PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai menurunnya porsi tenaga kerja formal menjadi sinyal melemahnya struktur penciptaan lapangan kerja berkualitas di Indonesia.
Mengacu pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, porsi pekerja formal turun menjadi 40,6% dari total angkatan kerja, sementara pekerja informal meningkat mendekati 60%.
“Secara angka kelihatannya hanya turun tipis dibanding tahun lalu, tapi dalam kacamata ekonomi pembangunan ini bukan fluktuasi biasa. Ini sinyal bahwa mesin penciptaan pekerjaan berkualitas kita sedang kehilangan tenaga secara bertahap,” ujar Yusuf kepada Kontan, Rabu (6/5/2026).
Menurut dia, persoalan tersebut bersifat struktural dan berkaitan erat dengan pelemahan sektor industri pengolahan dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, sektor manufaktur selama ini menjadi penyerap utama tenaga kerja formal dengan produktivitas relatif tinggi.
“Ketika manufaktur melemah, jalur utama formalisasi tenaga kerja otomatis ikut menyempit. Pekerja yang seharusnya masuk ke pabrik akhirnya terserap ke sektor informal seperti perdagangan kecil, jasa sederhana, atau ekonomi gig,” jelasnya.
Selain itu, Yusuf menyoroti menurunnya elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi saat ini lebih banyak ditopang sektor padat modal dan komoditas yang tidak menyerap banyak tenaga kerja. “Ini yang sering disebut sebagai jobless growth dalam konteks Indonesia,” katanya.
Dari sisi dunia usaha, ketidakpastian regulasi dan tekanan biaya juga membuat perusahaan cenderung menahan ekspansi dan memilih pola kerja fleksibel seperti outsourcing atau kontrak jangka pendek.
Menurut Yusuf, perlambatan manufaktur, gelombang PHK, dan meningkatnya pekerja informal saling berkaitan dan membentuk efek berantai.
Ketika pekerja kehilangan pekerjaan formal, sebagian besar akhirnya masuk ke sektor informal dan sulit kembali ke sektor formal dalam waktu cepat.
Akibatnya, produktivitas agregat menurun, basis pajak menyempit, dan daya beli kelas menengah melemah.
“Jadi terbentuk semacam lingkaran setan: industri melemah, PHK naik, informalitas naik, permintaan melemah, lalu industri makin tertekan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak fiskal juga mulai terasa karena menyusutnya basis pekerja formal ikut menekan penerimaan pajak penghasilan (PPh 21).
Untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja formal, Yusuf menilai pemerintah perlu menjalankan paket kebijakan yang terintegrasi.
Salah satunya melalui reindustrialisasi dengan fokus pada perlindungan sektor padat karya dari tekanan impor yang merusak pasar domestik.
Selain itu, desain insentif fiskal dinilai perlu diubah agar lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja formal, bukan sekadar investasi besar. “Ke depan, insentif seharusnya dikaitkan langsung dengan jumlah dan kualitas pekerjaan formal yang diciptakan,” katanya.
Yusuf juga menekankan pentingnya formalisasi UMKM melalui penyederhanaan perizinan, akses pembiayaan, dan insentif bagi pelaku usaha yang mendaftarkan pekerjanya secara formal.
Di sisi lain, program peningkatan keterampilan tenaga kerja juga perlu lebih terhubung dengan kebutuhan industri agar pekerja terdampak PHK memiliki peluang kembali masuk ke sektor formal.
“Dunia usaha membutuhkan horizon yang jelas untuk mengambil keputusan jangka panjang. Tanpa itu, mereka akan terus bermain aman, dan itu berarti lebih sedikit pekerjaan formal yang tercipta,” tutupnya.
