PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 9,29 juta rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026. Angka tersebut tercermin dari backlog kepemilikan rumah yang mencapai 12,39%.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Backlog 1, yaitu masyarakat yang tidak memiliki rumah, itu turun dari 13% di Maret 2025 menjadi 12,39% di Maret 2026,” ujar Amalia acara Rilis Statistik Perumahan 2026 di kantornya, Kamis (13/8/2026).
Dengan angka tersebut, backlog kepemilikan rumah pada Maret 2026 mencapai sekitar 9,29 juta rumah tangga, turun dari sekitar 9,64 juta rumah tangga pada Maret 2025.
Namun, persoalan perumahan tidak hanya menyangkut kepemilikan. BPS mencatat backlog kualitas hunian atau backlog 2 masih mencapai 24,03% atau sekitar 18,01 juta rumah tangga pada 2026. Angka tersebut turun dari 25,33% atau sekitar 18,77 juta rumah tangga pada 2025.
Dari sisi kualitas, akses rumah tangga terhadap hunian layak meningkat dari 68,4% pada 2025 menjadi 70,3% pada 2026.
BPS menggunakan sejumlah komponen untuk melihat kelayakan hunian, antara lain ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses air minum layak dan sanitasi layak.
Salah satu persoalan sanitasi yang masih menonjol adalah praktik buang air besar (BAB) sembarangan. Berdasarkan paparan BPS dalam Rilis Statistik Perumahan 2026, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan persentase rumah tangga yang melakukan praktik BAB sembarangan tertinggi, yakni 31,61%.
Posisi berikutnya ditempati Papua Tengah sebesar 18,66% dan Papua Selatan sebesar 15,01%. Selanjutnya, persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik BAB sembarangan tercatat 7,76% di Sulawesi Tengah, 5,30% di Sulawesi Barat, 5,26% di Maluku, 5,23% di Aceh, dan 5,01% di Sumatera Barat.
Adapun Gorontalo tercatat 4,59%, Nusa Tenggara Barat 3,88%, Jawa Timur 3,34%, dan Jambi 3,25%. Data tersebut menunjukkan persoalan sanitasi masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia.
Kondisi perumahan juga menunjukkan kesenjangan antarwilayah. Selain sanitasi, penggunaan material atap juga berbeda antarprovinsi. Proporsi rumah tangga yang menggunakan asbes di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 56,7%, sedangkan di DKI Jakarta sebesar 54,6%.
Menanggapi masih besarnya persoalan perumahan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar karena jutaan masyarakat belum memiliki rumah dan sebagian lainnya tinggal di rumah yang membutuhkan perbaikan.
“Masih banyak kekurangan kami. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Masih jutaan rakyat Indonesia yang belum punya rumah. Masih jutaan rakyat Indonesia yang rumahnya perlu diperbaiki,” ujar Maruarar.
Maruarar mengatakan, untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah meningkatkan skala program perumahan.
Salah satunya melalui target program bedah rumah yang mencapai 400.000 unit pada 2026, naik tajam dari sekitar 45.000 unit pada tahun sebelumnya.
Dengan backlog kepemilikan masih mencapai 9,29 juta rumah tangga, pemerintah tidak hanya menghadapi tantangan menyediakan rumah baru, tetapi juga memastikan rumah yang sudah dihuni memenuhi standar kelayakan, termasuk dari sisi sanitasi.
