PRESSCORNER.ID – Raksasa energi asal Inggris, BP, berencana memangkas sekitar 700 karyawan non-garis depan (non-frontline) di seluruh dunia sebagai bagian dari upaya penyederhanaan organisasi untuk meningkatkan profitabilitas dan imbal hasil bagi pemegang saham.
Mengutip Reuters, Kamis (30/7/2026), rencana tersebut terungkap dalam sebuah email internal perusahaan yang dilihat Reuters.
Pemangkasan itu akan memengaruhi sekitar 8% dari total 8.500 posisi non-frontline yang selama ini berada di bawah divisi produksi dan operasi BP.
Sementara itu, perusahaan menyatakan posisi garis depan (frontline), seperti operator, teknisi, dan petugas pemeliharaan, diperkirakan tidak akan mengalami perubahan yang signifikan.
Dalam email tersebut, BP menjelaskan bahwa karyawan yang terdampak dapat menghadapi berbagai kemungkinan, mulai dari penghapusan posisi, perubahan tanggung jawab secara signifikan, hingga pemindahan ke bagian lain dalam organisasi.
Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari strategi BP untuk menyederhanakan operasional, menekan utang, meningkatkan laba, serta kembali memfokuskan bisnis pada sektor minyak dan gas setelah memangkas investasi di bidang energi terbarukan.
Sejak Meg O’Neill menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) pada April 2026, BP telah merombak struktur organisasinya.
Perusahaan kini hanya memiliki dua segmen bisnis utama, yakni upstream (hulu) dan downstream (hilir), dari sebelumnya tiga segmen. Struktur baru tersebut mulai berlaku pada awal Juli 2026.
Berdasarkan laporan tahunan perusahaan, hingga akhir 2025 BP memiliki sekitar 93.700 karyawan dan beroperasi di 61 negara.
Juru bicara BP membenarkan bahwa perusahaan tengah mengusulkan perubahan organisasi yang akan berdampak pada pengurangan jumlah posisi.
“Kami sedang membangun BP yang lebih sederhana, lebih kuat, dan lebih bernilai. Sebagai bagian dari proses tersebut, kami mengusulkan perubahan yang akan mengakibatkan pengurangan sejumlah posisi,” ujar juru bicara BP.
Namun, perusahaan tidak mengonfirmasi jumlah pasti karyawan yang akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebelumnya, media industri energi Upstream Online lebih dulu melaporkan rencana pengurangan tenaga kerja tersebut.
