PRESSCORNER.ID – Kuala Lumpur. Negeri jiran Malaysia semakin dekat meraih status negara berpendapatan tinggi atau negara maju berdasarkan klasifikasi Bank Dunia. Langkah Malaysia ini bakal mengalahkan Indonesia yang saat ini masih berada di kelompok negara berpendapatan menengah atau negara berkembang.
Pemerintah Malaysia menyebut posisi negara tersebut kini hanya terpaut 7,1% dari ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia, didukung pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,8% pada kuartal II-2026.
Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan, capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi perekonomian Malaysia. Namun, menurutnya, pencapaian status negara berpendapatan tinggi bukanlah tujuan akhir yang ingin dicapai pemerintah.
“Ekonomi tumbuh 5,8%, inflasi tetap terkendali di level 1,9%, dan tingkat pengangguran berada di 3,0%. Malaysia kini hanya 7,1% di bawah ambang negara berpendapatan tinggi,” ujar Akmal saat peluncuran laporan OECD Economic Surveys: Malaysia 2026 di Putrajaya, Selasa (28/7/2026).
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, kenaikan upah, dan daya beli yang lebih kuat.
“Angka-angka ini memang menggembirakan, tetapi melampaui ambang tersebut bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah apakah pertumbuhan mampu menghadirkan upah yang lebih baik, lapangan kerja yang berkualitas, dan daya beli yang lebih kuat bagi masyarakat Malaysia,” jelasnya.
Berdasarkan data pemerintah Malaysia, pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) per kapita Malaysia pada 2025 mencapai 57.200 ringgit Malaysia atau setara US$ 13.351.
Angka tersebut masih berada di bawah ambang batas negara berpendapatan tinggi versi Bank Dunia yang ditetapkan sebesar US$ 14.375. Dengan kata lain, Malaysia hanya membutuhkan kenaikan sekitar 7,1% untuk mencapai status tersebut.
Ditopang Investasi dan Industri Teknologi
Pemerintah Malaysia tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi pada 2026 di kisaran 4%-5%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, investasi swasta, ekspor, serta ekspansi sejumlah sektor berbasis teknologi.
Industri semikonduktor dan pusat data (data center) menjadi salah satu sektor yang diproyeksikan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia dalam beberapa tahun ke depan.
Akmal mengatakan, laporan OECD Economic Surveys: Malaysia 2026 akan menjadi salah satu acuan pemerintah dalam mengimplementasikan 13th Malaysia Plan (13MP) periode 2026-2030 sekaligus mempercepat reformasi struktural ekonomi Malaysia.
Tonton: Kuota Internet Tak Boleh Hangus Telkomsel dan Indosat Buka Suara Usai Putusan MK
OECD Soroti Kualitas Tenaga Kerja
Di balik capaian ekonomi yang impresif, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyoroti tantangan struktural yang masih dihadapi Malaysia, terutama terkait kualitas tenaga kerja dan produktivitas.
Laporan OECD mencatat sebanyak 35,6% pekerja berpendidikan tinggi di Malaysia masih bekerja pada posisi yang tidak sesuai dengan tingkat keterampilan yang dimiliki (skill-related underemployment).
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi belum sepenuhnya diikuti dengan tersedianya lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja terampil secara optimal.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah Malaysia berencana memperkuat keselarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri melalui implementasi 13MP.
Selain itu, pemerintah juga akan memperluas program pendidikan dan pelatihan vokasi atau Technical and Vocational Education and Training (TVET), Academy in Industry (AiI), serta berbagai program peningkatan keterampilan di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan ekonomi digital.
“Ketika 35,6% lulusan pendidikan tinggi masih bekerja pada pekerjaan yang berada di bawah tingkat keterampilan mereka, kita tidak bisa mengukur keberhasilan hanya dari jumlah lulusan. Pendidikan dan pelatihan harus menghasilkan pekerjaan bernilai tambah tinggi, produktivitas yang lebih kuat, dan upah yang mencerminkan keterampilan pekerja,” ujar Akmal.
Tonton: LPS Ungkap Tabungan Warga Terus Naik Tanda Daya Beli Mulai Pulih
Defisit Fiskal Terus Menyempit
Selain mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah Malaysia juga melanjutkan upaya konsolidasi fiskal. Defisit anggaran pemerintah pusat berhasil ditekan dari 5,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2022 menjadi 3,7% pada 2025.
Pemerintah menargetkan defisit fiskal dapat kembali ditekan hingga mencapai 3% atau lebih rendah pada 2030 melalui penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan pengurangan kebocoran anggaran.
Akmal menegaskan, konsolidasi fiskal tidak berarti mengurangi dukungan kepada masyarakat, melainkan memastikan setiap ringgit yang dibelanjakan memberikan manfaat yang lebih besar bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Kami telah menurunkan defisit dari 5,5% menjadi 3,7% dan menargetkan 3% atau lebih rendah pada 2030. Konsolidasi fiskal bukan berarti mengurangi dukungan kepada masyarakat, melainkan memastikan setiap ringgit digunakan secara lebih efektif untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur,” ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah Malaysia juga menjalankan Government Service Efficiency Commitment Act 2025 (Iltizam Act) yang menargetkan pengurangan beban regulasi hingga 25% dalam tiga tahun.
Melalui Special Task Force to Facilitate Business (Pemudah), pemerintah akan meninjau berbagai proses perizinan usaha yang dinilai memiliki dampak besar terhadap dunia usaha. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan standar pelayanan yang lebih jelas, proses pengambilan keputusan yang lebih pasti, serta meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
Dengan berbagai reformasi yang tengah dijalankan, Malaysia semakin mendekati status negara berpendapatan tinggi versi Bank Dunia. Kendati demikian, pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi tetaplah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
