PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Indonesia dinilai belum bisa mengandalkan bonus demografi untuk otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
Besarnya populasi usia produktif justru berisiko menjadi beban ekonomi apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta kebijakan investasi yang tepat.
Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana mengatakan, bonus demografi merupakan kondisi yang hampir pasti dialami Indonesia. Namun, apakah kondisi tersebut berubah menjadi bonus ekonomi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah.
“Gini, kalau bonus demografi itu sudah pasti terjadi, tetapi menjadi bonus ekonomi, itu pilihan. Tergantung kecerdasan pemerintahnya. Tidak serta merta bonus demografi akan menghasilkan bonus ekonomi,” ujar Danang kepada Kontan, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu menjalankan kebijakan ekonomi yang mampu mengubah besarnya populasi usia produktif menjadi kekuatan ekonomi. Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah ketimpangan antara jumlah angkatan kerja baru dengan kemampuan ekonomi menciptakan lapangan pekerjaan.
Danang mencatat, pemerintah saat ini baru mampu membuka sekitar 1,1 juta lapangan kerja per tahun. Sementara itu, jumlah lulusan pendidikan menengah hingga tinggi yang masuk ke angkatan kerja mencapai sekitar 2 juta orang per tahun.
“Ada dua parameter penting, lapangan kerja dan kesiapan SDM-nya. Sayangnya capaian kinerja pemerintah sampai saat ini hanya mampu membuka lapangan kerja sekitar 1,1 juta per tahun, padahal produksi angkatan siap kerja lulusan berpendidikan menengah tinggi mencapai sekitar 2 juta per tahun,” jelasnya.
Menurut Danang, kondisi tersebut membuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan terobosan dalam penciptaan lapangan kerja formal. Pemerintah dinilai tidak bisa lagi menggunakan pendekatan business as usual.
“Pemerintahan Presiden Prabowo ini tidak boleh sekadar business as usual, harus mampu bikin terobosan penciptaan lapangan kerja formal yang sangat agresif dilakukan. Bangsa ini sedang bertaruh dengan waktu, ancamannya bonus demografi ini bisa menjadi bencana ekonomi pada tahun 2028,” tegas Danang.
Ia juga menyoroti tingginya porsi pekerja informal di Indonesia. Saat ini, sekitar 60% pekerja masih berada di sektor informal, seperti pelaku UMKM, pekerja harian, gig worker, hingga pengemudi layanan daring.
Menurut Danang, kondisi tersebut menunjukkan kualitas lapangan kerja yang tersedia masih menjadi persoalan. Sebagian pekerja informal belum memperoleh perlindungan jaminan sosial dan upah yang memadai.
“Sektor informal menjadi tumpuan pekerjaan yang labil dan tidak mensejahterakan. Data juga menunjukkan bahwa pengangguran terdidik lulusan SMK dan D3 justru paling tinggi. Lulusan banyak, tapi tidak terserap industri,” katanya.
Selain penciptaan lapangan kerja, Danang menilai kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri menjadi persoalan lain yang dapat menghambat bonus demografi.
Perubahan teknologi membuat kebutuhan industri semakin bergeser. Pada sektor manufaktur, misalnya, perusahaan mulai mengarah pada penerapan manufacturing 4.0 serta tuntutan terhadap aspek keberlanjutan.
Industri membutuhkan tenaga kerja yang memahami teknologi produksi, energi terbarukan, ESG, manajemen limbah hingga efisiensi energi.
Sementara itu, sektor jasa semakin membutuhkan keterampilan digital seperti data analytics, codingdasar, digital marketing, AI prompting dan keamanan siber.
Di sisi lain, Danang menilai sistem pendidikan Indonesia masih belum cukup cepat mengikuti perubahan kebutuhan industri.
“Kurikulum pendidikan formal kita masih telat update, minim praktik industri, dan berbagai upaya sertifikasi masih belum standar,” ujarnya.
Ia juga menilai kemampuan soft skill seperti pemecahan masalah, komunikasi dan kemampuan beradaptasi perlu mendapat porsi lebih besar dalam pendidikan.
Kondisi mismatch antara pendidikan dan kebutuhan industri tersebut berpotensi memperbesar jumlah tenaga kerja yang tidak terserap meskipun Indonesia memiliki populasi usia produktif yang besar.
Untuk memastikan bonus demografi berubah menjadi bonus ekonomi, Danang mendorong pemerintah memperkuat iklim investasi yang ramah industri.
Menurutnya, strategi penanaman modal perlu diarahkan pada investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus memberikan efek berganda tinggi bagi perekonomian.
“Memantapkan strategi penanaman modal yang cepat dan berkualitas, terutama pada industri padat karya dan industri berteknologi tinggi, bukan sekadar pada pertambangan dan perkebunan yang memiliki multiplier effect rendah,” kata Danang.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian dunia usaha, mulai dari ketidakpastian hukum hingga praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Menurut Danang, perbaikan pada aspek tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan pelaku industri dan mendorong investasi masuk ke Indonesia.
Di sisi lain, ia menilai peningkatan produktivitas tenaga kerja pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab dunia usaha. Pemerintah perlu menyediakan fondasi iklim investasi yang mendukung agar perusahaan dapat meningkatkan produktivitas.
“Pemerintah cukup menyediakan komponen dasar iklim investasi utama, regulasi yang baik, sistem perpajakan yang fair, infrastruktur energi dan telekomunikasi, mekanisme perdagangan yang fair dan protektif, dan yang paling penting singkirkan gangguan birokrasi,” jelasnya.
Dalam jangka pendek, pemerintah juga dinilai perlu memperbaiki kualitas pendidikan dan vokasi agar kompetensi lulusan lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
Danang menilai persoalan pendidikan masih membutuhkan perhatian serius, termasuk dari sisi kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hingga keterhubungan antara institusi pendidikan dengan dunia industri.
“Aktor-aktor pendidikan belum dilihat sebagai problem solving kesiapan SDM modern,” pungkasnya.
