MOMSMONEY.ID – Mengurus visa untuk pergi ke luar negeri, kerap menimbulkan rasa cemas akan adanya kemungkinan visa tertolak.
Maklum, masyarakat Indonesia memang harus terbiasa mengurus visa jika ingin berpergian ke luar negeri. Mengutip data Henley Passport Index, Indonesia berada di peringkat 64 di mana pemegang paspor Indonesia harus mengurus visa ke lebih dari 100 negara tujuan.
Sementara proses pengajuan visa masih dianggap rumit dan memakan waktu. Bahkan, penolakan kadang-kadang masih terasa seperti blackbox. Berdasarkan survei YouGov 2025, 54% wisatawan Indonesia merasa proses pemesanan perjalanan itu memicu stress, di mana proses pengajuan visa adalah salah satu kontributor dari rasa frustasi tersebut.
Namun, ada solusi untuk mengurangi kemungkinan visa tertolak. Salah satu cara yang biasa masyarakat tempuh adalah dengan meminta bantuan dari perusahaan jasa travel agent atau agen perjalanan. Mereka biasanya menawarkan layanan pengurusan dokumen hingga proses apply (pengajuan) langsung ke kedutaan besar.
Di era digital saat ini, perusahaan agen pengurusan visa juga memperlengkapi jasanya dengan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan visa, secara digital. Ini dia cara yang bisa masyarakat tempuh dalam mengurus visa dengan lebih mudah.
Sebab itu tadi, pengurusan visa secara tradisional identik dengan birokrasi yang rumit, informasi yang simpang siur, serta ketidakpastian dalam proses pengajuan. Banyak calon pelancong kesulitan memahami syarat tiap negara yang berbeda-beda hingga kesulitan memantau proses pengajuan visa.
Kondisi ini menciptakan kebutuhan akan platform digital, yang mampu menyederhanakan proses pengajuan visa menjadi lebih praktis, terstruktur dan transparan. Seperti, menginformasikan rangkuman mengenai syarat dan kelengkapan dokumen yang harus pelancong siapkan untuk mengurus visa. Bahkan, melalui agen pembuatan visa digital, dokumen yang diperlukan bisa dicek oleh platform tersebut agar kemungkinan visa tembus semakin besar dan hati pun bisa lebih tenang.
Di satu sisi digitalisasi layanan keimigrasian di banyak negara juga memunculkan peluang bagi platform digital yang ingin menjadi jembatan antara sistem imigrasi resmi yang seringkali kompleks dengan pelancong yang menginginkan proses pengajuan visa yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
Salah satu platform yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi rasa kekhawatiran saat mengajukan visa adalah SPUN.
Hadir sejak 2024, SPUN hadir sebagai katalog servis visa yang membantu masyarakat bukan hanya saat proses pengurusan visa sudah di depan mata, tetapi justru sejak tahap pencarian (discovery).
“Visa mana yang paling cepat dapat diproses untuk orang Indonesia dalam waktu seminggu, atau visa mana yang bisa diproses tanpa perlu ke kedutaan (elektronik), dan visa mana yang tidak membutuhkan rekening bank dan pertanyaan lain saat ingin membuat visa, informasinya bisa didapatkan melalui platform SPUN,” kata Christa Sabathaly, Co-Founder & CEO SPUN.
Setelah proses discovery, SPUN bisa membantu pengurusan visa secara end to end melalui platform digital dalam bentuk website. SPUN memberikan jasa mulai dari pengecekan persyaratan kelengkapan dokumen berbasis AI yang mengacu langsung pada persyaratan kedutaan. Masyarakat juga bisa berbicara langsung dengan visa expert, bahkan mendapat pendampingan pada saat appointment di visa center atau kedutaan apabila proses visa memerlukan kehadiran fisik.
Lebih lanjut, Christa menjelaskan dengan pengecekan dokumen berbasis AI, SPUN memiliki fitur verification scoring yang memberikan garansi uang kembali jika skor tinggi tetapi ternyata visa aplikan ditolak. Sementara, jika skor masih kurang, aplikan dapat memilih untuk memperbaiki aplikasi visanya atau melanjutkan di lain waktu.
Sistem AI di SPUN juga mampu mendeteksi rekening palsu serta menangkap ketidaksesuaian ejaan antar dokumen yang sering menjadi sumber penolakan.
SPUN saat ini membantu pengurusan visa di lebih dari 90 negara dengan total lebih dari 440 jenis visa. Dalam waktu 3 bulan ke depan, Christa mengatakan akan meluncurkan 3x lebih banyak visa karena sistem riset visa SPUN sudah memasuki tahap otomasi yang lebih dalam. Artinya SPUN dapat memetakan dan memperbarui persyaratan visa dari berbagai negara jauh lebih cepat dari sebelumnya.
SPUN telah terdaftar sebagai agen resmi di berbagai kedutaan, termasuk Jepang dan China. Selain itu, SPUN terintegrasi melalui API langsung dengan sistem imigrasi Indonesia untuk pemrosesan visa masuk bagi WNA.
Selain melayani permintaan visa oleh individu, SPUN juga mengembangkan bisnis melayani pasar B2B. Saat ini platform SPUN sudah dipakai oleh lebih dari 200+ organisasi di Indonesia, dengan retention rate 75%. Artinya mayoritas pengguna organisasi melakukan pemesanan ulang di bulan berikutnya.
“Klien B2B kami mencakup travel agent, perusahaan rekrutmen pekerja, universitas, hingga perusahaan yang bergerak di lintas internasional, semua dapat menawarkan layanan visa kepada pelanggan mereka melalui platform SPUN, tanpa harus membangun infrastruktur sendiri,” jelas Christa.
Salah satu contoh nyata dari kemitraan B2B ini: banyak travel agent yang sebelumnya hanya menjual tiket dan paket wisata, kini dapat menambahkan layanan visa melalui SPUN sekaligus membuka sumber pendapatan baru. Ini sejalan dengan tren global di mana ancillary services seperti layanan tambahan kini menyumbang sekitar 15,7% dari pendapatan maskapai penerbangan secara global pada 2025, naik dari hanya 9% pada tahun 2016.
Christa berharap ke depan, kedutaan dapat mempergunakan SPUN sebagai garda terdepan untuk mencegah fraudulent applicant yang berusaha memalsukan dokumen, karena sistem AI SPUN sudah mampu mendeteksi rekening palsu maupun menangkap ketidaksesuaian ejaan antar dokumen. Ini akan membantu kedutaan menyaring aplikasi dengan lebih akurat dan efisien.
Sekadar informasi, travel tech asal Jakarta ini berhasil mendapatkan pendanaan tahap awal sebesar US$ 1,8 juta. Christa mengatakan pendanaan awal tersebut akan digunakan untuk memperkuat teknologi, memperluas jaringan partner serta meningkatkan kapabilitas AI dan otomasi.
“Fokus kami bukan hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dokumen, pengalaman pengguna, serta membangun infrastruktur yang dapat di-skalakan untuk banyak negara dan partner,” tutur Christa.
