PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai perekonomian Indonesia selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto relatif terjaga di tengah tekanan ekonomi global. Namun, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi dunia usaha.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin mengatakan, ketahanan ekonomi tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di 5,11% di sepanjang 2025, kemudian 5,61% pada kuartal I-2026 dan 5,29% pada kuartal II-26.
“Dari sisi investasi juga ada sinyal positif. Realisasi investasi semester I-2026 mencapai sekitar Rp1.010 triliun, tumbuh 7,2% secara tahunan dan menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung,” ungkap Erwin, kepada PRESSCORNER.ID, Kamis (13/8).
Meski demikian, kinerja tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi dunia usaha.
Pengusaha masih berharap pertumbuhan ekonomi dapat bergerak lebih cepat dan merata, terutama melalui penguatan konsumsi masyarakat, manufaktur, ekspor dan investasi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Erwin mengatakan, kalangan pengusaha saat ini lebih tepat disebut optimistis namun masih berhati-hati. Fundamental ekonomi dan potensi pasar Indonesia yang besar menjadi modal positif, ditambah investasi yang masih tumbuh dan inflasi yang relatif terkendali.
Inflasi Juli 2026 tercatat sebesar 2,88% secara tahunan. Namun, kepercayaan dunia usaha tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi. “Pengusaha melihat biaya modal, nilai tukar, energi, logistik, regulasi, daya beli, serta kepastian kebijakan,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, kondisi suku bunga juga menjadi perhatian. BI-Rate berada di level 5,75% setelah mengalami kenaikan cukup signifikan sejak awal tahun. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya pembiayaan perusahaan, terutama bagi sektor yang membutuhkan modal kerja dan investasi dalam jumlah besar.
“Jadi kami tidak mengatakan dunia usaha tidak puas, tetapi memang masih ada gap antara stabilitas makro dan kenyamanan berusaha di level mikro yang harus terus diperbaiki,” sebut Erwin.
Di sisi kebijakan, Kadin melihat sejumlah langkah pemerintah sebagai hal positif. Beberapa di antaranya adalah komitmen melanjutkan hilirisasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta program yang diarahkan untuk meningkatkan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi fiskal, pemerintah juga dinilai tetap cukup ekspansif. Hingga semester I-2026, belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski begitu, Kadin mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki pemerintah. Salah satunya adalah kepastian dan konsistensi regulasi, termasuk koordinasi pusat-daerah serta percepatan proses perizinan.
Selain itu, daya beli masyarakat juga menjadi perhatian. Sebab, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka agregat, tetapi juga perlu tercermin dari penguatan daya beli dan permintaan domestik.
“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka agregat; yang penting adalah apakah masyarakat mempunyai purchasing power yang kuat sehingga permintaan domestik meningkat,” ujarnya.
Kadin juga menyoroti biaya berusaha, mulai dari energi, logistik, pembiayaan, bahan baku hingga berbagai pungutan. Komponen biaya tersebut perlu dibuat lebih kompetitif agar industri manufaktur Indonesia mampu bersaing dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, India maupun China.
Selain itu, investasi yang masuk dinilai perlu semakin diarahkan kepada sektor-sektor yang memberikan multiplier effect lebih besar, bukan hanya besar secara nominal tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan, transfer teknologi, ekspor dan keterkaitan dengan industri domestik.
