PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Di tengah memanasnya ketegangan antara investor China dan pemerintah Indonesia soal sejumlah kebijakan ekonomi, rencana penerbitan Panda Bonds oleh Kementerian Keuangan dinilai belum kehilangan daya tariknya.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai instrumen Panda Bond masih berpotensi menarik bagi investor China meskipun di saat yang sama muncul keluhan dari Kamar Dagang China terkait sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia.
Menurut Yusuf, ada perbedaan karakter antara investor sektor riil dengan investor pasar keuangan yang menjadi pembeli Panda Bond.
“Keluhan Kamar Dagang China datang dari investor sektor riil yang terdampak langsung oleh kebijakan seperti DHE SDA, HPM nikel, atau persoalan perizinan. Sementara pembeli Panda Bond adalah investor institusional di pasar keuangan Tiongkok yang melihat Indonesia dari sisi fundamental fiskal dan stabilitas sovereign,” ujar Yusuf kepada PRESSCORNER.ID, Kamis (14/5/2026).
Ia menjelaskan, selama defisit fiskal Indonesia tetap terjaga dan risiko gagal bayar rendah, minat investor terhadap Panda Bond masih cukup besar. Terlebih, instrumen tersebut menawarkan imbal hasil yang dinilai kompetitif.
“Selama defisit fiskal masih terjaga dan risiko gagal bayar rendah, minat terhadap Panda Bond kemungkinan tetap ada, apalagi yield-nya relatif kompetitif,” katanya.
Meski demikian, Yusuf mengingatkan adanya faktor politik dan diplomatik yang tetap dapat memengaruhi sentimen pasar. Hubungan ekonomi Indonesia dan China, menurutnya, saling berkaitan antara investasi sektor riil dan pasar keuangan.
Ia menilai jika ketegangan kebijakan dengan investor China terus membesar, kondisi itu berpotensi memengaruhi persepsi regulator maupun pelaku pasar keuangan di Negeri Tirai Bambu.
“Pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan, yakni kepentingan nasional tetap dijalankan, tetapi kepastian regulasi dan komunikasi kebijakan juga harus dijaga,” imbuh Yusuf.
Lebih lanjut, Yusuf menilai Panda Bonds belum bisa dianggap sebagai solusi struktural untuk mengatasi tekanan dolar AS maupun pelemahan rupiah. Instrumen tersebut dinilai hanya memberikan dampak jangka pendek dan bersifat taktis.
Menurutnya, akar persoalan tekanan terhadap rupiah jauh lebih kompleks, mulai dari ketergantungan impor, tingginya kebutuhan devisa, sentimen global, hingga struktur transaksi berjalan Indonesia yang masih rapuh.
Selain itu, Yusuf juga mengingatkan biaya penerbitan Panda Bonds tidak bisa hanya dilihat dari sisi kupon yang rendah. Pemerintah tetap harus memperhitungkan risiko nilai tukar dan biaya lindung nilai (hedging).
“Panda Bonds tetap perlu dijaga skalanya agar tidak menciptakan ketergantungan pembiayaan yang terlalu besar pada satu negara atau satu mata uang,” pungkasnya.
Sementara itu, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI, Teuku Riefky menilai keluhan pengusaha China terkait iklim usaha di Indonesia tidak berkaitan langsung dengan minat investor terhadap Panda Bond.
Menurutnya, Panda Bonds tetap memiliki daya tarik karena diterbitkan dalam denominasi yuan dan menyasar pasar keuangan China.
“Panda Bonds ini diterbitkan dalam denominasi yuan, seharusnya cukup menarik apabila imbal hasilnya lebih tinggi dari obligasi lain dengan denominasi yang sama,” kata Riefky.
Namun, Riefky menilai instrumen tersebut tidak bisa dijadikan solusi utama untuk mengatasi tekanan dolar AS terhadap rupiah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Panda Bonds akan memiliki daya saing yang bagus.
Hal ini dikarenakan pemerintah akan menawarkan surat utang ini dengan harga yang lebih murah dibandingkan Dim Sum Bonds yang dirilis Oktober 2026. Purbaya menargetkan penerbitannya akan dilakukan pada Juni 2026.
