PRESSCORNER.ID-JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% pada kuartal I-2026 tidak lepas dari dorongan belanja pemerintah yang ekspansif di awal tahun.
Namun, di balik capaian tersebut, muncul sejumlah catatan kritis terkait kondisi fiskal yang dinilai sedang tertekan.
Pasalnya, belanja pemerintah menjadi salah satu pendorong dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/yoy).
Pada periode tersebut, belanja pemerintah melonjak signifikan hingga 21,81% yoy dengan nilai mencapai sekitar Rp 815 triliun, jauh di atas rata-rata historis. Hal ini turut mendorong percepatan pelebaran defisit fiskal pada awal tahun.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada awal tahun turut ditopang oleh belanja pemerintah serta realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pertumbuhan 5,61% itu ditopang oleh belanja pemerintah yang ekspansif di awal tahun, kemudian MBG juga. Cuma yang jadi pertanyaan, situasi fiskalnya kan sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (5/5/2026).
Menurut Bhima, pemerintah saat ini menghadapi dilema antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan keterbatasan ruang fiskal.
Di satu sisi, permintaan domestik masih relatif lemah, sehingga pemerintah perlu mendorong belanja. Namun di sisi lain, ekspansi fiskal berpotensi memperlebar defisit anggaran.
“Kalau fiskalnya mau ekspansi, defisit APBN-nya melebar. Utangnya makin banyak dan ada risiko crowding out,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang kurang diminati (undersubscribed) berpotensi menyerap likuiditas domestik, sehingga bisa menekan pembiayaan sektor swasta dan pada akhirnya berdampak pada permintaan masyarakat.
“Ini bisa menyedot dana domestik dan berdampak ke sisi demand. Jadi problemnya ada dua, demand lemah dan ruang fiskal terbatas,” katanya.
Bhima juga menyoroti strategi belanja pemerintah yang cenderung agresif di awal tahun. Menurutnya, langkah ini memunculkan pertanyaan terkait keberlanjutan pembiayaan ke depan.
“Dengan anggaran yang jor-joran di awal tahun dan dilanjutkan ke depan, pertanyaannya siapa yang akan membiayai belanja pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai distribusi belanja pemerintah belum merata. Kenaikan belanja terutama terjadi di pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah justru mengalami efisiensi anggaran.
Pasalnya, akselerasi belanja pemerintah hanya terjadi pada belanja pemerintah pusat. Sementara daerah kena efisiensi, jadi timpang dan tidak merata merata.
Lebih lanjut, Bhima mengingatkan bahwa ekspansi fiskal yang terlalu agresif berisiko menekan stabilitas makroekonomi, termasuk nilai tukar rupiah, iklim investasi, hingga peringkat kredit (credit rating) Indonesia.
“Kalau defisit terlalu tinggi, dampaknya bisa ke rupiah, investasi, dan credit rating,” katanya.
Pada akhirnya, ia menilai capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dilihat secara lebih komprehensif, termasuk dari sisi biaya yang harus ditanggung.
“Pertumbuhan memang terlihat tinggi, tapi biaya dari sisi belanja pemerintah sangat mahal. Ini yang harus jadi perhatian,” pungkasnya.
