PRESSCORNER.ID – NUUK/COPENHAGEN. Kesepakatan militer antara Amerika Serikat (AS), Denmark, dan Greenland mulai meredakan kekhawatiran warga di pulau Arktik tersebut setelah berbulan-bulan menghadapi ancaman Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Greenland.
Pemerintah dan sejumlah warga Greenland menyambut kesepakatan tersebut dengan lega. Namun, sebagian masyarakat masih menyimpan keraguan terhadap Washington, terutama terkait rencana perluasan kehadiran militer AS di wilayah tersebut.
“Saya sangat lega dan berpikir hasilnya sangat masuk akal. Kita bisa merasa puas,” kata Naaja Nathanielsen, anggota parlemen Greenland di parlemen Denmark, kepada Reuters.
Ketua parlemen Greenland Kim Kielsen menyerukan kepada rumah tangga untuk mengibarkan bendera Greenland pada Rabu. Sementara itu, aktivis sekaligus influencer Orla Joelsen mengajak warga di ibu kota Nuuk datang ke bandara untuk menyambut perdana menteri dan menteri luar negeri yang kembali dari New York setelah mencapai kesepakatan tersebut.
AS Buka Peluang Perluasan Pangkalan Militer
Kesepakatan tersebut memberikan ruang bagi AS untuk memperluas kehadiran militernya di Greenland. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah membuka kembali pangkalan militer era Perang Dingin di Narsarsuaq dan Mestersvig.
Pembukaan kembali pangkalan tersebut berpotensi mendorong peningkatan belanja militer sekaligus membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat.
Namun, kesepakatan itu tidak sampai pada tuntutan Trump sebelumnya yang menginginkan AS mencaplok Greenland. Trump sebelumnya menyatakan bahwa penguasaan Greenland diperlukan untuk menghadapi meningkatnya kehadiran Rusia dan China di kawasan Arktik.
“Amerika sebelumnya memiliki kehadiran yang signifikan di Greenland, jadi ini bukan sesuatu yang baru,” ujar Nathanielsen.
“Namun, mengingat gejolak yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, kemungkinan terdapat skeptisisme yang lebih besar di Greenland, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meyakinkan kembali masyarakat setempat,” lanjutnya.
AS pertama kali membangun pangkalan militer di Greenland selama Perang Dunia II. Pada masa Perang Dingin, AS memiliki 17 instalasi militer dan lebih dari 10.000 personel di Greenland untuk memantau kekuatan militer Uni Soviet.
Saat ini, hanya Pangkalan Antariksa Pituffik yang masih beroperasi. Pangkalan tersebut menampung sekitar 150 personel militer AS.
Warga Greenland Terbelah
Rencana pembukaan kembali sejumlah pangkalan militer AS mendapat tanggapan beragam dari masyarakat Greenland.
Pitanguaq Mikissen, 69 tahun, pensiunan asisten kapal, menilai kehadiran kembali militer AS dapat memberikan keamanan lebih besar bagi sekitar 57.000 penduduk Greenland.
Namun, tidak semua warga menyambut kesepakatan tersebut.
“Saya pikir Trump benar-benar pandai menciptakan banyak kekhawatiran dan ketakutan,” kata Jensia Dam-Davidsen, 40 tahun, seorang guru vokal dan paduan suara.
“Kesepakatan itu tampaknya salah dalam segala hal – terutama sekarang ketika Denmark telah meningkatkan kehadiran militernya di sini,” ujarnya.
Denmark memang telah meningkatkan kehadiran militernya di Greenland secara signifikan sejak ancaman Trump mencapai puncaknya pada Januari. Langkah tersebut mencakup penempatan tambahan pasukan, peningkatan anggaran pertahanan Arktik, serta pelaksanaan latihan militer bersama dengan negara-negara sekutu.
Aktivitas Militer Harus Hormati Kehidupan Warga
Malene Vahl Rasmussen, wali kota Kujalleq di Greenland bagian selatan, mengatakan perluasan kehadiran militer AS harus tetap memperhatikan kehidupan masyarakat lokal.
Kujalleq merupakan wilayah tempat AS berencana membuka kembali pangkalan militer Narsarsuaq.
Menurut Rasmussen, aktivitas militer tidak boleh mengganggu kegiatan berburu dan menangkap ikan yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Greenland.
“Anda tidak bisa begitu saja mengatakan, ‘Oke, kita sudah menandatangani ini, jadi sekarang kita mempercayai Anda lagi’. Kepercayaan benar-benar perlu dibangun kembali dalam kemitraan tersebut,” kata Rasmussen kepada Reuters.
Sebagian warga Greenland khawatir peningkatan aktivitas militer, termasuk bertambahnya pergerakan pesawat dan kapal, dapat mengganggu wilayah perburuan serta perikanan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Meski demikian, kesepakatan tersebut menyatakan bahwa aktivitas militer harus menghormati masyarakat Greenland serta cara hidup dan tradisi masyarakat setempat.
