PRESSCORNER.ID – KUALA LUMPUR. Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menghadapi tekanan politik yang kian besar setelah gelombang pengunduran diri kader Partai Keadilan Rakyat (PKR) mengarah ke partai baru bentukan mantan anak didiknya, Rafizi Ramli.
Situasi ini memicu keraguan terhadap soliditas koalisi pemerintahan Anwar menjelang potensi pemilu cepat yang bisa digelar tahun ini.
Rafizi, mantan Menteri Ekonomi yang sebelumnya disebut-sebut sebagai calon penerus Anwar, awal bulan ini mengumumkan keluar dari PKR, melepas kursi parlemen, dan mengambil alih Partai Malaysia Bersatu atau Bersama.
Partai tersebut mengklaim sudah menerima lebih dari 18.000 pendaftaran anggota baru, dengan sekitar sepertiganya berasal dari eks kader PKR.
Meski sebagian besar yang hengkang merupakan kader akar rumput dan pengurus daerah, gelombang perpindahan itu dinilai mulai menggerus citra kepemimpinan Anwar di internal partai maupun koalisi pemerintah.
Anggota parlemen PKR Hassan Abdul Karim mengakui dirinya sudah tidak mampu lagi membendung arus kader yang keluar dari partai. Menurut dia, banyak anggota kecewa karena aspirasi mereka tidak didengar pimpinan.
“PKR sekarang terluka, tercederai, dan berada dalam kondisi kritis,” kata Hassan dalam unggahan media sosialnya.
Ia menilai Partai Bersama berpotensi menarik dukungan pemilih muda, kelompok mengambang, hingga pemilih yang fokus pada isu ekonomi.
Hassan bahkan memperingatkan legitimasi Anwar sebagai perdana menteri bisa terganggu jika lebih banyak anggota parlemen pendukung Rafizi ikut meninggalkan PKR.
Di sisi lain, pimpinan PKR membantah terjadi eksodus besar-besaran. Sekretaris Jenderal PKR Fuziah Salleh menyebut tidak ada gelombang signifikan kader yang pindah ke Bersama.
Juru bicara pemerintah Fahmi Fadzil juga mengatakan PKR justru menerima sekitar 5.000 anggota baru dalam dua bulan terakhir dengan total anggota melampaui satu juta orang.
Secara politik, posisi Anwar belum terancam langsung karena koalisinya masih menguasai mayoritas parlemen. Namun, analis menilai perpecahan di internal PKR dapat melemahkan peluang Anwar mempertahankan kekuasaan untuk periode kedua.
Pengamat politik Asia dari University of Nottingham Bridget Welsh mengatakan konflik internal PKR memperburuk persepsi publik terhadap cara Anwar mengelola partainya sendiri.
“Masalah di dalam PKR tidak mencerminkan kepemimpinan yang baik,” ujarnya.
Pemilu nasional Malaysia sebenarnya baru dijadwalkan berlangsung pada awal 2028. Namun, Anwar sebelumnya membuka kemungkinan menggelar pemilu lebih cepat jika perpecahan di dalam pemerintahan terus melebar.
Ketegangan di koalisi pemerintah belakangan juga meningkat akibat penanganan dugaan skandal di lembaga antikorupsi serta perbedaan sikap antarpartai soal isu etnis dan agama di Malaysia yang mayoritas Muslim.
Dua anggota parlemen bahkan menyebut pemilu nasional bisa saja digelar secepatnya pada Juli mendatang bersamaan dengan sejumlah pemilihan daerah.
Gelombang pengunduran diri terbaru terjadi pada Senin lalu ketika 21 kader PKR tingkat daerah secara serentak menyatakan keluar dari partai. Mereka menilai nilai reformasi dan demokrasi yang dulu diperjuangkan PKR kini tak lagi dijalankan secara konsisten.
Sejumlah pimpinan regional PKR lainnya juga mundur dalam beberapa pekan terakhir. Sebagian di antaranya menyebut Partai Bersama sebagai kelanjutan dari idealisme awal PKR.
