PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Indonesia berpeluang memperoleh nilai ekonomi hingga US$366 miliar pada 2030 melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (AI). Namun, peluang tersebut masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan kapabilitas AI, baik dari sisi pengguna maupun organisasi.
Potensi tersebut terungkap dalam white paper bertajuk Closing the AI Capability Gap in Indonesia yang disusun Southeast Asia Public Policy Institute (SEAPPI) dengan dukungan OpenAI dan bekerja sama dengan Vriens & Partners.
Executive Director SEAPPI sekaligus penulis utama white paper, Ed Ratcliffe mengatakan, potensi ekonomi hingga US$366 miliar tersebut membutuhkan pemanfaatan AI yang lebih maju dan meluas di berbagai sektor.
“US$366 miliar itu membutuhkan sejumlah yang penuh, sehingga semua orang menerima banyak penggunaan yang lebih maju. Jadi itu adalah jumlah yang cukup besar,” ujar Ed dalam diskusi di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut Ed, dampak AI terhadap ekonomi tidak semata-mata perlu diukur dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemanfaatan teknologi tersebut juga perlu dilihat dari kemampuan AI meningkatkan produktivitas dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas.
“Seharusnya kita melihat lebih dari dolar untuk melihat bagaimana AI bisa digunakan untuk meningkatkan kebaikan sosial, kebaikan masyarakat, dan sebagainya,” katanya.
Head of Policy Southeast Asia OpenAI Sandy Kunvatanagarn menjelaskan, angka US$366 miliar merupakan gambaran mengenai kemungkinan kontribusi AI terhadap perekonomian Indonesia pada 2030.
“Citasi laporan itu sebenarnya untuk menunjukkan kemungkinan. Jadi, itu kemungkinan bagaimana AI bisa berkontribusi ke ekonomi Indonesia pada tahun 2030,” ujar Sandy.
Meski demikian, white paper tersebut menunjukkan Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi adopsi AI yang cukup kuat. Sejumlah pengguna di Indonesia bahkan telah memanfaatkan AI untuk mengerjakan pekerjaan dengan tingkat kompleksitas lebih tinggi.
Berdasarkan data OpenAI yang dimuat dalam white paper, Indonesia masuk dalam lima besar negara di dunia dalam penggunaan ChatGPT untuk Codex dan analisis data. Hal ini menunjukkan penggunaan AI tidak lagi terbatas pada kebutuhan dasar, tetapi mulai merambah pemrograman dan pekerjaan analitis.
Persoalannya, pemanfaatan AI tingkat lanjut tersebut masih terkonsentrasi pada kelompok pengguna tertentu.
Analisis OpenAI menunjukkan pengguna di Indonesia pada persentil ke-95 menggunakan lebih dari 11 kali lipat token penalaran dibandingkan pengguna median.
Metrik tersebut bukan ukuran kemampuan atau produktivitas individu, tetapi dapat memberikan gambaran mengenai kompleksitas tugas yang dikerjakan menggunakan model AI.
Kesenjangan juga terlihat di tingkat perusahaan. Riset AWS yang dikutip dalam white paper menunjukkan hanya 10% perusahaan yang telah mengadopsi AI di Indonesia yang sudah mentransformasi bisnis mereka dengan memanfaatkan teknologi tersebut.
Di sisi lain, sebanyak 57% perusahaan menyebut keterbatasan keterampilan digital sebagai salah satu kendala utama dalam pemanfaatan AI.
Kondisi tersebut membuat peluang ekonomi dari AI tidak cukup hanya dikejar dengan memperluas jumlah pengguna. Perusahaan dan organisasi juga perlu meningkatkan kemampuan tenaga kerja, membangun fondasi digital, serta menentukan proses bisnis yang dapat dirancang ulang dengan bantuan AI.
Sandy mengatakan, perluasan akses terhadap perangkat AI yang mumpuni harus berjalan beriringan dengan peningkatan keterampilan agar pemanfaatan teknologi tersebut tidak hanya dilakukan oleh kelompok pengguna tertentu.
“Namun, penggunaan tingkat lanjut ini masih terkonsentrasi pada kelompok yang relatif kecil. Peluang berikutnya adalah membuat kemampuan tersebut dapat diakses oleh lebih banyak orang dan organisasi,” ujarnya.
Menurut Sandy, pemimpin bisnis dapat berperan dengan menyediakan perangkat AI perusahaan yang telah disetujui, meningkatkan keterampilan praktis karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan AI digunakan dalam proses bisnis sehari-hari.
Selain persoalan keterampilan, pengembangan AI juga membutuhkan dukungan ekosistem. White paper tersebut merekomendasikan penguatan infrastruktur digital, peningkatan keterampilan dan talenta, pengembangan inovasi lokal, serta kejelasan regulasi.
Dukungan terhadap transformasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dinilai penting. Pemerintah dan pelaku industri perlu memastikan pemanfaatan AI tidak hanya terkonsentrasi di perusahaan besar atau wilayah perkotaan.
White paper tersebut mengidentifikasi empat sektor yang dapat menjadi titik awal untuk memperluas pemanfaatan AI di Indonesia, yakni sektor publik, pendidikan, kesehatan, dan jasa keuangan.
Di sektor publik, perluasan akses institusi terhadap perangkat AI dinilai dapat membantu lembaga pemerintah meningkatkan pemanfaatan teknologi. Namun, penerapannya membutuhkan panduan bersama, mekanisme pengadaan yang jelas, serta arahan dari pimpinan lembaga.
Pada sektor pendidikan, pemanfaatan AI dapat diperluas untuk mendukung tenaga pendidik dan peserta didik. White paper tersebut mencatat Microsoft melaporkan penggunaan tutor AI di Universitas Terbuka yang telah memfasilitasi sekitar 500 kelas dan lebih dari 100.000 mahasiswa.
Sementara di sektor kesehatan, AI berpeluang membantu proses skrining, mengurangi beban administratif tenaga kesehatan, serta memperkuat layanan kesehatan primer. Salah satu contoh yang disebut dalam white paper adalah penggunaan analisis rontgen dada berbantuan AI untuk membantu skrining tuberkulosis (TBC).
Adapun di sektor jasa keuangan, penerapan AI yang terkelola secara baik dinilai masih dapat diperluas, termasuk pada bank dan lembaga keuangan skala menengah dan kecil serta institusi yang berada di luar wilayah perkotaan.
Dari sisi regulasi dan pengembangan ekosistem nasional, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah mengatakan penguatan kapabilitas komputasi, transfer dan pengembangan teknologi, serta akses terhadap investasi dan pasar menjadi sejumlah faktor penting.
“White paper Closing the AI Capability Gap in Indonesia dapat menjadi salah satu rujukan penting untuk melihat kesiapan Indonesia dalam melangkah dari adopsi AI menuju pemanfaatan yang lebih mendalam dan bermakna,” ujar Edwin.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan prioritas Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pusat aplikasi AI di ASEAN.
Selain kesiapan teknologi dan talenta, kepastian regulasi menjadi faktor yang turut menentukan minat investasi di sektor AI.
Executive Indonesian Artificial Intelligence Research & Industrial Innovation Collaboration (KORIKA), Even Alex Chandra mengatakan, investor membutuhkan kepastian mengenai arah regulasi dalam jangka panjang.
Menurutnya, perusahaan yang hendak menanamkan modal membutuhkan predictability karena investasi teknologi memiliki horizon waktu yang panjang.
“Jadi satu predictability. investor membutuhkan kepastian bahwa regulasi yang berlaku saat ini memiliki arah yang konsisten untuk jangka panjang. Kepastian tersebut menjadi penting karena investasi di sektor teknologi membutuhkan horizon waktu yang panjang,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi Kemenko PMK, Agung Gumilar Triyanto menekankan pentingnya memastikan pemanfaatan AI berlangsung secara inklusif.
Menurutnya, tingkat adopsi teknologi AI di Indonesia memang sudah tinggi, tetapi penggunaannya masih belum merata. Karena itu, akses terhadap AI perlu diperluas dengan tetap memperhatikan prinsip human-centered AI, perlindungan kelompok rentan, serta penggunaan yang etis dan akuntabel.
“Karena itu, pengembangan AI perlu memperhatikan prinsip human-centered AI, perlindungan kelompok rentan, serta penggunaan yang etis dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat dari berbagai usia, latar belakang, dan profesi perlu mendapatkan akses terhadap AI. Namun, perlu pula ada keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dengan kehidupan sosial masyarakat.
Dengan berbagai tantangan tersebut, potensi ekonomi hingga US$366 miliar pada 2030 masih bergantung pada kemampuan Indonesia mengubah tingkat adopsi AI menjadi pemanfaatan yang lebih luas, kompleks, produktif, dan merata.
Penguatan infrastruktur digital, keterampilan tenaga kerja, inovasi lokal, kepastian regulasi, serta kesiapan organisasi menjadi faktor penting agar potensi ekonomi AI tersebut dapat direalisasikan.
