PRESSCORNER.ID – WASHINGTON. Usulan kesepakatan penyelesaian senilai US$400 juta antara TikTok, ByteDance dengan Departemen Kehakiman AS menghadapi hambatan pada hari Jumat setelah seorang hakim federal mengisyaratkan akan menolak sebagian dari perjanjian tersebut.
TikTok dan perusahaan induknya yang berasal dari Tiongkok sepakat pada bulan Agustus untuk menyelesaikan tuduhan bahwa aplikasi video pendek tersebut melanggar undang-undang privasi daring anak-anak di AS.
Berdasarkan kesepakatan itu, TikTok setuju untuk membayar US$300 juta secara langsung dan tambahan US$100 juta jika pengadilan mengakhiri consent decree (perjanjian penyelesaian hukum) tahun 2019 yang diberlakukan oleh Komisi Perdagangan Federal (FTC) terhadap pendahulu TikTok, Musical.ly.
Namun, Hakim Distrik AS George H. Wu di Los Angeles menyatakan cenderung menolak permohonan untuk mengakhiri perjanjian tersebut dan menjadwalkan sidang pada hari Senin.
“Tanpa rincian lebih lanjut, pengadilan tidak dapat menentukan apakah hal itu merupakan solusi yang bertahan lama atau apakah pengakhiran tersebut disesuaikan secara tepat dengan perubahan keadaan yang diklaim,” ujar Wu saat memberikan penolakan sementara terhadap upaya pengakhiran perjanjian itu.
Pada tahun 2019, FTC menyatakan bahwa Musical.ly—yang kemudian digabungkan ke dalam TikTok—mengetahui adanya anak-anak kecil yang menggunakan aplikasi tersebut namun gagal memperoleh izin orang tua sebelum mengumpulkan nama, alamat email, dan informasi pribadi lainnya. Musical.ly membayar denda sebesar US$5,7 juta untuk menyelesaikan tuduhan tersebut.
Perjanjian penyelesaian hukum tersebut mewajibkan TikTok untuk mematuhi kewajiban pelaporan dan penyimpanan catatan tertentu hingga tahun 2029.
TikTok dan Departemen Kehakiman tidak segera menanggapi permintaan komentar pada hari Sabtu (19/9).
Kesepakatan penyelesaian senilai US$400 juta ini bermula dari gugatan Departemen Kehakiman yang diajukan pada tahun 2024, yang menuduh TikTok dan ByteDance gagal melindungi privasi anak-anak dan secara ilegal mengumpulkan informasi pribadi mereka.
Perusahaan-perusahaan tersebut dituduh melanggar undang-undang yang mewajibkan layanan daring yang ditujukan bagi anak-anak untuk memperoleh izin orang tua sebelum mengumpulkan informasi dari pengguna yang berusia di bawah 13 tahun.
Pemerintah menyatakan bahwa TikTok telah mengalami perubahan signifikan sejak gugatan diajukan, termasuk pada struktur kepemilikan, manajemen, fungsi kepatuhan, dan praktik privasi perusahaan.
Pada bulan Januari, ByteDance sepakat untuk membentuk usaha patungan yang mayoritas kepemilikannya dipegang oleh pihak Amerika, dengan tujuan melindungi data pengguna AS dan mencegah pelarangan AS terhadap aplikasi yang digunakan oleh lebih dari 200 juta warga Amerika tersebut.
Dalam dokumen pengadilan, perusahaan patungan TikTok di AS menyatakan bahwa mereka mewajibkan seluruh pengguna untuk memasukkan tanggal lahir mereka guna menggunakan layanan tersebut, serta menambahkan bahwa mereka telah mengembangkan sistem moderasi usia canggih yang mampu mengidentifikasi anak-anak di bawah usia 13 tahun yang memalsukan usia mereka.
