Bupati Bantaeng Hadiri Musrenbang RPJMD Sulsel 2025–2029, Siap Dukung Arah Pembangunan Provinsi

Presscorner.id — Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 9 Mei 2025.

Musrenbang tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa arah pembangunan Sulawesi Selatan lima tahun ke depan berlandaskan visi “Sulsel Maju dan Berkarakter”.

“Maju berarti Sulsel pada 2029 harus lebih berkembang dan meningkat dalam berbagai sektor pembangunan, menjadi bagian dari fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sementara aspek Berkarakter, lanjut Gubernur, menekankan pada pembentukan masyarakat yang menjunjung tinggi integritas, akhlak, etos kerja, serta nilai-nilai budaya seperti kejujuran dan keadilan.

“Ini adalah pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dan budaya kerja, sebagaimana prinsip taro ada taro gau,” tambahnya.

Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin atau yang akrab disapa Uji Nurdin, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Musrenbang ini dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk mendukung sepenuhnya arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulsel.

Baca Juga :

Sambut Hari Bhayangkara ke-79, Polres Selayar Gelar Turnamen Sepakbola Kapolres Cup 2025

“Musrenbang ini merupakan momentum penting untuk menyusun rencana pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan tepat sasaran. Kami dari Pemkab Bantaeng sangat mendukung, karena pendekatan ini memperkuat sinergi lintas sektor dan memperhatikan kebutuhan nyata daerah,” ungkapnya.

Sebagai kepala daerah termuda di Sulsel, Uji Nurdin menegaskan bahwa Kabupaten Bantaeng masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan seperti pemerataan infrastruktur, kemiskinan, pengangguran, serta dampak perubahan iklim dan isu lingkungan yang memerlukan penanganan kolaboratif.

“Khususnya sektor pertanian menjadi perhatian serius kami. Persoalan pupuk, benih, irigasi, dan ketersediaan air harus segera diselesaikan. Ini juga sejalan dengan program prioritas nasional Presiden Prabowo tentang swasembada pangan,” pungkasnya. (*)