MAKASSAR, Presscorner.Id – Dinamika perubahan regulasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjadi perhatian kalangan mitra pelaksana. GAPEMBI Sulawesi Selatan meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap investasi mitra yang telah mengeluarkan modal untuk mendukung program strategis apa ada judul yang tersebut.
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum GAPEMBI Sulawesi Selatan, Syamsul Bahri Majjaga, S.H., M.H., menilai perubahan kebijakan dan ketentuan teknis yang terus berlangsung membutuhkan kejelasan arah, konsistensi pelaksanaan, serta mekanisme transisi yang adil.
Menurutnya, para mitra telah mengambil keputusan investasi berdasarkan regulasi dan skema pelaksanaan yang berlaku ketika mereka mulai terlibat dalam program MBG.
Investasi tersebut mencakup pembangunan fasilitas, pengadaan peralatan, perekrutan tenaga kerja, hingga pemenuhan berbagai persyaratan operasional.
“Program MBG merupakan agenda strategis Presiden yang membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Namun, ketika mitra sudah mengeluarkan investasi, membangun fasilitas, membeli peralatan, menyiapkan tenaga kerja, dan memenuhi berbagai persyaratan, perubahan regulasi harus disertai kepastian. Jangan sampai mitra terus menanggung konsekuensi perubahan kebijakan tanpa kejelasan perlindungan terhadap investasi yang telah dikeluarkan,” ujarnya.
Syamsul menegaskan, ketidakpastian regulasi berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi pelaku usaha yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, pemerintah perlu melakukan konsolidasi kebijakan agar implementasi MBG berjalan lebih stabil dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
Ia juga menyoroti hubungan kemitraan antara mitra pelaksana dan yayasan. Menurutnya, potensi perselisihan terkait pengelolaan, kewenangan, pembayaran, hingga keberlanjutan kerja sama harus diantisipasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.
“Pertanyaan mendasarnya sederhana: bagaimana nasib investasi mitra apabila terjadi perselisihan dengan yayasan? Siapa yang menjamin aset yang telah dibangun, peralatan yang telah dibeli, dan hak ekonomi yang telah melekat pada investasi tersebut? Ini membutuhkan kepastian, bukan sekadar imbauan agar para pihak menyelesaikan persoalan secara internal,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, GAPEMBI Sulsel berharap Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian dan lembaga terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan pola kemitraan MBG.
Selain konsolidasi kebijakan, pemerintah juga diminta memperjelas mekanisme perlindungan investasi, penyelesaian sengketa, serta jaminan terhadap hak-hak mitra yang telah memenuhi kewajibannya.
Syamsul menilai perubahan kebijakan seharusnya tidak mengabaikan kepentingan pihak yang lebih dahulu mengeluarkan modal. Diperlukan aturan transisi yang proporsional agar penyesuaian regulasi tidak serta-merta menimbulkan kerugian bagi mitra.
Ia menegaskan, tuntutan kepastian hukum tersebut bukan merupakan bentuk penolakan terhadap program MBG. Sebaliknya, perlindungan investasi dan kejelasan hubungan kemitraan justru menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program.
“Kita ingin MBG terus berjalan, kemitraan menjadi sehat, dan investasi masyarakat tetap terlindungi. Negara membutuhkan mitra yang profesional dan berkomitmen, tetapi mitra juga membutuhkan negara yang menjamin kepastian aturan dan perlindungan hak-haknya,” tutup Syamsul Bahri.
