PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih terjaga dengan baik.
Pemerintah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah batas maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara rasio utang pemerintah masih sekitar 40% terhadap PDB.
“Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81% dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3%. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40% terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya, Sabtu (4/7/2026).
Purbaya mengatakan fundamental perekonomian Indonesia masih kuat dan tidak mengarah pada kondisi krisis. Menurutnya, pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Ia menilai berbagai indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan yang menjadi dasar optimisme terhadap prospek ekonomi ke depan.
“Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki,” katanya.
Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong kebijakan yang mampu memperkuat kegiatan ekonomi riil agar manfaat pertumbuhan semakin dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran yang terkendali. Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih dipengaruhi oleh sentimen pasar global dibandingkan perubahan fundamental ekonomi nasional.
Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Terkait program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, Purbaya menyebut pemerintah terus melakukan evaluasi agar pelaksanaannya semakin efisien dan tepat sasaran.
Menurutnya, setiap program baru memiliki tantangan pada tahap awal sehingga penyempurnaan dan pengawasan akan terus dilakukan. Pemerintah juga telah melakukan langkah efisiensi anggaran, memperkuat mekanisme pengawasan, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi pelaksana guna memastikan penggunaan anggaran negara semakin akuntabel.
“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” ujarnya.
Purbaya juga menegaskan bahwa dalam setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet, Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan.
Selain itu, reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan terus diperkuat, termasuk pemberantasan praktik penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran.
Berbagai langkah pembenahan dilakukan melalui penguatan pengawasan, rotasi pegawai, hingga penindakan terhadap oknum yang menyalahgunakan kewenangannya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan integritas institusi sekaligus memperkuat penerimaan negara.
“Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih,” tegas Purbaya.
