PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Sentimen investasi terhadap Indonesia menunjukkan perbaikan seiring tetap kuatnya minat investor asing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Realisasi investasi nasional pada kuartal II 2026 mencapai Rp 511,8 triliun, meningkat 7,1% secara tahunan dibandingkan Rp 477,7 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Nilai investasi tersebut juga meningkat dibandingkan kuartal I 2026 yang sebesar Rp 498,8 triliun. Dengan demikian, akumulasi investasi sepanjang semester I 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun, atau setara dengan 49,5% dari target investasi pemerintah tahun penuh 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun.
Meskipun pertumbuhan investasi melambat dibandingkan kuartal II 2025 yang tumbuh 11,5% secara year on year (yoy), komposisi investasi tetap relatif seimbang antara penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Investasi asing tercatat sebesar Rp 257,7 triliun atau 50,4% dari total investasi, sementara investasi domestik mencapai Rp 254,1 triliun atau 49,6%. Aktivitas investasi tersebut juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi 742.293 pekerja, meningkat 5,1% dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Jessica Tasijawa dalam riset Jumat (17/7/2026), ketahanan realisasi investasi di tengah perlambatan pertumbuhan menunjukkan kepercayaan investor yang masih kuat terhadap prospek ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut didukung oleh kebijakan hilirisasi industri serta pembangunan infrastruktur yang terus berjalan.
Namun, untuk mencapai target investasi tahunan, pemerintah perlu menjaga momentum dengan memperkuat kepastian kebijakan, memperbaiki iklim investasi, serta mempertahankan arus masuk investasi asing langsung di tengah tantangan eksternal global.
Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih
Pemerintah memastikan program pembiayaan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan memperoleh dukungan pembiayaan hingga Rp 3 miliar per koperasi melalui pinjaman bank Himbara dengan tenor enam tahun dan tingkat bunga subsidi sebesar 6%.
Dalam skema tersebut, pembayaran bunga akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pembayaran pokok pinjaman didukung oleh alokasi Dana Desa.
Pemerintah menegaskan bahwa program ini tidak menggunakan pembiayaan langsung dari APBN maupun penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), melainkan memanfaatkan mekanisme kredit perbankan dengan dukungan fiskal.
Mirae Asset menilai skema tersebut berpotensi mempercepat implementasi KDKMP sekaligus memperkuat inklusi keuangan di wilayah perdesaan tanpa memberikan tekanan signifikan terhadap risiko fiskal dalam jangka pendek. Meski demikian, keberlanjutan program akan sangat bergantung pada kemampuan operasional koperasi, kualitas tata kelola, serta kapasitas pembayaran.
Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan beras tahap kedua mulai Agustus 2026 kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Total bantuan pada tahap tersebut mencapai 996,2 ribu ton beras selama tiga bulan, sehingga keseluruhan bantuan beras pemerintah sepanjang 2026 diperkirakan mencapai sekitar 1,66 juta ton, meningkat 133,8% dibandingkan tahun 2025.
Distribusi bantuan akan dilakukan dengan skema satu kali penyaluran. Pemerintah berharap kombinasi program bantuan beras, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta Gerakan Pangan Murah dapat membantu menekan tekanan harga beras dan menjaga inflasi pangan.
Menurut Jessica, perluasan bantuan pangan berpotensi memberikan dukungan tambahan terhadap daya beli rumah tangga sekaligus mengurangi risiko kenaikan inflasi pangan yang bersifat volatil. Namun, efektivitas program tetap bergantung pada ketepatan waktu distribusi dan pengelolaan pasokan beras.
Dari sisi pasar keuangan, nilai tukar rupiah kembali menguat menembus level Rp 18.000 per dolar AS, berada di posisi Rp 17.986 per dolar AS. Penguatan ini terjadi meskipun indeks dolar AS (DXY) sedikit meningkat ke level 100,5.
Secara bulanan berjalan (month to date/MTD), depresiasi rupiah menyusut menjadi sekitar 0,3%, meski secara tahunan masih melemah 7,8% dan menjadi mata uang dengan kinerja terlemah dibandingkan sejumlah mata uang regional.
Imbal hasil surat berharga negara (SBN) relatif stabil, dengan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun berada di level 7,25% dan tenor 2 tahun sebesar 7,19%. Sementara itu, premi risiko Indonesia yang tercermin dari Credit Default Swap (CDS) 5 tahun masih berada di sekitar 90 basis poin, menunjukkan pasar masih memperhitungkan ketidakpastian eksternal.
Di pasar global, imbal hasil obligasi pemerintah AS (UST) naik tipis menjadi 4,57% untuk tenor 10 tahun dan 4,16% untuk tenor 2 tahun. Kondisi tersebut membuat spread antara INDOGB dan UST tetap menarik, masing-masing sekitar 268 basis poin untuk tenor 10 tahun dan 304 basis poin untuk tenor 2 tahun.
Mirae Asset menilai penguatan rupiah didukung oleh membaiknya sentimen investor setelah lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB dengan prospek Stabil.
Sejalan dengan perbaikan sentimen tersebut, kepemilikan asing di pasar SBN meningkat menjadi 13% dari total outstanding, atau merupakan level tertinggi sejak Maret 2026. Hal ini menunjukkan minat investor asing terhadap aset obligasi pemerintah Indonesia kembali menguat.
Meski demikian, risiko geopolitik yang berlanjut serta potensi suku bunga global tetap tinggi dalam waktu lebih lama diperkirakan membuat Bank Indonesia mempertahankan kebijakan moneter yang ketat untuk menjaga daya tarik imbal hasil rupiah dan mendukung arus modal masuk.
Mirae Asset Sekuritas Indonesia merekomendasikan sejumlah seri obligasi pemerintah berdasarkan tenor:
Tenor 1–5 tahun: FR0054, FR0073, FR0085, PBS023, FR0087, RI0331, SNI0630
Tenor 5–10 tahun: FR0088, FR0072, FR0103, PBS022, PBS037, RI0035, SNI0734
Tenor 10–15 tahun: FR0057, FR0083, FR0079, PBS034, PBS007, RI0038, RI0037
Tenor 15 tahun ke atas: FR0105, FR0076, FR0089, PBS035, PBS038, RI0351, SNI0651
