Presscorner.id — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial (Dinsos) menunjukkan komitmen penuh dalam memastikan integrasi data serta kesiapan infrastruktur digital. Langkah strategis ini dilakukan guna menyambut pelaksanaan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) nasional di tingkat daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem basis data terpadu, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mumpuni. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menegaskan bahwa akurasi data kemiskinan menjadi fondasi utama dan mutlak dalam keberhasilan transformasi digital pada sektor jaring pengaman sosial.
“Data yang terintegrasi dan tervalidasi secara real-time menjadi faktor paling krusial. Ini untuk memastikan seluruh proses penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, serta benar-benar menjangkau keluarga penerima manfaat yang berhak,” ujar Andi Bukti Djufrie, Selasa (2/6/2026).
Transformasi digital dalam ekosistem bantuan sosial ini dinilai sebagai lompatan besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar.
Melalui pemanfaatan teknologi, pemerintah kota dapat memperkuat fungsi pengawasan (monitoring), mempercepat rantai birokrasi administrasi, serta meminimalkan potensi kesalahan (human error) baik dalam proses pendataan awal maupun saat distribusi di lapangan.
Adapun sejumlah tantangan klasik penyaluran bansos konvensional yang ditargetkan rampung melalui sistem digital ini antara lain:
-
Tumpang Tindih Data: Menghilangkan risiko adanya penerima ganda (double pemanfaatan).
-
Ketidaktepatan Sasaran: Memastikan bantuan jatuh ke tangan masyarakat inklusif yang memenuhi syarat regulasi.
-
Administrasi Panjang: Memangkas durasi pelaporan dan verifikasi berkas dari tingkat kelurahan hingga pusat.
Menuju Tata Kelola Kesejahteraan Modern
Lebih lanjut, Andi Bukti Djufrie menambahkan bahwa digitalisasi ini merupakan instrumen penting untuk mewujudkan sistem kesejahteraan sosial yang adil dan inklusif. Kehadiran platform digital diharapkan mampu menghadirkan tata kelola bansos yang lebih modern, adaptif, serta responsif terhadap dinamika kondisi sosial ekonomi warga.
Melalui program piloting ini, Pemerintah Kota Makassar optimistis dapat menghadirkan sistem perlindungan sosial yang jauh lebih kuat dan berkelanjutan demi mendukung peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (*)
