Presscorner.id – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan target besar pemerintah untuk memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga tersisa sekitar 300 perusahaan pada akhir Desember 2026. Kebijakan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Presiden mengungkapkan pemerintah menemukan jumlah BUMN mencapai 1.074 perusahaan, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengawasan menjadi tidak efektif dan banyak perusahaan negara tidak berjalan produktif.
“Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. Lebih dari 750 BUMN akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat, akan kita pertahankan,” kata Prabowo dalam pidatonya.
BUMN Harus Kembali Menjadi Milik Rakyat
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan BUMN merupakan aset milik seluruh rakyat Indonesia sehingga pengelolaannya harus berpihak pada kepentingan bangsa.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tegas Presiden.
Prabowo juga mengkritik masih adanya BUMN yang dinilai tidak efisien.
Menurutnya, terdapat perusahaan negara yang terus mengalami kerugian tetapi tetap melaporkan keuntungan dalam laporan keuangan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kepercayaan mitra usaha, termasuk investor dan perusahaan asing yang bekerja sama dengan BUMN.
Disebut Restrukturisasi Korporasi Terbesar
Presiden menyebut langkah perampingan BUMN sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia.
Selain melakukan penutupan, pemerintah juga akan melakukan merger dan konsolidasi agar BUMN yang tersisa memiliki tata kelola lebih baik, lebih efisien, dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Prabowo menegaskan hanya perusahaan negara yang produktif dan memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional yang akan dipertahankan.
Sebelumnya, Presiden juga telah menyampaikan arah konsolidasi BUMN dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Juli 2026. Namun, dalam pidato kenegaraan kali ini, pemerintah memperbarui target menjadi sekitar 300 BUMN pada akhir 2026, lebih rendah dibanding target sebelumnya sekitar 350 perusahaan.
