PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengandalkan stimulus fiskal pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan permintaan domestik di tengah tingginya ketidakpastian global.
Hal tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan konsumsi pemerintah menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi pada kuartal II-2026, yakni 15,97% secara tahunan (year on year/yoy).
Sebaliknya, konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya tumbuh 5,06% yoy, lebih rendah dibandingkan kuartal I-2026 yang sebesar 5,52%.
BPS mencatat lonjakan konsumsi pemerintah didorong oleh pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, percepatan pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS, serta peningkatan belanja barang dan jasa, terutama untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Permata Faisal Rachman mengatakan, dalam kondisi ekonomi yang masih dipenuhi ketidakpastian, dukungan fiskal memang diperlukan untuk menjaga konsumsi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah ke bawah yang paling rentan mengalami penurunan daya beli.
Menurut Faisal, strategi pertumbuhan yang ditopang belanja pemerintah atau fiscal driven masih efektif dalam jangka pendek karena mampu menjaga konsumsi dan aktivitas ekonomi ketika sektor rumah tangga maupun dunia usaha belum sepenuhnya pulih.
Namun, ia mengingatkan strategi tersebut memiliki keterbatasan. Ketergantungan terhadap belanja pemerintah tidak dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang karena ruang fiskal pemerintah kemungkinan akan semakin terbatas.
“Dalam jangka pendek strategi fiscal driven tersebut memang akan efektif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, tapi dalam jangka panjang akan sangat terbatas jika tidak ada perubahan kondisi pasar tenaga kerja dan juga inflasi,” tutur Faisal kepada Kontan, Rabu (5/8/2026).
Faisal bilang, agar konsumsi rumah tangga dapat menjadi mesin pertumbuhan yang lebih kuat, perbaikannya harus ditopang oleh fundamental ekonomi, terutama membaiknya kondisi pasar tenaga kerja.
Faisal mengatakan, peningkatan penyerapan tenaga kerja oleh sektor swasta, kenaikan pendapatan riil masyarakat, serta inflasi yang tetap terkendali menjadi faktor utama untuk memperkuat daya beli masyarakat tanpa harus terus bergantung pada stimulus pemerintah.
“Ini menjadi kunci untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi ke depannya terutama yang bersumber dari konsumsi,” jelasnya.
Faisal menyebut,pemerintah menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan peran fiskal. Di satu sisi, APBN dibutuhkan sebagai motor penggerak pertumbuhan melalui berbagai stimulus. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga ruang fiskal agar tetap mampu menjadi shock absorber ketika terjadi gejolak ekonomi.
Ia memperkirakan momentum pertumbuhan ekonomi akan mulai melambat pada kuartal III dan IV 2026 seiring semakin terbatasnya ruang fiskal, sementara tekanan eksternal seperti perang dagang, ketidakpastian geopolitik, dan perlambatan ekonomi China masih membayangi perekonomian.
Prediksi Faisal, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 5,26% pada 2026, lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,4%. Pertumbuhan tersebut diperkirakan tetap didorong permintaan domestik yang mendapat dukungan dari kebijakan fiskal ekspansif, termasuk kebijakan mempertahankan subsidi energi untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.
Faisal menambahkan, apabila reformasi struktural mampu mendorong investasi swasta dan memperkuat pasar tenaga kerja, maka ketergantungan terhadap stimulus fiskal dapat berkurang sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkelanjutan.
“Pertumbuhan dapat mendekati batas atas kisaran perkiraan kami jika hambatan eksternal mereda dan reformasi struktural mendapatkan daya tarik yang lebih kuat, memungkinkan pertumbuhan yang dipimpin fiskal untuk menarik investasi swasta,” jelasnya.
Sebaliknya, risiko penurunan tetap condong ke arah bawah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dapat turun di bawah batas bawah kisaran perkiraan jika pemerintah tidak mampu menyeimbangkan agenda pro-pertumbuhan dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas, yang berpotensi mendorong Bank Indonesia untuk mengadopsi sikap kebijakan yang lebih agresif melalui kenaikan suku bunga BI lebih lanjut.
Sebagai informasi, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indoensia pada kuartal II 2026 mencapai 5,29%, lebih rendah dari kuartal I 2026 sebesar 5,61%.
