PRESSCORNER.ID-JAKARTA. Pemerintah disarankan mengambil sejumlah langkah kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.
Pasalnya, rencana kebijakan stimulus yang diberikan pemerintah pada Kuartal II 2026 masih belum cukup kuat mengakselerasi ekonomi.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai, fokus kebijakan seharusnya diarahkan pada instrumen yang berdampak cepat dan memiliki efek pengganda (multiplier effect) besar terhadap ekonomi riil.
Ia bilang ada tiga instrumen yang paling realistis dan berdampak cepat.
Pertama, dorong konsumsi kelompok bawah, misalnya lewat diskon listrik dan bantuan pangan.
“Segmen ini punya kecenderungan belanja tinggi, sehingga uang cepat berputar di ekonomi,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (6/5/2026).
Kedua, pemerintah perlu menjaga daya beli pekerja formal berpendapatan rendah, antara lain melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau penguatan skema pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP).
“Ini penting untuk menahan PHK dan menjaga konsumsi kelas pekerja, terutama di sektor padat karya,” jelasnya.
Ketiga, pentingnya menjaga ritme belanja pemerintah agar tidak menurun setelah lonjakan pada kuartal I-2026.
“Kuartal I kuat karena belanja pemerintah melonjak. Kalau Kuartal II terjadi kontraksi belanja, pertumbuhan pasti jatuh. Jadi yang penting percepat penyerapan anggaran yang sudah ada,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa target utama pada kuartal II bukan untuk menyamai pertumbuhan kuartal I 2026 yang mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/yoy), melainkan menahan agar perlambatan tidak terlalu dalam.
Yusuf menilai paket stimulus yang ada saat ini lebih tepat dilihat sebagai bantalan (buffer), bukan mesin pendorong pertumbuhan baru. Misalnya, insentif kendaraan listrik dinilai memiliki dampak terbatas karena struktur industrinya belum dalam dan masih bergantung pada impor.
Sementara itu, kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) berbunga rendah dinilai menghadapi tantangan pada kualitas penyaluran, bukan lagi pada tingkat bunga.
Adapun program revitalisasi mesin industri padat karya dinilai positif, tetapi dampaknya baru terasa dalam jangka menengah.
“Stimulus yang paling terasa dalam jangka pendek justru gaji ke-13 ASN. Tapi dampaknya juga terbatas karena sebagian besar digunakan untuk kebutuhan rutin,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa komposisi stimulus saat ini cenderung lebih banyak menyasar kelompok menengah ke atas, sementara kelompok bawah yang memiliki tingkat konsumsi tinggi justru belum mendapat dorongan signifikan.
Menurut Yusuf, tanpa faktor musiman seperti Ramadan dan Idulfitri serta belanja sosial besar di awal tahun, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II secara alami akan lebih moderat.
Dengan kondisi tersebut, ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 berada di kisaran 5,0% hingga 5,3% yoy. Angka ini memang lebih rendah dari kuartal I, tetapi masih mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif stabil.
“Yang perlu dijaga bukan hanya angka pertumbuhan, tetapi juga kualitasnya. Jangan sampai hanya bertumpu pada konsumsi tanpa perbaikan di sisi produksi,” ujarnya.
Untuk itu, Yusuf menekankan pentingnya penguatan sektor produksi, khususnya manufaktur dan ekspor, serta memastikan penyaluran kredit benar-benar mengalir ke sektor produktif.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat dukungan kepada kelompok bawah dan mengantisipasi tekanan eksternal melalui diversifikasi pasar ekspor.
“Di sinilah peran kebijakan menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ke depan,” tutupnya.
