PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memastikan kerja sama interkoneksi listrik kawasan atau ASEAN Power Grid (APG) sejalan dengan penguatan ketahanan energi nasional.
Integrasi kelistrikan regional tersebut wajib memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia sekaligus memprioritaskan keandalan listrik bagi masyarakat dan industri domestik.
Anggota Komisi XII DPR Yulisman mengatakan, integrasi jaringan listrik lintas batas tidak boleh hanya berorientasi pada transaksi ekspor-impor semata.
“Kerja sama ASEAN Power Grid harus menjadi instrumen untuk memperkuat sistem kelistrikan Indonesia, bukan sekadar membuka perdagangan listrik antarnegara. Kepentingan masyarakat dan industri nasional harus tetap menjadi pertimbangan utama,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Yulisman menekankan pentingnya posisi tawar pemerintah dalam negosiasi perdagangan listrik serta pembagian porsi investasi infrastruktur bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selain itu, pemerintah bersama PT PLN perlu menjaga keandalan jaringan transmisi serta pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Tanah Air.
“Pemerintah harus memiliki posisi tawar yang kuat, terutama dalam menentukan harga perdagangan listrik, pembagian manfaat investasi, serta pengembangan infrastruktur. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pemasok listrik murah bagi pertumbuhan industri negara lain,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memaksimalkan potensi wilayah perbatasan seperti Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara agar tidak sekadar menjadi jalur lintasan kabel interkoneksi.
Kawasan tersebut dinilai strategis untuk menarik investasi pembangkit energi bersih sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan industri lokal dan lapangan kerja baru.











