PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Ekonom dan ilmuwan politik James A. Robinson mengatakan, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan model ekonomi yang berangkat dari karakter sosial dan budayanya sendiri.
Penulis buku Why Nations Fail itu bilang, tidak semua negara harus mengikuti satu pola pembangunan yang sama, mengingat setiap masyarakat memiliki konteks sejarah dan institusi yang berbeda.
Hal itu disampaikan Robinson dalam diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Sabtu (29/8/2026) malam. Ia mencontohkan, China sebagai negara yang memiliki sistem ekonomi dan politik berbeda dari Amerika Serikat (AS), tetapi mampu meraih keberhasilan pembangunan yang masif.
“Kalau China bisa melakukan itu, mengapa Indonesia tidak? Indonesia adalah negara besar dengan 280 juta penduduk. Tetapi saya akan terkejut jika model ekonomi Pancasila akan terlihat seperti kapitalisme negara ala China,” ujar Robinson dalam kesempatan tersebut.
Menurut Robinson, perbedaan budaya menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk model ekonomi sebuah negara. Ia menilai Indonesia tidak memiliki latar belakang sejarah seperti China yang dipengaruhi tradisi Konfusianisme dalam birokrasi dan hubungan negara dengan masyarakat.
“Indonesia punya budaya sendiri, lebih terdesentralisasi, lebih demokratis, lebih egaliter, dan jauh lebih tidak hierarkis,” katanya.
Dalam pembahasan mengenai ekonomi Pancasila, Robinson mengatakan, ia juga tertarik memahami lebih jauh gagasan ekonomi yang dikembangkan presiden pertama Indonesia Soekarno, termasuk konsep Marhaenisme atau sosialisme Indonesia.
Robinson menjelaskan, penting untuk melihat bagaimana gagasan tersebut pernah diterapkan dalam praktik di lapangan, serta seperti apa dampaknya terhadap pembangunan Indonesia.
Lebih lanjut, ia bilang, Indonesia membutuhkan institusi yang dapat mengakomodasi keberagaman lokal tanpa menghilangkan aturan dan komitmen bersama sebagai sebuah negara.
Desentralisasi setelah Reformasi 1998, menurut Robinson, menjadi langkah penting yang memberi ruang bagi dinamika politik daerah untuk mencerminkan kondisi masing-masing wilayah.
“Kalau Anda memiliki keragaman regional dengan norma budaya dan organisasi politik yang sangat berbeda, membangun satu kerangka institusi nasional membutuhkan kompromi yang sangat besar,” ujar Robinson.
Robinson mengingatkan agar keragaman tersebut tidak justru ditekan oleh satu model budaya politik yang dominan, terutama tata kelola yang terlalu tersentralisasi dan hierarkis. Menurutnya, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara respons terhadap kebutuhan lokal dan kohesi nasional.
Ia menyebut, Pancasila dapat memainkan peran sebagai konsep yang menjembatani perbedaan tersebut.
Pancasila, kata Robinson, seharusnya tidak digunakan untuk menyeragamkan identitas politik dan budaya Indonesia, melainkan menjadi payung yang memungkinkan berbagai tradisi hidup berdampingan dalam satu kerangka nasional.
“Pancasila, dalam bentuk terbaiknya, dirancang sebagai konsep payung untuk menjembatani keragaman budaya, bukan untuk memaksakan identitas yang seragam,” katanya.
Robinson mencermati, tantangan berikutnya ialah memastikan keragaman budaya tersebut benar-benar terakomodasi oleh institusi, bukan justru mendorong Indonesia kembali pada pola kekuasaan yang terpusat.
“Demokrasi terasa rapuh karena ia terbuka dan berantakan. Tetapi keterbukaan itulah yang justru memberinya ketahanan dalam jangka panjang,” katanya.
Karena itu, Robinson menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil, intelektual, media, dan warga negara dalam menjaga demokrasi.
Menurutnya, persoalan muncul ketika kelompok-kelompok tersebut menarik diri dari proses politik dan hanya berfokus pada bertahan hidup.
“Ketika warga dan intelektual keluar dari proses tersebut, demokrasi secara formal masih ada, tetapi substansi demokrasi bisa mulai kehilangan isinya,” kata Robinson.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Megawati Institute Hilmar Farid menjelaskan, salah satu poin paling menarik yang disampaikan Robinson dalam diskusi termasuk pentingnya institusi.
Dalam arti, keberlanjutan demokrasi, inklusivitas, dan kemakmuran suatu negara disebut ditentukan oleh institusi yang membuat sistem bisa bertahan dengan baik.
“Jadi tidak perlu terlalu berpikir tentang siapa pemimpinnya atau bagaimana sistemnya, karena pada akhirnya semua itu ditentukan oleh seberapa kuat masyarakatnya sendiri terorganisir dan seberapa besar keinginan menghadirkan perubahan yang diharapkan,” ujar Hilmar saat ditemui Kontan usai diskusi.
Ia bilang, forum tersebut juga menjadi ruang penting untuk mempertemukan berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda dalam membahas persoalan strategis. Hilmar berharap komunitas epistemik kembali tumbuh dan berkembang di Indonesia.
“Seperti kita lihat dalam diskusi ini ada anggota DPR, ada pemerintah, ada pelaku bisnis, ada buruh, semua kalangan bisa bertemu untuk tukar pikiran,” katanya.
Dengan bertemunya berbagai perspektif, Megawati Institute berharap semakin banyak pihak yang mampu mengajukan pertanyaan mendasar hingga merumuskan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki melalui ruang-ruang pertukaran gagasan.
