Presscorner.id – Darurat militer di Peru menjadi perhatian setelah Keiko Fujimori resmi dilantik sebagai presiden dan langsung menempatkan persoalan keamanan sebagai salah satu prioritas pemerintahannya.
Namun, apakah Peru benar-benar telah memberlakukan darurat militer secara nasional?
Jawabannya perlu diluruskan. Peru tidak sedang berada dalam status darurat militer nasional. Yang berlaku adalah keadaan darurat atau estado de emergencia di sejumlah wilayah, sementara keterlibatan Angkatan Bersenjata dalam penanganan keamanan mendapat sorotan setelah Fujimori mengambil alih pemerintahan.
Keiko Fujimori dilantik sebagai Presiden Peru pada Selasa, 28 Juli 2026, setelah memenangkan pemilihan presiden dengan selisih tipis. Ia menjadi presiden kesembilan Peru hanya dalam kurun satu dekade.
Situasi menjadi semakin menarik setelah pemerintahan baru mengisyaratkan pendekatan lebih keras terhadap kriminalitas.
Keiko Fujimori Libatkan Militer Hadapi Kriminalitas
Keamanan menjadi salah satu pesan utama Fujimori setelah mengambil sumpah jabatan.
Laporan Anadolu Agency pada 29 Juli menyebut Fujimori memerintahkan militer mengambil peran utama dalam upaya pemerintah memberantas kriminalitas. Angkatan Bersenjata akan dikerahkan terutama ke wilayah yang menghadapi tingkat kejahatan tinggi.
Kebijakan tersebut muncul ketika Peru menghadapi persoalan keamanan yang mencakup kejahatan terorganisasi hingga aktivitas ilegal lainnya.
Tetapi peningkatan peran militer tersebut tidak sama dengan menetapkan seluruh Peru berada di bawah pemerintahan atau darurat militer.
Perbedaan ini penting karena istilah “darurat militer” dapat menimbulkan kesan bahwa militer telah mengambil alih pemerintahan sipil secara nasional.
Lima dan Callao Sudah Berstatus Keadaan Darurat
Kebijakan keadaan darurat sebenarnya sudah berlangsung sebelum Keiko Fujimori menjadi presiden.
Pemerintahan Presiden José María Balcázar sebelumnya memperpanjang estado de emergencia di Lima Metropolitan dan Provinsi Konstitusional Callao selama 60 hari mulai 28 Juni 2026.
Keputusan tersebut tercantum dalam Decreto Supremo N.° 096-2026-PCM.
Dalam kebijakan itu, Polisi Nasional Peru tetap memegang kendali keamanan dalam negeri, sementara Angkatan Bersenjata memberikan dukungan di wilayah operasi yang ditentukan berdasarkan informasi intelijen dan pemetaan kejahatan.
Sejumlah hak konstitusional juga dapat dibatasi atau ditangguhkan selama keadaan darurat, termasuk terkait kebebasan bergerak dan berkumpul.
Artinya, situasi keamanan khusus di Lima dan Callao bukan dimulai oleh Fujimori setelah pelantikannya.
Pemerintah baru mewarisi status keadaan darurat tersebut.
Ada Wilayah Peru yang Militer Pegang Kendali Keamanan
Situasinya berbeda di beberapa wilayah lain.
Kementerian Pertahanan Peru pada Juni mengumumkan perpanjangan keadaan darurat di Pataz di La Libertad serta Putumayo dan Mariscal Ramón Castilla di Loreto, sekaligus penerapan kebijakan serupa di Torres Causana dan Napo.
Di kawasan tersebut, Angkatan Bersenjata mempertahankan kendali atas ketertiban dalam negeri untuk menghadapi ancaman kelompok bersenjata dan jaringan kriminal yang berkaitan antara lain dengan pertambangan ilegal dan perdagangan narkotika.
Kondisi inilah yang dapat membuat istilah “darurat militer Peru” muncul dalam pembicaraan publik.
Tetapi statusnya tetap harus dibedakan berdasarkan wilayah dan dasar hukum yang berlaku.
Mengapa Keiko Fujimori Jadi Sorotan?
Nama Fujimori memberikan dimensi lain pada perkembangan tersebut.
Keiko adalah putri mantan Presiden Peru Alberto Fujimori, tokoh yang meninggalkan warisan politik kontroversial di negara tersebut.
Karena itu, ketika Keiko menjanjikan pendekatan keamanan yang keras dan meningkatkan keterlibatan militer, kebijakan tersebut mendapatkan perhatian besar baik di dalam maupun luar Peru.
AP melaporkan pemberantasan kriminalitas menjadi salah satu tantangan utama pemerintahan barunya. Fujimori juga menjanjikan pendekatan lebih tegas terhadap kejahatan setelah memenangkan pemilu Juni.
Namun, kebijakan pemerintahan Keiko tetap harus dinilai berdasarkan keputusan yang benar-benar diterbitkan, bukan semata-mata dikaitkan dengan pemerintahan ayahnya.
Jadi, Apakah Peru Darurat Militer?
Jika yang dimaksud adalah darurat militer secara nasional, jawabannya tidak berdasarkan kebijakan resmi yang terverifikasi saat ini.
Situasi yang lebih tepat digambarkan adalah:
Peru memiliki keadaan darurat di sejumlah wilayah untuk menghadapi kriminalitas dan ancaman keamanan. Di Lima dan Callao, kepolisian masih mengendalikan ketertiban dalam negeri dengan dukungan militer. Sementara di beberapa kawasan seperti Pataz dan wilayah tertentu di Loreto, Angkatan Bersenjata mendapat peran keamanan yang lebih besar.
Perkembangan baru setelah pelantikan Keiko Fujimori adalah arah pemerintahannya untuk memperbesar keterlibatan militer dalam pemberantasan kriminalitas.
Karena itu, istilah “darurat militer di Peru” perlu digunakan secara hati-hati.
Yang sedang terjadi bukan pengambilalihan pemerintahan Peru oleh militer, melainkan kebijakan keadaan darurat di sejumlah wilayah yang kini bertemu dengan strategi keamanan keras pemerintahan baru Keiko Fujimori.
