PRESSCORNER.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata telah “mengakhiri” permusuhan terhadap Iran. Pernyataan ini disampaikan Trump saat ia berupaya memperkuat argumennya bahwa dirinya tidak membutuhkan izin dari Kongres untuk melanjutkan konflik tersebut.
Mengutip Reuters, dalam surat kepada para pemimpin Kongres pada Jumat (1/5/2026), yang juga bertepatan dengan tenggat waktu bagi Trump untuk melaporkan perang kepada Kongres, Trump mengatakan tidak ada lagi aksi saling tembak dengan Iran sejak gencatan senjata diberlakukan.
“Permusuhan yang dimulai pada 28 Februari 2026 telah berakhir,” tulis Trump.
Berdasarkan Undang-Undang War Powers Resolution tahun 1973, seorang presiden AS hanya boleh menjalankan aksi militer selama 60 hari sebelum harus mengakhiri operasi tersebut, meminta persetujuan Kongres, atau meminta perpanjangan 30 hari karena “kebutuhan militer yang tidak dapat dihindari terkait keselamatan Angkatan Bersenjata AS” saat menarik pasukan.
Pada Jumat, kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan Teheran telah mengirimkan proposal terbaru untuk negosiasi dengan AS melalui mediator Pakistan. Namun Trump dengan cepat menolak proposal tersebut.
Trump secara resmi memberi tahu Kongres mengenai konflik itu 48 jam setelah serangan udara pertama dilakukan dua bulan lalu, sehingga hitungan 60 hari berakhir pada 1 Mei.
Menjelang tanggal tersebut, sejumlah staf Kongres dan analis memperkirakan presiden dari Partai Republik itu akan mencari cara untuk menghindari tenggat. Seorang pejabat senior pemerintahan Trump bahkan menyatakan pada Kamis bahwa pihaknya menilai tenggat Undang-Undang War Powers tidak berlaku.
Trump juga menyebut undang-undang tersebut inkonstitusional. Baik presiden dari Partai Republik maupun Demokrat sebelumnya pernah menyatakan bahwa aturan itu melanggar Konstitusi karena membatasi kewenangan presiden sebagai panglima tertinggi. Namun para pakar hukum mengatakan isu ini belum pernah diputuskan pengadilan.
“Kita punya gencatan senjata, jadi itu memberi Anda tambahan waktu,” kata Trump sebelum meninggalkan Washington menuju Florida.
Demokrat: Tidak Ada Celah, Trump Wajib Patuh
Partai Demokrat di Kongres, yang berkali-kali mencoba meloloskan regulasi war powers untuk memaksa Trump mengakhiri perang atau meminta izin Kongres, menolak klaim Trump tersebut. Mereka menegaskan tidak ada ketentuan dalam UU 1973 yang memberi kelonggaran hanya karena adanya gencatan senjata.
Mereka juga menyebut pengerahan kapal-kapal AS yang masih memblokade ekspor minyak Iran sebagai bukti bahwa permusuhan masih berlangsung, bukan situasi damai.
“Setelah 60 hari konflik, Presiden Trump masih tidak punya strategi atau jalan keluar dari perang yang buruk perencanaannya ini,” kata Senator Jeanne Shaheen dari New Hampshire, petinggi Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Ia menyebut tenggat waktu itu sebagai “batas hukum yang jelas” bagi Trump untuk bertindak.
Dalam suratnya kepada Kongres, Trump mengakui konflik mungkin belum benar-benar selesai. Ia menyatakan Iran masih menjadi ancaman “signifikan” bagi AS dan pasukan militernya.
Loyalitas Partai di Tengah Bayang-bayang Pemilu
Mayoritas tipis Partai Republik di Senat dan DPR, yang jarang membelot dari Trump, hampir secara bulat memblokir setiap resolusi yang bertujuan mengakhiri konflik.
Perang Iran telah menewaskan ribuan orang, menyebabkan kerusakan bernilai miliaran dolar, dan mengguncang pasar global. Konflik itu mengganggu pengiriman energi dan mendorong kenaikan berbagai harga barang konsumsi.
Jajak pendapat menunjukkan perang ini tidak populer di kalangan masyarakat AS, hanya enam bulan menjelang pemilu November yang akan menentukan siapa yang menguasai Kongres tahun depan.
Konstitusi AS menyatakan hanya Kongres yang dapat menyatakan perang, bukan presiden. Namun pembatasan itu tidak berlaku untuk operasi jangka pendek atau tindakan menghadapi ancaman langsung.
Tonton: Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp 50,5 Triliun, PMSE Jadi Andalan
Pada Kamis, Trump juga menerima pengarahan mengenai rencana serangan militer baru untuk memaksa Iran kembali bernegosiasi.
Jika pertempuran kembali terjadi, Trump dapat menyatakan bahwa konflik baru telah dimulai sehingga hitungan 60 hari dimulai ulang. Presiden dari kedua partai telah berulang kali melakukan hal serupa dalam konflik yang berlangsung putus-nyambung sejak UU war powers disahkan sebagai respons terhadap Perang Vietnam.
Perang Vietnam sendiri, yang juga tidak populer di mata publik AS, tidak pernah memperoleh persetujuan resmi dari Kongres.
