JABATAN publik bukan panggung untuk membangun kesan pribadi, apalagi sekadar ruang untuk meninggalkan citra baik sebelum mengakhiri perjalanan politik. Jabatan publik merupakan mandat rakyat. Karena itu, setiap keputusan, proses, dan tindakan yang menyertainya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Jabatan boleh berakhir, tetapi ingatan dan evaluasi publik tidak boleh berhenti.”
Kalimat tersebut menjadi kesan pertama saya ketika menyimak pernyataan Gibran Rakabuming Raka terkait pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan dengan bahasa yang tertata, santun, dan emosional. Ada ungkapan terima kasih, penghormatan kepada Presiden, serta narasi mengenai pengabdian dan panggilan untuk melayani. Sebagai komunikasi politik, penyampaian semacam itu tentu dapat membangun kesan positif. Namun, persoalan mendasar bukan semata-mata bagaimana seseorang mengakhiri jabatan, melainkan bagaimana ia menjelaskan perjalanan politik yang mengantarkannya ke posisi tersebut dan bagaimana mandat itu telah dijalankan.
Gibran menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah secara khusus mengejar jabatan Wakil Presiden. Posisi tersebut digambarkan sebagai panggilan untuk mengabdi, sekaligus konsekuensi dari kesediaannya meninggalkan jabatan Wali Kota Surakarta dan perjalanan politik bersama partainya saat itu.
Pernyataan tersebut patut dihormati sebagai penjelasan pribadi. Namun, dalam kehidupan demokrasi, niat baik seseorang tidak dengan sendirinya menghapus hak publik untuk menilai proses politik yang berlangsung.
Publik tentu masih mengingat kontroversi yang mengiringi pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden. Perubahan ketentuan persyaratan usia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi bagian penting dari perdebatan tersebut. Putusan itu memiliki konsekuensi hukum terhadap persyaratan pencalonan, tetapi polemik yang berkembang tidak berhenti pada aspek formal. Pertanyaan mengenai etik, kepatutan, dan kepercayaan publik turut menyertainya.
Di sinilah pentingnya membedakan legalitas dan legitimasi moral. Sesuatu dapat memperoleh dasar hukum formal, tetapi belum tentu sepenuhnya menyelesaikan pertanyaan etis di tengah masyarakat. Demokrasi tidak cukup dibangun dengan pemenuhan prosedur. Demokrasi juga membutuhkan kepatutan, keteladanan, dan kesediaan para pemegang kekuasaan untuk menjelaskan proses yang melahirkan kekuasaan itu sendiri.
Karena itu, ketika seorang pejabat publik mengakhiri jabatannya, pertanggungjawaban tidak semestinya hanya diarahkan pada keputusan untuk mundur. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana jabatan itu diperoleh, apakah prosesnya mencerminkan etika demokrasi, dan apakah seluruh pihak yang terlibat telah menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan politik tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi seseorang secara sepihak. Sebaliknya, pertanyaan kritis diperlukan agar demokrasi tidak kehilangan ingatan dan keberanian melakukan evaluasi.
Pertanggungjawaban Tidak Berhenti pada Pengunduran Diri
Pertanggungjawaban seorang pejabat publik sesungguhnya tidak berhenti pada proses memperoleh jabatan. Ada pula tanggung jawab atas bagaimana mandat dijalankan, bagaimana kewenangan dan fasilitas negara digunakan, apa kontribusi yang diberikan, serta apa hasil dan kekurangan selama masa pengabdian.
Pengunduran diri semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara terbuka, bukan sekadar menyampaikan narasi perpisahan. Apa yang telah dikerjakan? Apa yang belum berhasil? Bagian mana yang perlu diperbaiki?
Tidak ada kehinaan dalam mengakui kekurangan. Justru di situlah kedewasaan seorang pemimpin diuji. Rakyat tidak menuntut seorang pemimpin selalu benar, tetapi mengharapkan kejujuran, keterbukaan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan amanah yang pernah dipercayakan kepadanya.
Dalam konteks ini, penjelasan Gibran mengenai isu dokumen pendidikan juga perlu ditempatkan secara proporsional. Ia menyatakan bahwa pengunduran dirinya bukan disebabkan polemik dokumen pendidikan dan menyebut dokumen yang diperlukan telah diserahkan dalam proses hukum.
Pernyataan tersebut merupakan haknya untuk disampaikan. Namun, ketika suatu isu telah menjadi perhatian publik, penjelasan pejabat tidak serta-merta menutup ruang pertanyaan. Fakta dan proses hukum tetap harus diberi ruang untuk menjawab persoalan secara terang. Kita tidak perlu membangun tuduhan, tetapi juga tidak harus menutup ruang untuk bertanya. Dalam demokrasi, pertanyaan kritis bukanlah permusuhan, melainkan bagian dari pengawasan warga negara.
Pidato perpisahan semestinya menjadi kesempatan untuk berbicara lebih jujur, bukan hanya lebih halus. Publik tidak selalu membutuhkan kalimat yang indah. Publik membutuhkan penjelasan yang terang, kesediaan mengakui kekurangan, dan sikap terbuka terhadap evaluasi.
Seorang pemimpin tidak kehilangan kehormatan ketika mengakui bahwa ada hal-hal yang belum berhasil dilakukan. Sebaliknya, kematangan justru terlihat ketika seseorang tidak menjadikan jabatan sebagai alasan untuk selalu membenarkan diri.
Pelajaran bagi Partai Politik dan Kepemimpinan Nasional
Peristiwa ini juga seharusnya menjadi pelajaran bagi partai-partai politik. Partai bukan sekadar kendaraan untuk mengantarkan seseorang menuju kekuasaan. Partai merupakan lembaga kaderisasi dan pendidikan politik yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas kepemimpinan.
Proses pencalonan semestinya mempertimbangkan kapasitas, integritas, rekam jejak, serta kepatutan demokratis. Jika partai lebih mengutamakan kedekatan, popularitas, atau kepentingan elite daripada kualitas kepemimpinan, demokrasi berisiko berubah menjadi arena transaksi kekuasaan.
Bagi lembaga kepresidenan sebagai pusat kekuasaan nasional, peristiwa ini juga mengandung pelajaran penting. Kepemimpinan nasional membutuhkan lingkungan politik yang sehat, meritokratis, dan berorientasi pada kepentingan negara.
Keputusan politik hendaknya tidak dibangun semata-mata atas pertimbangan kedekatan personal atau kompromi jangka pendek. Presiden membutuhkan pembantu yang memiliki kapasitas, integritas, dan keberanian menyampaikan pandangan secara jujur. Loyalitas dalam pemerintahan bukan berarti kepatuhan tanpa nalar, melainkan kesetiaan kepada konstitusi, negara, dan kepentingan rakyat.
Kita juga perlu menegaskan bahwa negara bukan perusahaan keluarga dan jabatan publik bukan aset yang dapat diwariskan. Demokrasi menuntut kesempatan yang adil bagi setiap warga negara untuk berkompetisi melalui proses yang sehat.
Ketika politik terlalu kuat dipengaruhi hubungan keluarga dan lingkaran kekuasaan, kepercayaan publik dapat terkikis. Yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang tokoh, melainkan kewibawaan institusi dan masa depan demokrasi.
Wakil Presiden Pengganti Harus Mengutamakan Kepentingan Negara
Dengan diterimanya surat pengunduran diri Gibran, MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. Situasi ini bukan sekadar persoalan pergantian figur, melainkan momentum penting untuk menentukan arah dan kualitas kemitraan dalam pemerintahan.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Mekanisme konstitusional ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan menjadi ruang transaksi politik atau pembagian pengaruh antarkelompok.
Dalam menentukan calon pengganti, Presiden tentu memiliki pertimbangan strategis. Keselarasan visi, platform politik, dan komitmen terhadap agenda pemerintahan merupakan sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan. Figur yang memiliki hubungan politik kuat dengan Presiden dapat menjadi salah satu pilihan, sepanjang memenuhi kualifikasi dan memperoleh kepercayaan melalui mekanisme konstitusional.
Keselarasan tersebut penting agar hubungan Presiden dan Wakil Presiden dibangun di atas kepercayaan, koordinasi, serta kesatuan arah kebijakan. Presiden membutuhkan mitra yang mampu bekerja seiring sejalan, bukan figur yang justru menciptakan ketidakpastian atau kompetisi kekuasaan di dalam pemerintahan.
Namun, pilihan tidak harus terbatas pada kader partai. Figur nonpartai dengan rekam jejak baik, kapasitas kepemimpinan teruji, integritas, dan kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok juga patut dipertimbangkan.
Hal terpenting, calon Wakil Presiden harus mampu menjadi mitra konstitusional yang dapat dipercaya sekaligus memiliki kapasitas untuk memperkuat pemerintahan dan memperoleh penerimaan masyarakat luas.
Wakil Presiden yang baru juga harus membawa nilai tambah. Ia tidak cukup hanya menjadi pendamping Presiden, tetapi perlu berperan dalam memperkuat pelaksanaan program, memperbaiki komunikasi kebijakan, dan menjembatani pemerintah dengan aspirasi masyarakat.
Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi, misalnya, membutuhkan pengawasan, evaluasi, serta komunikasi publik yang baik. Ketika suatu program menghadapi kritik atau tantangan penerimaan masyarakat, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan tujuan baiknya. Pemerintah harus mendengar keberatan publik, memperbaiki pelaksanaan, dan menunjukkan hasil yang dapat dirasakan.
Wakil Presiden yang memiliki kapasitas dan kepekaan sosial dapat membantu Presiden memastikan program-program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Dengan demikian, Wakil Presiden mendatang harus menjadi mitra kerja Presiden, bukan pesaing, pusat kekuasaan alternatif, ataupun sekadar pelengkap struktur pemerintahan. Ia harus memiliki kapasitas, pengalaman, kematangan emosional, dan integritas untuk membantu Presiden menjalankan mandat konstitusional.
Kedekatan personal boleh menjadi modal komunikasi, tetapi tidak boleh menggantikan kompetensi dan tanggung jawab kenegaraan. Pada saat yang sama, keselarasan dengan Presiden harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan rakyat.
Demokrasi Tidak Boleh Kehilangan Ingatan
Pada akhirnya, kita tidak sedang menuntut seorang pejabat publik menjadi manusia tanpa kekurangan. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Yang diharapkan masyarakat adalah kesediaan untuk menjelaskan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan setiap amanah yang pernah diterima.
Dalam tradisi moral, kekuasaan bukanlah keistimewaan, melainkan beban tanggung jawab. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula kewajiban moralnya kepada masyarakat.
Pengunduran diri Gibran sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai akhir dari sebuah jabatan. Peristiwa ini dapat menjadi kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan politik: berbicara lebih terbuka, menerima kritik, dan menjadikan pengalaman kekuasaan sebagai bahan pembelajaran.
Tidak perlu terus-menerus membangun narasi tentang pengorbanan atau niat baik. Biarlah publik menilai melalui keterbukaan, rekam jejak, dan kesediaan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan.
Sebab, dalam demokrasi, pertanggungjawaban seorang pemimpin tidak hanya berlangsung di hadapan hukum. Pertanggungjawaban juga berlangsung di hadapan masyarakat melalui ingatan, penilaian, dan evaluasi publik.
Ingatan publik bukanlah pengadilan massa, dan evaluasi masyarakat bukanlah vonis tanpa proses. Keduanya merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat, sepanjang dilakukan secara kritis, adil, dan berdasarkan fakta.
Jabatan boleh berakhir dan kekuasaan boleh berpindah. Namun, ingatan publik tidak mudah dihapus dan evaluasi masyarakat tidak boleh dihentikan. Seorang pemimpin mungkin telah meninggalkan jabatannya, tetapi ia tidak pernah sepenuhnya lepas dari penilaian sejarah atas amanah yang pernah diembannya.
Wallahu a’lam.
