PRESSCORNER.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hingga akhir Maret 2026 sebesar Rp 17,3 triliun.
Angka ini merosot tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang masih mencapai sekitar Rp 152,7 triliun. Penurunan drastis ini memicu sorotan dari sejumlah ekonom.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai menyusutnya SiLPA mencerminkan bantalan fiskal pemerintah yang mulai menipis di tengah ekspansi belanja negara.
Menurut Bhima, kondisi ini menjadi kontradiktif dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut saldo anggaran lebih (SAL) masih besar dan belum terpakai.
Ia menilai tekanan terhadap SiLPA menunjukkan bahwa ruang fiskal sebenarnya semakin terbatas.
“Artinya kan SiLPA yang sebenarnya terus tertekan ini juga mengindikasikan ya buffer karena ekspansi belanja pemerintah cukup besar di kuartal pertama. Tapi kan biaya dari sisi APBN yang dipakai untuk menstimulus ekonomi juga besar,” ujar Bhima kepada PRESSCORNER.ID, Selasa (5/5).
Bhima juga mengingatkan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi yang terlihat tinggi tidak bisa dilepaskan dari risiko eksternal yang masih membayangi.
Ia menyoroti dampak berkepanjangan dari konflik global, krisis energi, serta gangguan rantai pasok yang berpotensi menekan ekonomi domestik.
“Jangan eforia hanya melihat satu kuartal saja, tapi bagaimana mempertahankan performa ekonomi ke depan di tengah gejolak dari sisi tekanan eksternal yang memang terjadi,” katanya.
Ia menilai SiLPA seharusnya dapat berfungsi sebagai bantalan fiskal saat tekanan eksternal meningkat. Namun, jika bantalan tersebut terus menipis, maka ketahanan ekonomi Indonesia berpotensi melemah.
Sementara itu, Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menjelaskan bahwa turunnya SiLPA tidak lepas dari strategi belanja pemerintah yang lebih agresif pada awal tahun.
Selain itu, kebijakan pemindahan likuiditas dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara juga turut memengaruhi posisi kas pemerintah. “Sekitar Rp100 triliun (likuiditas) dipindahkan pada kuartal pertama, dan ini kelihatannya berlaku sampai September,” katanya.
Meski demikian, ia menilai kondisi fiskal Indonesia masih relatif aman. Likuiditas pemerintah dinilai tetap terjaga karena dana kini lebih banyak tersimpan di perbankan Himbara. Selain itu, rasio utang pemerintah juga masih di bawah 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, pemerintah masih memiliki ruang untuk mendorong belanja, termasuk melalui pembiayaan utang jika diperlukan. Ia juga menilai stabilitas ekonomi domestik masih cukup terjaga, meski harga energi global mengalami kenaikan.
Ia menambahkan, pertumbuhan pendapatan negara yang mencapai lebih dari 10% pada kuartal pertama menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan fiskal. Dengan tambahan efisiensi anggaran lebih dari Rp 200 triliun, pemerintah dinilai masih mampu menjaga defisit tetap di bawah 3%.
