Ekonom Bongkar PR Besar Prabowo Jika Ingin Ekonomi RI Tumbuh 6,5%

PRESSCORNER.ID – Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai paparan Presiden Prabowo Subianto mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menandai dimulainya fase baru pembangunan ekonomi Indonesia.

Menurut Fakhrul, arah kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperbesar kapasitas negara untuk menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ia menegaskan target pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicanangkan pemerintah hanya dapat tercapai apabila Indonesia mampu memperkuat kapasitas fiskal, memperdalam pasar keuangan domestik, serta membangun strategi pembiayaan nasional yang lebih solid.

“Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak bisa hanya bergantung pada konsumsi atau booming komoditas semata. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi secara berkelanjutan, kapasitas negara harus ikut membesar,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Fakhrul menjelaskan kapasitas negara tidak hanya diukur dari besarnya APBN, melainkan juga kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas eksternal, serta menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil.

“Kalau kita ingin mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan memperbesar kelas menengah, maka negara membutuhkan ruang fiskal dan struktur funding yang jauh lebih kuat dibanding hari ini,” katanya.

Ia juga menyoroti rasio penerimaan pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang masih berada di kisaran 11%. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan ruang penguatan kapasitas fiskal nasional masih sangat besar dibandingkan banyak negara emerging market lainnya.

Meski demikian, Fakhrul menilai penguatan kapasitas negara tidak cukup dilakukan melalui kenaikan tarif atau pungutan baru semata. Fokus utama seharusnya diarahkan pada peningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis ekonomi formal, digitalisasi administrasi, serta menjaga konsistensi arah kebijakan pemerintah.

“Pasar keuangan modern pada akhirnya bergerak berdasarkan confidence. Negara yang dipercaya akan memiliki biaya pendanaan lebih murah. Sebaliknya, ketidakpastian kebijakan akan menciptakan premi risiko yang mahal,” imbuhnya.

Di sisi lain, Fakhrul menyoroti ketidakseimbangan antara surplus perdagangan Indonesia yang besar dengan masih terjadinya net outflow pada neraca finansial. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan struktur Balance of Payments Indonesia masih rentan terhadap siklus penguatan dolar Amerika Serikat (AS).

“Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih terlalu rentan terhadap siklus dolar global. Kita surplus perdagangan besar, tetapi ketika dolar menguat, tekanan tetap datang ke pasar keuangan domestik,” ujarnya.

Untuk memperkuat ketahanan pembiayaan nasional, Fakhrul menilai terdapat tiga strategi utama yang perlu dipercepat pemerintah bersama otoritas keuangan.

Pertama, memperdalam pasar derivatif domestik agar pelaku usaha dan investor memiliki instrumen lindung nilai yang lebih memadai terhadap gejolak global.

Tonton: Dituntut 5 Tahun, Noel Mending Korupsi Banyak Sekalian

Kedua, memperluas internasionalisasi rupiah secara bertahap melalui pengembangan local currency settlement di kawasan regional.

Ketiga, memperbesar sumber pembiayaan non-dolar melalui penerbitan obligasi berbasis renminbi oleh pemerintah maupun sektor swasta.

“Dunia sedang bergerak menuju sistem keuangan yang lebih multipolar. Indonesia perlu mulai memanfaatkan likuiditas global non-dollar agar struktur pembiayaan nasional lebih resilient dan tidak terlalu tersandra siklus dolar kuat,” jelasnya.

Selain itu, Fakhrul menilai Indonesia perlu membangun long-IDR environment guna memperkuat pembiayaan domestik jangka panjang, terutama melalui investor institusional non-bank seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, asset manager, hingga sovereign wealth fund.

Menurut dia, tantangan terbesar Indonesia ke depan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga memastikan negara memiliki fondasi pembiayaan yang cukup kuat untuk menopang transformasi ekonomi nasional.

“Target pertumbuhan tinggi hanya bisa tercapai apabila kapasitas negara ikut meningkat. Dan kapasitas negara pada akhirnya ditentukan oleh dua hal, yakni kemampuan membangun kepercayaan dan kemampuan mendapatkan funding yang stabil,” tutup Fakhrul.

Tabel: Syarat Ekonomi RI Tumbuh 6,5% Versi Ekonom