PRESSCORNER.ID – Amerika Serikat (AS) mendorong Taiwan memperkuat kemampuan pertahanannya melalui pengembangan armada drone dalam jumlah besar sebagai bagian dari strategi pencegahan konflik dengan China.
Direktur American Institute in Taiwan sekaligus diplomat tertinggi AS di Taiwan, Raymond Greene, mengatakan Taiwan membutuhkan “sarang tawon” (hornet’s nest) yang terdiri atas drone udara, permukaan, dan bawah laut untuk meningkatkan efek penangkalan terhadap potensi agresi militer.
Melansir Reuters, berbicara dalam forum industri drone di Taichung pada Kamis (2/7/2026), Greene menyebut drone menjadi peluang yang dapat mengubah keseimbangan pertahanan Taiwan sekaligus menjaga stabilitas kawasan.
“Untungnya bagi Taiwan, drone telah secara signifikan memperkuat kemampuan pihak yang bertahan, bahkan ketika menghadapi lawan yang jauh lebih kuat,” ujar Greene, merujuk pada pengalaman perang di Ukraina.
“Tidak ada yang lebih efektif mencegah konflik selain mengubah Taiwan menjadi ‘sarang tawon’ yang dipenuhi drone udara, permukaan, dan bawah laut,” tambahnya.
AS merupakan pendukung internasional sekaligus pemasok senjata terbesar bagi Taiwan, meski kedua pihak tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.
Washington selama ini mendukung modernisasi militer Taiwan di tengah meningkatnya tekanan dari China, yang mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya.
Pemerintah Taiwan juga terus mendorong pengembangan sistem pertahanan asimetris, termasuk drone, untuk menghadapi ancaman militer dari Beijing.
Namun, pada Mei lalu parlemen Taiwan yang dikuasai oposisi hanya menyetujui sekitar dua pertiga dari tambahan anggaran pertahanan senilai US$40 miliar yang diajukan Presiden Lai Ching-te.
Dana yang disetujui terutama dialokasikan untuk pembelian persenjataan dari AS.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengusulkan paket anggaran baru sebesar NT$210 miliar (sekitar US$6,59 miliar) hingga 2031 untuk pengadaan drone pengintai, drone serang pantai, dan kapal nirawak berukuran kecil.
Di sisi lain, partai oposisi utama, Kuomintang (KMT), mengajukan rancangan undang-undang tersendiri yang mengusulkan anggaran maksimal NT$240 miliar selama enam tahun, dengan batas pengeluaran tahunan sebesar NT$40 miliar.
Berbeda dengan pemerintah, KMT mengusulkan pendanaan berasal dari anggaran reguler, bukan anggaran khusus.
Sehari sebelumnya, Presiden Lai menegaskan bahwa pembangunan kemampuan drone merupakan kebutuhan mendesak.
“Di tengah perubahan situasi geopolitik dan evolusi peperangan modern, pembangunan kemampuan tempur asimetris adalah proyek pertahanan nasional yang berpacu dengan waktu,” kata Lai.
Lai kembali menolak klaim kedaulatan China atas Taiwan dan menegaskan hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan pulau tersebut.
