PRESSCORNER.ID – MUMBAI. Rencana Alipay+ untuk terhubung dengan sistem pembayaran instan India, Unified Payments Interface (UPI), kembali menghadapi hambatan. Pemerintah India menahan proposal tersebut karena kekhawatiran keamanan nasional serta risiko terkait penyimpanan dan penggunaan data pelanggan.
Mengutip laporan Reuters (3/9), tiga sumber yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan, kekhawatiran India terutama berasal dari keterkaitan Alipay+ dengan China. Pemerintah juga menyoroti potensi kebocoran data, penyalahgunaan informasi pelanggan hingga risiko pencucian uang.
Proposal tersebut diajukan Alipay+ pada Januari 2026. Jika terealisasi, pengguna UPI dari India dapat melakukan pembayaran di lebih dari 150 juta merchant yang berada dalam jaringan Alipay+ di China, Hong Kong dan sejumlah negara Asia lainnya.
Pada tahap berikutnya, skema tersebut juga dirancang memungkinkan wisatawan internasional menggunakan Alipay+ saat berada di India. Rencana ini menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan UPI ke pasar internasional.
Namun, ekspansi tersebut terbentur persoalan geopolitik. Kementerian Luar Negeri India disebut menggunakan alasan politik untuk menahan proposal tersebut. Hingga kini belum terdapat jalur yang jelas untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang muncul.
Sektor jasa keuangan India juga masih menerapkan pengawasan ketat terhadap perusahaan yang memiliki hubungan dengan China. Sikap tersebut bertahan meski New Delhi pada Maret 2026 telah melonggarkan sejumlah pembatasan terhadap perusahaan China.
Hubungan India dan China memang mulai membaik setelah ketegangan akibat bentrokan perbatasan pada 2020. Kedua negara kini berupaya menjaga stabilitas di perbatasan, sementara rencana kunjungan Presiden China Xi Jinping ke New Delhi untuk menghadiri KTT BRICS pada akhir September dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki hubungan bilateral.
Alipay+ sendiri dioperasikan oleh Ant International yang berbasis di Singapura. Perusahaan tersebut dipisahkan dari Ant Group asal China dan berdiri sebagai perusahaan independen pada 2024.
Di sisi lain, rencana integrasi Alipay+ dan UPI muncul ketika sistem pembayaran digital di Asia semakin gencar membangun konektivitas lintas negara. Kerja sama serupa tengah berkembang di Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Singapura hingga Prancis.
Langkah tersebut didorong kebutuhan untuk memangkas biaya dan mempercepat transaksi lintas negara. Data FXC Intelligence menunjukkan nilai pembayaran lintas negara keluar dari kawasan Asia-Pasifik diproyeksikan mencapai US$23,8 triliun pada 2032, hampir dua kali lipat dibandingkan 2024.
Bagi India, keterhubungan UPI dengan jaringan global seperti Alipay+ berpotensi memperluas penggunaan sistem pembayaran domestiknya di luar negeri. Namun, manfaat ekonomi tersebut untuk sementara harus berhadapan dengan prioritas keamanan nasional dan perlindungan data.
Kekhawatiran tersebut membuat keputusan India terhadap Alipay+ tidak semata-mata menjadi persoalan bisnis pembayaran digital. Hubungan geopolitik dengan China dan keamanan infrastruktur digital turut menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan kerja sama tersebut.
