BeritaBisnis

Petani Sawit Minta DSI Tunda Pengenaan Service Fee Ekspor Sawit

Avatar photo
0
×

Petani Sawit Minta DSI Tunda Pengenaan Service Fee Ekspor Sawit

Sebarkan artikel ini
Petani Sawit Minta DSI Tunda Pengenaan Service Fee Ekspor Sawit


PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Rencana pungutan (fee) ekspor komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) melalui ekspor satu pintu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dianggap akan menekan ekonomi petani sawit.

Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan, DSI perlu meninjau kembali rencana pengenaan biaya layanan (service fee) terhadap ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya.

Sebab, rencana tersebut berpotensi menambah beban biaya perdagangan sawit nasional. Sementara pekebun rakyat saat ini sedang menghadapi tekanan akibat penurunan produktivitas dan pelemahan harga tandan buah segar (TBS) di sejumlah daerah.

“Rencana pengenaan service fee muncul pada momentum yang kurang tepat,” kata Darto dalam keterangan tertulis pada Senin (16/11/2026).

POPSI menyebut, industri sawit, khususnya pekebun rakyat, sedang menghadapi tekanan produksi akibat fenomena El Nino. Di sejumlah wilayah terdampak, penurunan produktivitas diperkirakan mencapai 10–15% akibat El Nino.

“Berkurangnya produksi secara langsung mengurangi volume TBS yang dapat dijual petani dan berdampak terhadap pendapatan rumah tangga pekebun,” ujar Darto.

Darto menggambarkan tekanan tersebut juga sudah terlihat dari perkembangan harga TBS di sejumlah daerah.

POPSI mencatat, di Sumatera Utara, harga TBS di 15 kabupaten penghasil pada pertengahan November berada pada kisaran Rp 2.650–Rp 3.400 per kilogram (kg) dengan harga terendah tercatat di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp 2.650 per kg.

Adapun di Kalimantan Barat, harga tertinggi TBS mitra plasma periode II November disebut turun menjadi Rp 3.440,93 per kg dari sebelumnya Rp 3.484,85 per kg.

Sementara di Riau, lanjut Darto, harga TBS mitra swadaya untuk kelompok umur sembilan tahun turun menjadi Rp 3.719,99 per kg pada periode 11–17 November 2026.

“Petani sedang menghadapi tekanan dari dua sisi. Produktivitas kebun menurun akibat El Niño, sementara harga TBS di sejumlah daerah juga mengalami pelemahan,” kata Darto.

Dalam kondisi seperti ini, POPSI menilai seharusnya pemerintah memperkuat perlindungan ekonomi pekebun, bukan justru menambah komponen biaya baru dalam rantai perdagangan sawit.

“Jangan sampai kebijakan yang diklaim untuk memperkuat tata kelola ekspor justru melemahkan kemampuan petani mempertahankan produksi. Ini bukan hanya persoalan pendapatan pekebun hari ini, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi sawit nasional ke depan,” ujarnya.

Darto juga menyoroti pernyataan Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, dalam forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di terkait biaya layanan ekspor melalui platform DSI diperkirakan berada di bawah US$ 1 per ton.

Besaran finalnya direncanakan diumumkan pada Desember 2026, menjelang penerapan sistem tersebut pada 1 Januari 2027.

“POPSI mempertanyakan urgensi pengenaan biaya baru tersebut. Pasalnya, industri kelapa sawit selama ini telah menanggung sejumlah kewajiban fiskal dan komponen biaya, termasuk Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK),” kata Darto.

Karena itu, DSI perlu menjelaskan secara terbuka mengapa pembiayaan sistem tata kelola ekspor harus kembali dibebankan melalui biaya per ton komoditas yang diekspor.

“Apa saja layanan yang diberikan DSI, berapa biaya riil yang dibutuhkan, dan bagaimana pertanggungjawaban penerimaannya? Apakah untuk membiayai sistem, verifikasi, pengawasan, atau menjadi sumber pendapatan perusahaan? Publik dan pelaku usaha berhak mengetahui secara transparan,” imbuh Darto.