PRESSCORNER.ID – LONDON. Inggris diperkirakan menghadapi tekanan dari negara-negara anggota NATO dalam KTT NATO di Ankara pekan ini.
Penyebabnya, pemerintah Inggris dinilai belum memiliki peta jalan yang jelas untuk memenuhi target belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto (PDB), sesuai komitmen yang telah disepakati aliansi.
Mantan Sekretaris Jenderal NATO George Robertson menilai sikap pemerintah Inggris berpotensi memicu sambutan yang “dingin” dari para sekutu.
Menurutnya, ketidakjelasan komitmen tersebut dapat mengurangi kepercayaan negara-negara anggota terhadap keseriusan Inggris dalam memperkuat pertahanan kolektif NATO.
Robertson, yang juga ikut menyusun Strategic Defence Review Inggris tahun lalu, mengkritik rencana investasi pertahanan pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer.
Meski pemerintah telah mengalokasikan tambahan dana sebesar 15 miliar poundsterling untuk memodernisasi angkatan bersenjata dan mempersiapkan ancaman perang di masa depan, ia menilai langkah itu belum cukup untuk menjawab tantangan keamanan yang terus meningkat.
Target NATO sendiri menetapkan setiap anggota meningkatkan belanja pertahanan inti hingga 3,5% dari PDB, ditambah 1,5% untuk keamanan nasional yang lebih luas pada 2035.
Kesepakatan itu lahir setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mendesak negara-negara Eropa mengambil porsi yang lebih besar dalam pembiayaan pertahanan bersama.
Menjelang keberangkatan Starmer ke Ankara, Robertson mengingatkan bahwa ancaman terhadap NATO berkembang lebih cepat dibandingkan saat kajian pertahanan Inggris disusun.
Karena itu, menurutnya, pemerintah tidak lagi memiliki banyak waktu untuk menunda peningkatan kapasitas militer.
“Kita kehabisan waktu. Tantangan yang dihadapi kini jauh lebih besar, lebih serius, dan datang lebih cepat dari yang kami perkirakan,” kata Robertson di hadapan komite parlemen.
Ia juga menyoroti keterlambatan pemerintah menerbitkan Defence Investment Plan.
Menurut Robertson, penundaan tersebut tidak hanya menghambat minat investasi di sektor pertahanan, tetapi juga membuat sekutu NATO kecewa karena Inggris belum menunjukkan jalur yang jelas untuk mencapai target belanja pertahanan 3,5% dari PDB.
Kritik tersebut berpotensi membayangi kehadiran Starmer dalam KTT NATO, yang menjadi lawatan luar negeri terakhirnya sebelum diperkirakan menyerahkan kepemimpinan kepada mantan Wali Kota Greater Manchester, Andy Burnham, paling cepat pada 20 Juli mendatang.
Robertson memperkirakan pembahasan mengenai komitmen belanja pertahanan akan menjadi salah satu isu sensitif ketika Starmer bertemu Presiden AS Donald Trump dan para pemimpin NATO lainnya di Ankara.
Menurutnya, hubungan Inggris dengan sejumlah sekutu bisa berlangsung dalam suasana yang kurang hangat apabila pemerintah tetap belum menyampaikan rencana yang konkret.
