BACHOK, MALAYSIA – Krisis air tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun bendungan, drainase, atau infrastruktur pengendali banjir. Dibutuhkan perubahan cara pandang yang menggabungkan aspek lingkungan, tata kelola, sosial, hingga etika agar ketahanan air dapat terwujud secara berkelanjutan.
Pandangan tersebut disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU, saat menyampaikan Syarahan Perdana Rektor Akademia Nusantara di Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Selasa (21/7/2026).
Dalam syarahan bertajuk “Al-Qur’an dan Resiliensi Air untuk Kehidupan: Dari Ayat-Ayat Kauniyah Menuju Peradaban Berkelanjutan”, Rakhim Nanda menegaskan bahwa persoalan air harus dipandang sebagai isu peradaban, bukan semata persoalan teknis.
“Resiliensi air bukan hanya kemampuan teknis mengendalikan air, tetapi kemampuan peradaban menjaga keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan hidup,” ujarnya.
Krisis Air Bukan Sekadar Persoalan Lingkungan
Menurut Rakhim, krisis air yang dihadapi banyak negara saat ini dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan.
Mulai dari perubahan iklim, alih fungsi lahan, pencemaran sumber air, eksploitasi air tanah secara berlebihan, hingga ketimpangan akses terhadap air bersih.
Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan moral.
“Krisis air harus dibaca sekaligus sebagai krisis iklim, krisis tata ruang, krisis tata kelola, bahkan krisis moral,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan akan memperbesar risiko banjir, kekeringan, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat.
Tawarkan Lima Pilar Resiliensi Air
Dalam forum akademik tersebut, Rakhim memperkenalkan konsep Kerangka Mīzān Resiliensi Air, yakni pendekatan yang menempatkan air sebagai amanah yang harus dikelola secara berkelanjutan.
Konsep tersebut dibangun di atas lima pilar utama, yaitu:
- Resiliensi ekologis, melalui perlindungan daerah resapan, hutan, dan daerah aliran sungai.
- Resiliensi infrastruktur, dengan pembangunan bendungan, drainase, embung, serta infrastruktur hijau dan infrastruktur teknis secara terpadu.
- Resiliensi kelembagaan, melalui tata kelola air yang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
- Resiliensi sosial, dengan memperkuat literasi air, partisipasi masyarakat, dan pemerataan akses terhadap sumber air.
- Resiliensi spiritual dan etis, yakni membangun kesadaran bahwa air merupakan amanah yang harus dijaga, bukan sekadar komoditas ekonomi.
Menurutnya, lima pilar tersebut saling melengkapi dalam membangun sistem pengelolaan air yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.
Dorong Kolaborasi Indonesia–Malaysia
Dalam kesempatan itu, Rakhim juga mengajak perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia memperkuat kolaborasi riset di bidang lingkungan, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya air.
Ia mendorong pengembangan publikasi ilmiah bersama, pengabdian kepada masyarakat lintas negara, serta inovasi yang dapat menjawab tantangan krisis air di kawasan tropis.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting menghasilkan solusi berbasis ilmu pengetahuan yang tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan.
Air sebagai Fondasi Peradaban
Menutup syarahannya, Rakhim mengingatkan bahwa air merupakan fondasi kehidupan yang harus dijaga bersama.
Ia berharap pengelolaan air di masa depan tidak hanya mengandalkan pendekatan teknis, tetapi juga memperkuat dimensi etika, keadilan, dan keberlanjutan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
“Air yang turun sebagai rahmat harus dijaga sebagai amanah dan dikelola sebagai fondasi kehidupan bersama,” tutupnya.
Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan materi Syarahan Perdana Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar di Universiti Malaysia Kelantan. Redaksi menyunting materi dengan mengedepankan substansi ilmiah, kepentingan publik, dan akurasi informasi. Uraian mengenai konsep resiliensi air dan lima pilar yang disampaikan merupakan pemaparan narasumber dalam forum akademik tersebut dan tidak dimaksudkan sebagai pernyataan kebijakan pemerintah.
