PRESSCORNER.ID – SINGAPURA. Kepercayaan investor terhadap Indonesia melemah di tengah pelemahan tajam nilai rupiah dan meningkatnya kekhawatiran arah kebijakan ekonomi di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Sejak menjabat pada 2024, pemerintahan Prabowo disebut menjalankan kebijakan ekonomi yang agresif namun dinilai kurang konsisten. Salah satu program besar yang dicanangkan adalah penyediaan makan gratis untuk jutaan pelajar, sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melonggarkan disiplin fiskal yang sudah dijaga selama bertahun-tahun.
Namun, sejumlah langkah kebijakan yang dianggap tidak lazim membuat pasar keuangan bergejolak. Di antaranya adalah sentralisasi ekspor komoditas melalui dana kekayaan negara besar bernama Danantara, serta rencana pemberian mandat pertumbuhan ekonomi kepada bank sentral yang dinilai mengancam independensinya.
Tekanan juga datang dari faktor eksternal, termasuk gejolak harga energi global. Kondisi ini membuat Indonesia, yang sebelumnya dipandang sebagai salah satu pasar negara berkembang paling menjanjikan, kini mengalami penurunan sentimen investor.
Nilai tukar rupiah menjadi sorotan utama. Mata uang ini melemah lebih dari 8% sepanjang tahun ini dan sempat menyentuh level terendah baru sekitar Rp 18.190 per dolar AS. Pelemahan ini disebut bukan hanya akibat pasar, tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi karena memicu arus keluar modal lebih lanjut.
Bank sentral Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada Mei dan menghabiskan cadangan devisa sekitar US$ 12 miliar untuk menahan laju pelemahan rupiah. Namun, tekanan tetap berlanjut.
Investor asing juga terus menarik dana dari pasar Indonesia. Arus keluar dari pasar saham mencapai sekitar US$ 3,2 miliar hingga akhir Mei, yang merupakan yang terbesar sejak 2009. Kepemilikan asing pada obligasi pemerintah juga turun tajam ke level terendah dalam hampir dua dekade.
Lembaga pemeringkat internasional turut memberi sinyal waspada. Moody’s dan Fitch Ratings telah memangkas prospek kredit Indonesia menjadi negatif, dengan alasan menurunnya kredibilitas kebijakan. Sementara itu, S&P Global Ratings menyatakan peringkat Indonesia akan bergantung pada upaya memperkuat ruang fiskal.
Di sisi lain, penyedia indeks MSCI juga tengah meninjau isu transparansi dan perdagangan saham Indonesia, meski penurunan status ke kategori lebih rendah dianggap belum pasti.
Jika terjadi penurunan peringkat kredit, investor besar berpotensi terpaksa menjual aset mereka, yang dapat memperburuk tekanan di pasar.
Investor juga menyoroti sejumlah keputusan kebijakan terbaru, termasuk revisi undang-undang yang memberikan parlemen kewenangan lebih besar dalam mengarahkan bank sentral serta menambahkan target pertumbuhan sektor riil dalam mandatnya. Hal ini dinilai dapat mengganggu independensi kebijakan moneter.
Selain itu, penunjukan anggota keluarga presiden ke posisi penting di bank sentral dan pengambilalihan ekspor komoditas oleh negara melalui Danantara menambah kekhawatiran pasar terhadap transparansi kebijakan.
Sejumlah investor menilai kondisi ini menciptakan “lingkaran negatif”: pelemahan mata uang memicu arus keluar modal, yang kemudian memperlemah ekonomi dan memperburuk kepercayaan pasar.
Para pengelola dana global menilai bahwa tanpa perubahan arah kebijakan yang jelas, tekanan terhadap ekonomi Indonesia bisa berlanjut. Beberapa investor bahkan mulai mengurangi eksposur mereka terhadap aset Indonesia.
Meski demikian, sebagian analis masih menilai bahwa pemulihan masih mungkin terjadi jika pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan memperkuat disiplin fiskal serta independensi lembaga ekonomi.
Secara keseluruhan, Indonesia saat ini dinilai berada dalam fase tekanan tinggi di pasar keuangan global, dengan kombinasi pelemahan mata uang, arus modal keluar, dan meningkatnya risiko kebijakan yang menjadi perhatian utama investor.
