Program Merdeka dari Kegelapan, Hadirkan Terang hingga Timur Indonesia

Program Merdeka dari Kegelapan, Hadirkan Terang hingga Timur Indonesia

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 083.Pers/04/SJI/2025

Tanggal: 29 Oktober 2025

Program Merdeka dari Kegelapan, Hadirkan Terang hingga Timur Indonesia

Di sejumlah daerah, listrik masih dinantikan. Anak-anak belajar di bawah cahaya lampu minyak dan aktivitas warga terpaksa terhenti saat malam tiba. Kini, situasi itu perlahan berubah. Melalui program Merdeka dari Kegelapan, pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya menghadirkan listrik hingga ke pelosok negeri. Bukan sekadar menyalakan lampu, tetapi membuka akses menuju pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wujud nyata komitmen tersebut dibuktikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang meresmikan tiga Proyek Strategis Merdeka dari Kegelapan, yaitu Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Provinsi Sulawesi Utara, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara (128 kW) di Sumba Timur Nusa Tenggara Timur, serta PLTMH Anggi I (150 kW) dan Groundbreaking PLTMH Anggi II (500 kW) di Pegunungan Arfak Papua Barat. Bahlil meminta agar pada 2030 mendatang, semua desa dan kelurahan sudah berlistrik.

“Sekali lagi saya perintahkan, agar 2029 sampai 2030, semua desa, semua kelurahan, sudah harus ada listrik. Tidak boleh lagi kita biarkan anak-anak kita. Masa depan bangsa, tidak merasakan fasilitas yang layak untuk mereka bisa sekolah baik, bisa kesehatan baik, ya kemudian bisa ekonominya baik. Agar nelayan yang bisa juga menangkap ikan dan hasilnya bisa terjaga dan bisa dijual dengan harga yang baik,” ujar Bahlil di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (29/10).

Adapun hingga Semester I tahun 2025, Rasio Elektrifikasi nasional mencapai 98,53 persen. Artinya, hampir seluruh rumah tangga di Indonesia telah menikmati listrik, meskipun masih ada sekitar 1,47% rumah tangga yang belum berlistrik, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Daerah-daerah 3T ini menjadi prioritas utama Pemerintah untuk membangun infrastruktur kelistrikan.

“Maka dalam momen kesempatan yang berbahagia ini, saya meminta kepada Dirjen EBTKE dan Dirjen Listrik dan PLN. Anggarannya sudah ada. Saya minta prioritaskan semua daerah-daerah 3T. Selesaikan dulu,” tegas Bahlil.

Khusus di Provinsi Sulawesi Utara, Rasio Elektrifikasi hingga akhir Semester I tahun 2025 telah mencapai 99,40 persen, dengan hanya 0,60 persen rumah tangga yang belum menikmati listrik. Adapun Provinsi Papua Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masing-masing mencatat rasio elektrifikasi sebesar 89,80 persen dan 89,22 persen.

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan memperluas akses listrik bagi masyarakat. Program ini telah berjalan sejak tahun 2022 dan terus berlanjut. Hingga tahun 2024 lalu, program BPBL telah menyambungkan listrik ke 155.429 rumah tangga di seluruh Indonesia dan di tahun 2025 ditargetkan untuk 215.000 rumah tangga.

Salah satu penerima bantuan BPBL, Yoli Walangitan, warga Desa Tounelet, Kabupaten Minahasa, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah dan berharap program BPBL dapat terus dilanjutkan ke seluruh desa di Indonesia.

“Kami keluarga Yoli Walangitan, menyampaikan banyak terima kasih kepada Pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan juga kepada Bapak Menteri ESDM yang sudah membantu keluarga kami, yang boleh mendapatkan pemasangan listrik gratis. Harapan kami supaya program ini boleh dilanjutkan ke desa-desa yang lain, yang masih membutuhkan,” tutur Yoli.

Optimalkan Potensi Energi Lokal

Di sisi timur Indonesia, PLTMH Wairara menjadi contoh pemanfaatan energi air skala kecil yang ramah lingkungan dan sesuai dengan karakteristik daerah. PLTMH ini diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi produktif di masyarakat, seperti pengolahan hasil pertanian, UMKM, dan kegiatan sosial.

PLTMH Wairara mampu melistriki hingga 105 rumah tangga, sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), kantor-kantor Pemerintah setempat, Gereja, dan berbagai fasilitas masyarakat lainnya. PLTMH Wairara memiliki kapasitas 1×128 kW, telah comissioning dan beroperasi melayani akses kelistrikan masyarakat di Desa Wairara sejak bulan November 2022.

“Kini dengan beroperasinya PLTMH Wairara, memberikan dampak positif, yang pertama memberikan akses energi bersih, mendorong kegiatan ekonomi lokal dan usaha produktif seperti pengembangan tenun ikat khas Sumba Timur, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan kemandirian energi bagi desa. Kehadiran PLTMH ini menjadikan Wairara, desa pertama di kawasan ini yang benar-benar merdeka dari kegelapan,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot di Desa Wairara, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT.

Sementara, program Pembangunan PLTMH Anggi Tahap I dan II merupakan langkah strategis dari Kementerian ESDM untuk mewujudkan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang 100% energi listriknya disuplai oleh pembangkit EBT. Dengan beroperasinya Penambahan Kapasitas PLTMH Anggi kapasitas 2 x 250 kW dapat mengurangi pemakaian BBM PLT Diesel di sistem kelistrikan isolated di sekitar sistem Pegunungan Arfak yang rencana akan di integrasikan dengan sistem Pegunungan Arfak yaitu Sistem Sururey, Demaisi, Taige, Catubouw, Menyambouw, Hink dan Anggi Gida.

Rasa syukur pun disampaikan Jemmy Yahindo, warga Kampung Uper, Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat. Sebelum ada listrik, Jemmy bercerita dirinya belajar menggunakan penerangan dari lirik

“Saya bangga dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan berterima kasih kepada Pak Menteri, karena sekarang kami tidak seperti yang dulu lagi. PLTMH sudah ada dan kami juga sudah mengenal listrik. Karena dulu mungkin saya di SMP kelas 1 sampai kelas 3 saya belajar pakai lirik, tapi saya bersyukur saya selesai dari perguruan tinggi, kita sudah datang ke Kabupaten Pegunungan Arfak dan kami sudah menikmati listrik. Dan kami juga sudah bersaing dengan kabupaten lain,” ujar Jemmy.

Pembangunan infrastruktur energi di Tanah Papua memiliki makna strategis, bukan hanya dari sisi elektrifikasi, tetapi juga sebagai bentuk nyata keadilan sosial dan pemerataan energi bagi masyarakat adat di wilayah ini.

Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Hariyanto