PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Indonesia memiliki modal demografi yang besar dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 201,06 juta jiwa atau sekitar 69,30% dari total populasi.
Namun, kondisi tersebut dinilai belum otomatis menjadi bonus ekonomi apabila tidak diikuti penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan Indonesia memang tengah berada dalam periode bonus demografi.
Namun, manfaat ekonomi dari kondisi tersebut baru dapat dirasakan apabila penduduk usia produktif memiliki pekerjaan, keterampilan sesuai kebutuhan industri, pendapatan yang meningkat, serta produktivitas yang lebih tinggi.
“Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus ekonomi. Bonus ekonomi baru terjadi kalau penduduk usia produktif tersebut bekerja, memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, memperoleh pendapatan yang meningkat, dan produktivitasnya juga naik,” kata Erwin kepada Kontan, Minggu (16/8/2026).
Menurut dia, perkembangan pasar kerja Indonesia sebenarnya masih menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Februari 2026, angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang atau bertambah sekitar 1,86 juta orang dalam setahun.
Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 147,67 juta orang, meningkat sekitar 1,90 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 4,68%.
“Ini menunjukkan pasar kerja masih mampu menambah pekerjaan secara agregat. Namun tantangannya sekarang bukan hanya berapa banyak pekerjaan yang tercipta, tetapi pekerjaan seperti apa yang tercipta,” ujarnya.
Erwin mengatakan, Indonesia masih menghadapi persoalan kualitas pekerjaan. Penciptaan lapangan kerja dinilai masih banyak terkonsentrasi pada aktivitas dengan nilai tambah dan produktivitas relatif rendah. Di sisi lain, pertumbuhan pekerjaan kelas menengah dan pekerjaan dengan produktivitas tinggi belum cukup cepat.
Karena itu, menurut Erwin, Indonesia tidak cukup hanya mengejar jumlah lapangan kerja untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja. Pemerintah dan dunia usaha perlu memastikan pekerjaan yang tercipta mampu meningkatkan pendapatan dan produktivitas pekerja.
Kadin bilang, terdapat dua jalur yang perlu dijalankan untuk mengoptimalkan bonus demografi. Pertama, memperkuat sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Sejumlah sektor yang dianggap potensial antara lain tekstil dan produk tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, furnitur, agroindustri, konstruksi, pariwisata, serta ekonomi kreatif.
Sektor-sektor tersebut penting untuk menyerap pekerja muda dan lulusan pendidikan menengah. Namun, pada saat bersamaan Indonesia juga perlu memperbesar sektor dengan produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi.
Erwin menyebut, industri elektronik, otomotif dan kendaraan listrik, petrokimia, hilirisasi mineral, industri kesehatan dan farmasi, ekonomi digital, pusat data, energi terbarukan, hingga modern business services sebagai sektor yang perlu dikembangkan.
“Bonus demografi tidak cukup hanya menghasilkan pekerjaan. Pekerjaan tersebut juga harus menghasilkan kenaikan pendapatan per pekerja,” jelasnya.
Di sisi lain, transformasi sektor pertanian juga menjadi perhatian. Pasalnya, pertanian masih menjadi lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbesar, yakni sekitar 42,49 juta orang atau 28,78% dari total pekerja Indonesia pada Februari 2026.
Menurut Erwin, peningkatan produktivitas pertanian, agroindustri, serta hilirisasi pangan menjadi bagian penting dari strategi bonus demografi. Pasalnya, peningkatan produktivitas nasional akan sulit dicapai jika puluhan juta pekerja masih berada pada aktivitas dengan produktivitas rendah.
Erwin menjelaskan, investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memanfaatkan bonus demografi. Namun, pemerintah perlu mengubah cara melihat realisasi investasi agar tidak hanya mengejar nilai investasi yang masuk.
Menurutnya, investasi perlu diukur dari kemampuan menciptakan lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, serta membangun rantai pasok domestik.
“Setiap kebijakan investasi perlu dilihat dari tiga hal: berapa tenaga kerja yang diserap, berapa besar transfer teknologi yang terjadi, dan seberapa jauh investasi tersebut membangun rantai pasok domestik,” kata Erwin.
Selain itu, Indonesia perlu mempertahankan industri padat karya sekaligus membantu sektor tersebut naik kelas. Erwin menilai biaya energi, logistik, pembiayaan, perizinan, serta kepastian regulasi perlu dibuat kompetitif dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia.
Hal ini penting agar industri yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar tidak berpindah ke negara lain ketika Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi.
Kadin juga mendorong penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar masuk lebih dalam ke rantai pasok industri besar. Menurut Erwin, penciptaan lapangan kerja tidak bisa hanya mengandalkan perusahaan besar.
Akses pembiayaan, digitalisasi, standardisasi produk dan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM perlu diperluas untuk memperkuat kapasitas usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Lebih lanjut, Erwin menejalaskan, lima hingga 10 tahun ke depan menjadi periode penting bagi Indonesia untuk memaksimalkan bonus demografi. Pasalnya, setelah periode tersebut, proporsi penduduk lansia diperkirakan terus meningkat sehingga ruang untuk memanfaatkan dominasi penduduk usia produktif semakin terbatas.
Karena itu, reformasi pendidikan dan vokasi perlu dipercepat. Kurikulum pendidikan dan pelatihan harus semakin dekat dengan kebutuhan dunia usaha, sementara industri perlu dilibatkan mulai dari penyusunan kurikulum, apprenticeshiphingga sertifikasi.
“Industri harus dilibatkan sejak penyusunan kurikulum, apprenticeship sampai sertifikasi, sehingga perusahaan tidak harus melatih ulang tenaga kerja dari nol,” ujarnya.
Menurut Erwin, peningkatan produktivitas juga perlu menjadi agenda utama. Reformasi struktural di bidang persaingan usaha, perdagangan dan investasi, pendalaman pembiayaan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja diperlukan agar penciptaan lapangan kerja berkualitas dapat dipercepat.
“Bonus demografi itu bukan hadiah otomatis. Kita sudah mempunyai penduduk usia produktif yang besar, tetapi bonus ekonomi baru akan terjadi jika mereka mempunyai pekerjaan yang produktif dan pendapatannya terus meningkat,” tegasnya.
Erwin menambahkan, jika investasi, industrialisasi, pendidikan dan penciptaan pekerjaan dapat bergerak lebih cepat dalam lima hingga 10 tahun mendatang, bonus demografi dapat menjadi akselerator Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.
Sebaliknya, keterlambatan meningkatkan produktivitas berisiko membuat Indonesia memasuki fase penuaan penduduk ketika tingkat pendapatan dan produktivitas nasional belum cukup tinggi.
“Lima sampai sepuluh tahun ke depan adalah periode yang sangat menentukan. Kalau investasi, industrialisasi, pendidikan dan penciptaan pekerjaan berjalan lebih cepat, bonus demografi bisa menjadi akselerator Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi,” pungkas Erwin.
