PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Perekonomian Indonesia saat ini tengah menghadapi kondisi yang disebut sebagai “permacrisis”, yakni krisis yang dipicu oleh berbagai faktor yang terjadi secara bersamaan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, tantangan tersebut berasal dari tekanan global maupun persoalan domestik yang saling memperkuat sehingga meningkatkan risiko perlambatan ekonomi.
“Mulai dari faktor eksternal ada gejolak, fluktuasi harga energi, geopolitik, sampai dalam negerinya ada masalah keterbatasan ruang fiskal yang semakin menyempit,” ujar Bhima kepada Kontan, Minggu (5/7/2026).
Menurut Bhima, persoalan domestik semakin memperberat kondisi ekonomi. Hal terebut tercermin dari menurunnya kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah, melemahnya aktivitas industri manufaktur, serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
Ia menilai kombinasi berbagai tekanan tersebut menjadi tantangan besar bagi perekonomian nasional apabila tidak segera direspons melalui kebijakan yang tepat.
Bhima memperingatkan, apabila kondisi ini terus berlangsung, Indonesia berpotensi menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar, terutama di sektor industri manufaktur. “Ini kalau terus berlangsung efeknya kita akan menghadapi bom waktu PHK massal,” katanya.
Menurutnya, industri otomotif dan elektronik menjadi sektor yang paling rentan karena sangat bergantung pada kepastian kebijakan pemerintah, stabilitas nilai tukar rupiah, serta tekanan biaya produksi yang terus meningkat.
Ia juga memperkirakan perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia akan melakukan penyesuaian harga produk dalam tiga bulan mendatang sebagai dampak kenaikan biaya produksi.
Kenaikan harga tersebut, lanjut Bhima, berisiko menekan daya beli masyarakat. Jika konsumen tidak lagi mampu membeli produk elektronik maupun otomotif dengan harga yang lebih tinggi, perusahaan diperkirakan akan melakukan langkah efisiensi.
Salah satu langkah efisiensi yang bisa dilakukan adalah pengurangan sekitar 10% tenaga kerja.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Bhima meminta pemerintah segera memulihkan kredibilitas kebijakan ekonomi melalui perombakan tim ekonomi dan penyusunan kebijakan yang lebih berpihak pada dunia usaha.
Ia menilai program pemerintah seharusnya tidak menambah tekanan terhadap kondisi fiskal, melainkan memberikan dukungan kepada pelaku usaha, terutama melalui upaya menekan biaya produksi.
Selain itu, Bhima juga mendorong pemerintah memberikan stimulus khusus kepada kelompok masyarakat kelas menengah yang dinilai menjadi motor utama konsumsi domestik.
“Itu yang harusnya dilakukan dalam jangka pendek ini, karena kalau dibiarkan maka situasinya akan mengarah dari permacrisis menjadi gejolak sosial,” pungkasnya.
