PRESSCORNER.ID – Korea Selatan mengumumkan rencana besar untuk memperkuat kemampuan perang nirawak dengan melatih 500.000 “prajurit drone” serta menyebarkan puluhan ribu drone di satuan-satuan garis depan guna menghadapi ancaman dari Korea Utara.
Mengutip Reuters, Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Jumat (26/6/2026) juga mengungkapkan target memproduksi 110.000 unit drone hingga 2029 untuk digunakan oleh angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan korps marinir.
Pemerintah Seoul ingin menjadikan drone sebagai perlengkapan standar bagi setiap prajurit.
“Drona tidak lagi boleh menjadi peralatan yang hanya digunakan oleh unit tertentu, tetapi harus menjadi alat tempur universal,” kata Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back.
Ia menambahkan bahwa drone nantinya akan digunakan layaknya “senjata pribadi kedua” bagi setiap personel militer.
Gunakan komponen buatan dalam negeri
Ahn menegaskan, seluruh sistem drone tersebut akan dibangun menggunakan 100% komponen produksi dalam negeri, tanpa menggunakan suku cadang asal China.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran keamanan dalam rantai pasok teknologi pertahanan.
Penguatan kemampuan drone dilakukan ketika Korea Selatan dan Korea Utara sama-sama mempercepat modernisasi sistem nirawak mereka.
Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pelajaran dari konflik di Ukraina maupun Timur Tengah, di mana drone terbukti menjadi salah satu faktor yang mengubah strategi peperangan modern.
“Drone berbiaya rendah yang dioperasikan dalam jumlah besar secara fundamental mengubah karakter peperangan,” ujar Ahn.
Ia juga memperingatkan bahwa Korea Utara terus mengembangkan sistem nirawak yang meningkatkan ancaman terhadap fasilitas militer maupun sipil di Korea Selatan.
Tambah drone kamikaze dan teknologi AI
Selain memperbanyak drone, Seoul juga akan memperkuat sistem pertahanan anti-drone, termasuk senjata laser dan gelombang mikro berdaya tinggi (high-power microwave) untuk melumpuhkan drone lawan.
Pemerintah juga akan mengubah pola operasi militer sehingga setiap matra dapat menjalankan misi pengintaian maupun serangan menggunakan drone secara mandiri, tanpa bergantung pada komando terpusat.
Seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan mengatakan Korea Selatan akan segera membeli lebih dari 20.000 drone murah sekali pakai (expendable drones).
Militer juga akan mengembangkan sistem kawanan drone berbasis kecerdasan buatan (AI swarm systems) serta loitering munitions, yaitu drone bersenjata yang mampu berpatroli sebelum menyerang target.
Untuk mempercepat pengembangan teknologi tersebut, pemerintah akan merevisi aturan pengadaan alat utama sistem persenjataan agar adopsi teknologi sipil menjadi lebih cepat.
Kementerian Pertahanan juga ingin menjadikan militer sebagai pembeli utama produk drone dalam negeri guna memperkuat ekosistem industri nasional.
Dipengaruhi dinamika politik dan krisis demografi
Pengumuman ini muncul di tengah sensitivitas politik terkait operasi drone pada pemerintahan sebelumnya.
Awal bulan ini, mantan Presiden Yoon Suk Yeol dijatuhi hukuman 30 tahun penjara atas kasus penyusupan drone militer ke wilayah Korea Utara.
Jaksa menilai operasi tersebut dilakukan untuk menciptakan alasan bagi pemberlakuan darurat militer pada 2024.
Pemerintahan Presiden Lee Jae Myung kemudian membubarkan komando operasi drone yang dibentuk sebelumnya.
Sebagai gantinya, pemerintah akan membentuk organisasi baru yang berfokus pada penyusunan kebijakan, pengembangan kemampuan, dan dukungan teknologi, sementara operasi drone akan dijalankan langsung oleh masing-masing matra militer.
Selain menghadapi ancaman keamanan, Korea Selatan juga berupaya mengatasi tantangan penurunan jumlah penduduk usia produktif yang mengurangi jumlah personel militer.
Karena itu, Seoul semakin mengandalkan otomatisasi dan sistem nirawak untuk mempertahankan kemampuan tempurnya di masa depan.
