PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Indonesia saat ini berada di tengah periode puncak bonus demografi. Kondisi ini dinilai dapat menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun hanya jika mayoritas penduduk usia produktif mampu terserap ke pekerjaan yang produktif dan berkualitas.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, sekitar 69,3% penduduk Indonesia saat ini berada dalam kelompok usia produktif. Besarnya proporsi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas ekonomi melalui tenaga kerja.
Namun, bonus demografi tidak serta-merta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Menurut Yusuf, masih terdapat sejumlah persoalan di pasar tenaga kerja yang perlu diselesaikan pemerintah, salah satunya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
“Indonesia saat ini berada pada puncak bonus demografi, dengan sekitar 69,3 persen penduduk berada dalam usia produktif. Namun, bonus ini baru akan menjadi sumber pertumbuhan jika tenaga kerja tersebut terserap ke pekerjaan yang produktif dan berkualitas,” ujar Yusuf kepada Kontan, Senin (17/8/2026)
Dia menjelaskan, persoalan mismatch keterampilan masih terlihat dari banyaknya lulusan pendidikan tinggi yang bekerja di bawah kualifikasinya maupun belum terserap ke dunia kerja. Di sisi lain, dunia usaha justru masih menghadapi kesulitan mendapatkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Kondisi tersebut menjadi tantangan karena besarnya jumlah penduduk usia produktif tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian apabila tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Yusuf juga menyoroti tingginya proporsi pekerja informal di Indonesia yang mendekati 60%. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas, perlindungan sosial, dan pemberian upah yang layak.
Karena itu, pemerintah perlu mengarahkan penciptaan lapangan kerja ke sektor-sektor yang memiliki kapasitas besar dalam menghasilkan pekerjaan bernilai tambah. Beberapa sektor yang dinilai strategis antara lain hilirisasi sumber daya alam, manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, ekonomi kreatif, pariwisata berkelanjutan, hingga green jobs.
“Pengembangan green jobs, misalnya, membuka peluang di bidang energi terbarukan, kendaraan listrik, daur ulang, hingga pertanian presisi,” jelasnya.
Meski demikian, Yusuf menekankan bahwa ekspansi sektor-sektor tersebut harus benar-benar menghasilkan pekerjaan formal dan produktif. Penciptaan lapangan kerja juga perlu diperluas ke luar Jawa agar manfaat bonus demografi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Selain penciptaan lapangan kerja, pemerintah perlu memperkuat hubungan antara sistem pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri. Menurut Yusuf, program pendidikan vokasi dan magang perlu dirancang berdasarkan kebutuhan pasar kerja agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan ketika masuk ke dunia usaha.
Program reskilling dan upskilling juga perlu diperluas agar pekerja yang sudah berada di pasar kerja dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri.
Yusuf menilai program magang nasional dengan kuota 150.000 peserta dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkecil kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Namun, dampaknya akan lebih besar apabila program tersebut tidak berhenti pada tahap pelatihan.
“Program seperti magang nasional dengan kuota 150 ribu peserta dapat menjadi salah satu instrumen, tetapi dampaknya akan lebih besar jika diikuti dengan penempatan kerja yang jelas,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat sinkronisasi data pendidikan dengan data pasar kerja. Langkah tersebut penting agar pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi jenis keterampilan yang dibutuhkan industri sekaligus mengantisipasi terjadinya mismatch tenaga kerja.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan Indonesia hanya memiliki satu kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi. Langkah itu sebagai jalan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) menuju negara maju.
Peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila generasi muda dipersiapkan menjadi pemimpin yang berkarakter, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu menjawab tantangan global.
“Indonesia akan menjadi negara maju kalau kita bisa naik kelas dalam waktu 20 tahun. Masalahnya adalah kita hanya akan bisa naik kelas kalau bisa memanfaatkan bonus demografi,” ujar Bima dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/7/2026).
Ia Ia menjelaskan, Indonesia saat ini didominasi penduduk usia produktif sehingga memiliki modal besar untuk mempercepat pembangunan. Namun, bonus demografi tidak akan otomatis mengantarkan Indonesia menjadi negara maju apabila generasi mudanya tidak dipersiapkan dengan kompetensi dan karakter yang mampu menjawab perubahan zaman.
Bima mengatakan, transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah mengubah kebutuhan dunia kerja dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, generasi muda perlu menguasai kompetensi masa depan, seperti AI, big data, ilmu komputer, robotika, sistem informasi, dan analisis data.
