PRESSCORNER.ID – NEW DELHI. Perdana Menteri India Narendra Modi menghadapi dilema besar dalam kebijakan energi setelah Amerika Serikat (AS) membuka peluang pengenaan tarif hingga 100% terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia dalam jumlah besar.
India kini harus menimbang dua risiko. Mengurangi impor minyak Rusia dapat mendorong kenaikan harga bahan bakar domestik menjelang pemilihan umum penting di sejumlah negara bagian. Di sisi lain, mempertahankan pembelian minyak Rusia berpotensi memperburuk hubungan dagang dengan AS dan mengancam ekspor India ke pasar terbesarnya.
India merupakan importir minyak terbesar ketiga di dunia sekaligus salah satu pembeli utama minyak mentah Rusia. Pemerintah India pada Kamis (18/9) memberikan respons keras terhadap rancangan undang-undang di Kongres AS yang memungkinkan Washington mengenakan tarif hingga 100% kepada negara, termasuk India dan China, yang melakukan pembelian besar minyak Rusia.
Respons tersebut menunjukkan semakin kompleksnya posisi India. Selama ini, pembelian minyak Rusia dengan harga diskon telah memberikan penghematan miliaran dolar bagi India sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Namun, perdagangan energi tersebut kini berbenturan dengan kepentingan strategis dan komersial India yang lebih luas.
New Delhi menyatakan telah memperingatkan Washington bahwa kebijakan tersebut dapat merusak hubungan bilateral dan mengganggu pasar energi global. Pemerintah India juga menegaskan akan tetap memastikan keamanan energi bagi 1,4 miliar penduduknya melalui pembelian dari berbagai sumber.
Namun, sikap tersebut berpotensi semakin memperburuk hubungan India dengan AS setelah hubungan kedua negara mengalami berbagai ketegangan sepanjang tahun terakhir akibat perselisihan perdagangan dan tarif di bawah Presiden Donald Trump. Kesepakatan dagang yang tengah direncanakan kedua negara juga telah beberapa kali mengalami penundaan.
Negosiasi Dagang India-AS Berada di Tahap Sensitif
Dua sumber di India mengatakan ketegangan terbaru tidak berarti New Delhi akan meninggalkan upaya mencapai kesepakatan dagang dengan Washington.
Meski demikian, India dinilai perlu semakin mengandalkan kesepakatan perdagangan dengan negara lain apabila tarif tambahan AS benar-benar berdampak terhadap ekspor India.
Dalam setahun terakhir, India telah menandatangani kesepakatan perdagangan dengan Inggris, menyelesaikan kesepakatan dengan Uni Eropa, serta berupaya menuntaskan pembicaraan perdagangan dengan Kanada pada akhir tahun ini.
Salah satu sumber mengatakan New Delhi berharap terjadi terobosan ketika Modi melakukan perjalanan ke AS untuk menghadiri KTT G20 pada Desember mendatang. Dalam agenda tersebut, Modi berpeluang bertemu Trump di sela-sela pertemuan.
Gedung Putih dan pemerintah India belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar mengenai perkembangan tersebut.
Michael Kugelman, senior fellow di Atlantic Council yang berbasis di Washington, mengatakan hubungan AS dan India telah mengalami tekanan selama setahun terakhir karena berbagai faktor, termasuk kebijakan tarif AS.
“Hubungan AS-India telah mengalami tekanan selama setahun terakhir karena berbagai alasan, termasuk tarif AS,” kata Kugelman.
Menurut dia, rancangan undang-undang terbaru tersebut berpotensi menjadi salah satu pukulan terbesar terhadap hubungan kedua negara karena mendapatkan dukungan kuat dari dua partai di Kongres AS dan mengambil pendekatan yang sangat keras terhadap pembelian minyak Rusia oleh India.
“Namun, undang-undang baru ini, yang mendapat dukungan bipartisan yang kuat dan mengambil posisi paling maksimal dalam menghukum India atas pembelian minyak Rusia, mungkin menjadi pukulan terbesar sejauh ini,” ujarnya.
Kugelman menilai dampaknya masih dapat dikelola apabila Washington menunda penerapan tarif atau menerapkannya secara terbatas. Namun, legislasi tersebut tetap dapat memperlebar kesenjangan kepercayaan di New Delhi terhadap kesepakatan dagang dengan AS.
Kondisi tersebut juga dapat menyulitkan negosiator India memberikan konsesi pada tahap akhir yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan.
“Dari perspektif pembicaraan perdagangan, undang-undang baru ini tidak mungkin datang pada waktu yang lebih buruk,” katanya. “Kedua pihak sebenarnya tidak jauh dari garis akhir, tetapi untuk mencapainya diperlukan diplomasi yang hati-hati.”
Impor Minyak Rusia Jadi Masalah Politik bagi Modi
Rancangan undang-undang tersebut juga mulai menjadi persoalan politik di India. Kelompok oposisi mendesak Modi mengambil sikap lebih keras terhadap Washington.
Kenaikan harga bahan bakar di tingkat konsumen menjadi risiko politik bagi Modi. Partainya, Bharatiya Janata Party (BJP), menghadapi pemilihan umum di Uttar Pradesh, negara bagian dengan populasi terbesar di India, serta Punjab dan Gujarat yang merupakan negara bagian asal Modi, mulai awal tahun depan.
BJP saat ini menguasai pemerintahan di Uttar Pradesh dan Gujarat.
Sebelum pemerintahan Trump, AS selama puluhan tahun berupaya membangun India sebagai kekuatan strategis penyeimbang China. Namun, sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia, India berulang kali terdampak keputusan kebijakan yang diambil Washington dalam setahun terakhir.
Setelah Rusia menginvasi Ukraina, India meningkatkan pembelian minyak mentah Rusia yang ditawarkan dengan harga diskon. Minyak Rusia kini menyumbang lebih dari 40% dari total pasokan minyak India.
Peningkatan pembelian tersebut menjadi salah satu alasan Trump mengenakan tarif hingga 50% terhadap barang-barang India pada Agustus 2025. Tarif tersebut termasuk yang tertinggi yang diberlakukan AS terhadap suatu negara.
Pada Februari, Trump mencabut kembali tarif tersebut sebagai imbalan atas komitmen India untuk menghentikan pembelian minyak Rusia dan menurunkan hambatan perdagangan, menurut pernyataan Trump saat itu.
Namun, New Delhi hanya sempat mengurangi pembelian minyak dari Rusia dalam waktu singkat pada awal 2026. Pembelian tersebut kemudian kembali meningkat, terutama setelah terjadi guncangan pasokan menyusul serangan AS dan Israel terhadap Iran.
New Delhi berulang kali menolak tekanan untuk mengurangi pembelian minyak Rusia. Pemerintah India beralasan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan pasokan energi yang aman, terjangkau, dan dapat diandalkan.
Sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan kilang India telah mengamankan pasokan minyak mentah untuk September dan Oktober, termasuk minyak dari Rusia.
Analis India menilai pembelian minyak Rusia bukan berarti India membiayai perang di Ukraina. Menurut mereka, pembelian tersebut justru membantu menjaga stabilitas pasokan minyak global sekaligus menahan harga energi di dalam negeri.
Ajay Srivastava, pendiri lembaga pemikir Global Trade Research Initiative yang berbasis di New Delhi dan mantan pejabat Kementerian Perdagangan India, mengatakan penerapan tarif tinggi akan memberikan dampak terhadap eksportir India maupun konsumen AS.
“Tarif hingga 100% akan menghukum eksportir India dan konsumen Amerika, mengganggu perdagangan, serta memberikan kekuasaan berlebihan kepada presiden AS terhadap mitra dagang utama,” kata Srivastava.
