PRESSCORNER.ID – DUBAI. Iran menyatakan bahwa responsnya terhadap ancaman baru dari AS akan bersifat menghancurkan, setelah Washington berjanji untuk menjatuhkan sanksi keuangan terberat dalam sejarah dengan tujuan menggulingkan kepemimpinan Iran.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan ia akan memaparkan rincian sanksi yang direncanakan pada hari Senin (24/8/2026), setelah Presiden Donald Trump memperingatkan adanya konsekuensi ekonomi bagi negara mana pun yang memberikan “bentuk bantuan apa pun yang menjadi penopang hidup bagi Iran.”
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Ali Abdollahi, mengatakan bahwa reaksi Republik Islam tersebut akan berskala luas dan tegas.
“Dengan kesiapan di matra darat, laut, udara, pertahanan udara, dan ruang siber, angkatan bersenjata Iran akan menanggapi ancaman baru musuh dengan respons yang melumpuhkan, menghukum, dan menghancurkan,” demikian kutipan pernyataan Abdollahi oleh media Iran seperti dilansir Reuters, Sabtu (22/8/2026).
Baik para pemimpin Iran maupun Trump telah melontarkan pernyataan yang bernada kemenangan sekaligus ancaman, meskipun belum ada pihak yang benar-benar unggul dalam perang yang dimulai oleh AS dan Israel hampir enam bulan lalu—konflik yang telah menewaskan ribuan orang, melibatkan negara-negara Teluk lainnya, serta memicu kenaikan harga bahan bakar global.
Serangan AS telah melemahkan ekonomi dan kekuatan konvensional Iran, namun Teheran masih mempertahankan kemampuan rudal dan pesawat nirawak (drone) yang memadai untuk menghambat lalu lintas kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan menyerang para pesaing regionalnya.
Perang yang Tidak Populer
Sementara itu, Trump belum mencapai tujuan yang ia tetapkan di awal perang, seperti membongkar program nuklir Iran dan menciptakan kondisi agar rakyat Iran dapat menggulingkan para penguasa ulama mereka.
Perang ini telah memicu kenaikan harga bahan bakar dan sangat membebani tingkat popularitasnya, yang merosot ke titik terendah selama masa jabatannya saat ini menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos pekan ini.
Ketua parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf—yang merupakan negosiator utama negara itu dalam perundingan yang dimediasi dengan AS—menyatakan bahwa Washington tampaknya telah menyimpulkan mereka tidak dapat memenangkan konfrontasi militer secara langsung.
“Kita harus menyusun rencana untuk menghadapi sanksi yang tidak adil ini agar kita dapat mengatasinya,” ujarnya saat berada di negara tetangga, Irak.
Namun, saat berbicara kepada para pelaku bisnis Iran dan Irak pada Kamis malam, Qalibaf mengakui adanya tekanan terhadap perekonomian Iran.
“Betapapun besarnya kekuatan militer yang kita miliki, kita tidak akan bertahan jika rakyat kelaparan dan kita tidak memiliki perputaran keuangan, pertumbuhan ekonomi, serta produksi nasional,” kata Qalibaf, sebagaimana dikutip oleh kantor berita resmi IRNA.
Harga Minyak Naik Akibat Ancaman Sanksi
Harga minyak mentah berjangka internasional dan AS naik pada hari Jumat setelah AS mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap mitra dagang Iran, yang memicu ekspektasi akan pengetatan pasokan dalam beberapa minggu mendatang.
Bessent mengatakan kepada CNBC bahwa ia akan memaparkan rincian mengenai sanksi baru tersebut dalam konferensi pers hari Senin, seraya menambahkan,
“Kami akan meruntuhkan rezim ini.”
Iran telah bertahan menghadapi sanksi ekonomi yang hampir terus-menerus selama hampir 50 tahun—sejak Revolusi Islam 1979—namun rakyatnya kini menderita akibat inflasi tinggi, pelemahan mata uang, dan kekurangan energi, serta kerusakan infrastruktur. Sanksi yang lebih ketat dapat menimbulkan dampak internasional yang lebih luas.
Bessent mengatakan bahwa China memperoleh separuh pasokan energinya dari kawasan Teluk, sehingga masuk akal jika mereka “mengikuti langkah tersebut.”
China membeli lebih dari 80% minyak yang dikirimkan Iran—menurut data tahun 2025 dari perusahaan analitik Kpler—namun eskalasi perang ekonomi AS dengan Beijing (yang sebelumnya telah melonggarkan pembatasan ekspor mineral tanah jarang yang vital) berisiko memicu tindakan balasan.
Kedutaan Besar China di Washington menyatakan, “Sanksi dan tekanan tidak membantu menyelesaikan masalah,” serta menyerukan langkah diplomasi. Terdapat risiko lain, terutama bagi sekutu AS di kawasan Teluk; beberapa fasilitas energi dan instalasi desalinasi air minum milik mereka telah menjadi sasaran serangan Iran.
AS dan Iran telah dua kali mengumumkan kesepakatan gencatan senjata—pada bulan April dan Juni—yang bertujuan memulihkan kelancaran lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur yang sebelum bulan Februari mengangkut sekitar seperlima dari total perdagangan minyak dunia.
Iran dan Oman—negara yang terletak tepat di seberang selat sempit tersebut—telah melakukan pembicaraan terpisah dengan tujuan memulihkan pelayaran, namun AS menentang kesepakatan apa pun yang akan membebankan biaya atau tarif bagi kapal-kapal yang melintas.
Komandan tinggi NATO, Jenderal Angkatan Udara AS Alexus Grynkewich, mengadakan konferensi video dengan para sekutu di tingkat kepala staf pertahanan pada hari Rabu untuk membahas cara-cara mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz; hal ini disampaikan oleh juru bicaranya kepada Reuters pada hari Jumat.
Juru bicara tersebut mengatakan bahwa upaya ini bukanlah misi NATO, namun, mengingat kemampuan aliansi tersebut, “masuk akal bagi NATO untuk memfasilitasi hal ini dengan cara tersebut.”
