PRESSCORNER.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera sepanjang tahun 2026 kembali menjadi sorotan tajam dunia internasional. Tidak hanya memicu krisis lingkungan di dalam negeri, kepulan asap pekat dari karhutla kali ini terbawa angin hingga melintasi batas negara, mencemari udara, serta melumpuhkan aktivitas publik di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura.
Fenomena ini menegaskan bahwa karhutla bukan lagi sekadar masalah domestik, melainkan krisis ekologis regional yang menuntut aksi kolektif lintas negara melalui mekanisme ASEAN.
Lonjakan Emisi Karhutla Lampaui Rekor El Nino 2015
Berdasarkan data CAMS Fire Emissions Watch, eskalasi kebakaran pada periode 28 Agustus hingga 3 September 2026 saja telah melepaskan lebih dari 23 juta metrik ton emisi karbon. Angka mengkhawatirkan ini bahkan melampaui emisi kebakaran pada periode yang sama saat terjadinya El Nino kuat di tahun 2015, yang mencatatkan angka 20,7 juta metrik ton.
Ilmuwan senior Copromis Atmosphere Monitoring Service (CAMS), Mark Parrington, mengungkapkan bahwa tingkat emisi saat ini sangat ekstrem dan sebanding dengan tahun-tahun El Nino kuat sebelumnya, seperti pada 2015 dan 2019.
Portal independen Nusantara Atlas mencatat bahwa hampir 300.000 hektare lahan telah terbakar di Indonesia sepanjang tahun 2026. Meskipun fenomena El Nino—yang diproyeksikan PBB sebagai yang terkuat dalam empat dekade terakhir—membuat kondisi wilayah menjadi sangat kering, para ahli sepakat bahwa aktivitas manusialah yang menjadi pemicu utama.
Pendiri Nusantara Atlas, David Gaveau, menegaskan, “El Nino tidak memicu kebakaran. Fenomena ini menciptakan kondisi kering yang memungkinkan api—bermula dari aktivitas manusia—menjalar tak terkendali dan membesar secara signifikan.”
Situasi ini semakin diperparah karena banyaknya titik api yang bersumber di kawasan lahan gambut. LSM Pantau Gambut mencatat lebih dari 210.000 titik panas terdeteksi di kawasan lahan gambut Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Ketika lahan gambut yang secara alami basah ini dikeringkan, bahan organik di dalamnya berubah menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar.
Dampak Luas di Empat Negara Tetangga
Dampak buruk dari kabut asap lintas batas ini dirasakan langsung oleh masyarakat di kawasan regional:
- Malaysia: Lonjakan polusi udara yang drastis memaksa Pemerintah Malaysia menetapkan status darurat pada Jumat, 4 September 2026, di salah satu wilayah Negara Bagian Sarawak, Pulau Kalimantan. Kondisi ini memaksa hampir 650 sekolah ditutup demi melindungi kesehatan para siswa, sementara kasus asma dilaporkan melonjak tajam.
- Filipina: Asap karhutla terbawa angin hingga ke wilayah Filipina, menyebabkan konsentrasi partikel halus PM 2,5 meningkat tajam. Kualitas udara di sejumlah kota sempat masuk kategori “sangat tidak sehat” hingga “berbahaya bagi kesehatan”, yang berujung pada diliburkannya aktivitas sekolah di berbagai kota dan provinsi.
- Brunei Darussalam: Mengahadapi ancaman kabut asap yang mengganggu aktivitas warga, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah sepakat untuk menggunakan mekanisme blok negara Asia Tenggara (ASEAN) guna menangani krisis lingkungan ini secara bersama-sama.
- Singapura: Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Nasional (NEA), kualitas udara di wilayah pusat Singapura turut merosot hingga mencapai kategori “tidak sehat” pada 4 September 2026.
Tonton: Rusia Ditawari 138 Blok Migas Indonesia, Tapi Ada Satu Masalah
Tekanan Domestik dan Respons Pemerintah
Di dalam negeri sendiri, dampak karhutla dirasakan secara masif oleh masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono melaporkan bahwa lebih dari lima juta orang di Kalimantan dan Sumatera terpapar langsung risiko kesehatan akibat kabut asap pada Agustus 2026. Selain itu, lebih dari 1,4 juta siswa di wilayah terdampak harus beralih mengikuti pembelajaran jarak jauh menyusul penutupan fasilitas pendidikan.
Menanggapi sorotan internasional dan dampak regional tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyatakan bahwa Indonesia tengah intensif berkomunikasi dengan negara-negara tetangga di kawasan. Pertemuan rutin antarnegara anggota ASEAN terus dioptimalkan guna membahas langkah-langkah mitigasi serta penanganan karhutla secara komprehensif.
Krisis karhutla 2026 menjadi pengingat keras perlunya pengawasan ketat terhadap tata kelola lahan gambut, penegakan hukum yang tegas terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar, serta penguatan mitigasi perubahan iklim berbasis regional demi masa depan udara bersih di Asia Tenggara.
