PRESSCORNER.ID – NEW DELHI. Pemerintah India tengah menyiapkan langkah baru untuk menopang kinerja ekspor di tengah tekanan geopolitik global. New Delhi berencana menaikkan anggaran skema pengembalian pajak bagi eksportir sekaligus memperpanjang masa berlaku program tersebut selama lima tahun.
Reuters (8/5) melaporkan, dua pejabat pemerintah India yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan, langkah itu ditempuh setelah konflik di Timur Tengah mulai mengganggu arus perdagangan dan meningkatkan biaya logistik.
Program yang dimaksud adalah Remission of Duties and Taxes on Export Products (RoDTEP), yakni skema pengembalian pajak dan pungutan yang dibayarkan eksportir kepada pemerintah pusat, negara bagian, maupun daerah. Insentif ini bertujuan menjaga daya saing produk India di pasar global.
Saat ini, program tersebut berlaku hingga 30 September 2026 dengan nilai anggaran sedikit di atas US$ 1 miliar. Namun dalam anggaran tahunan yang dirilis Februari lalu, alokasi dana program itu justru sempat dipangkas hampir separuh untuk tahun fiskal 2026/2027.
Belakangan, tekanan terhadap sektor ekspor India semakin besar. Tarif pengiriman melalui jalur Teluk melonjak tajam akibat meningkatnya risiko keamanan. Di saat bersamaan, eksportir India juga masih menghadapi dampak kebijakan tarif tinggi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Data Maret menunjukkan ekspor barang India turun 7,4% secara tahunan. Sebanyak 24 dari 30 kategori ekspor utama mencatat penurunan. Pengiriman ke mitra dagang penting di kawasan Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi juga merosot signifikan.
Ketua Engineering Exports Promotion Council, Pankaj Chadha, menilai insentif saat ini belum cukup mengimbangi lonjakan biaya yang ditanggung eksportir. “Tarif insentif yang berlaku sekarang belum merefleksikan tantangan biaya yang dihadapi eksportir,” ujarnya.
Pemerintah India disebut masih membahas besaran tambahan anggaran sekaligus kemungkinan revisi tarif insentif dalam program tersebut.
Selain itu, awal pekan ini India juga menyetujui program jaminan kredit darurat senilai US$ 1,9 miliar untuk membantu dunia usaha yang mengalami tekanan likuiditas jangka pendek akibat krisis Timur Tengah.
Langkah agresif India ini menunjukkan pemerintah mulai waspada terhadap risiko perlambatan ekspor, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
