PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Besarnya jumlah penduduk usia produktif belum otomatis menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan 201,06 juta penduduk usia 15–64 tahun atau 69,30% dari total populasi, Indonesia masih menghadapi persoalan produktivitas tenaga kerja, kualitas pekerjaan, serta rendahnya kemampuan masyarakat membangun tabungan dan aset pensiun.
Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI), I Gede Dewa Karma Wisana, mengatakan kondisi tersebut membuat Indonesia saat ini baru memiliki modal demografi, bukan bonus demografi yang telah menghasilkan manfaat ekonomi secara optimal.
“Yang Indonesia miliki itu baru ‘modal’ demografi, belum bonus yang sesungguhnya. Bonus demografi tersebut sebenarnya adalah peluang yang ada syaratnya, bukan capaian atau sebuah prestasi. Struktur umur penduduk Indonesia yang saat ini didominasi oleh penduduk muda memberi kita modal. Tapi modal tersebut baru ada hasilnya jika dipekerjakan secara produktif dan mampu menabung atau berinvestasi. Nah, kedua syarat tersebut yang belum terpenuhi,” ujar Dewa kepada Kontan, Senin (17/8/2026).
Menurut Dewa, kontribusi bonus demografi sejauh ini baru terlihat dari jumlah tenaga kerja, belum dari kualitas pekerja. Oleh karena itu, produktivitas menjadi ukuran penting untuk melihat apakah modal demografi sudah berubah menjadi bonus ekonomi.
Namun, produktivitas per pekerja Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan pekerja di kawasan ASEAN dan negara-negara lainnya. Selain itu, proporsi pekerja formal yang memiliki pendapatan tetap dan layak masih kurang dari separuh angkatan kerja yang bekerja.
Menurut dia, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan masyarakat membangun tabungan dan aset pensiun yang masih relatif rendah. Padahal, akumulasi tabungan dan dana pensiun diperlukan agar bonus demografi dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
“Tanpa akumulasi tabungan dan dana pensiun yang memadai maka bonus tersebut akan sulit menjadi realitas yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tegasnya.
Dewa menilai persoalan Indonesia bukan semata-mata jumlah lapangan kerja yang tersedia. Masalah yang lebih penting adalah kelayakan pekerjaan yang dibuka.
Pasar kerja Indonesia saat ini masih lebih banyak menyerap tenaga kerja ke pekerjaan dengan produktivitas dan bayaran rendah. Kondisi tersebut membuat peningkatan jumlah orang yang bekerja belum otomatis mendorong produktivitas ekonomi.
Bahkan, pasar kerja Indonesia dinilai paling sulit menyerap pekerja terdidik. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
Indonesia juga menghadapi batas waktu dalam memanfaatkan modal demografi. Dewa menilai risiko Indonesia menjadi negara tua sebelum menjadi negara kaya cukup besar dan riil.
Tekanan penuaan penduduk diperkirakan mulai terlihat jelas pada awal 2030-an. Sementara pada dekade 2040-an, rasio ketergantungan diperkirakan mulai melewati ambang kritis.
Oleh karena itu, pemerintah perlu segera memperbaiki kualitas pasar kerja sebelum momentum demografi berubah menjadi peningkatan beban ketergantungan.
Dewa menyebut tiga kebijakan yang perlu diprioritaskan, yakni memperluas pekerjaan formal, meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, serta mulai merintis program tabungan hari tua yang universal.
Menurut dia, program tabungan hari tua justru menjadi agenda yang paling sering ditunda, padahal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan kemampuan fiskal Indonesia di masa mendatang.
“Yang ketiga, paling sering ditunda tapi paling mendesak kehadirannya karena akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan fiskal Indonesia di masa yang akan datang,” pungkas Dewa.
