Presscorner.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare kembali meraih pencapaian gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah.
Untuk kesekian kalinya, Pemkot Parepare berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Predikat tertinggi dalam audit keuangan pemerintah ini diserahkan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan kepada Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, dalam acara resmi penyerahan **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Makassar, Rabu (4/6/2025).
Menanggapi penghargaan ini, Tasming Hamid mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya. Ia menilai capaian tersebut sebagai wujud nyata dari komitmen pemerintahannya dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulsel atas kerja keras dan dedikasinya dalam menyelesaikan pemeriksaan. Capaian ini adalah buah dari kerja sama dan sinergi antara eksekutif dan legislatif,” ujar Tasming Hamid.
Tasming menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar simbol administratif, melainkan representasi dari komitmen Pemkot Parepare dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Ini adalah komitmen kami untuk menjaga tata kelola keuangan yang baik, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” tegasnya.
Sebagai informasi, penyerahan LHP oleh BPK merupakan agenda tahunan yang menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan anggaran negara.
Opini WTP sendiri diberikan ketika laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Wali Kota Tasming berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan serta menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan di Parepare.
Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, turut mengapresiasi capaian tersebut. Ia menilai opini WTP mencerminkan keberhasilan Pemkot Parepare dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar nasional.
“WTP ini seharusnya memang menjadi standar bagi setiap pemerintah daerah. Jika belum mencapainya, berarti belum memenuhi standar. Tapi kami melihat capaian ini sebagai prestasi karena membutuhkan kerja keras seluruh perangkat pemerintah daerah,” ujar Kaharuddin.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil dari sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Ini adalah kerja tim antara pemerintah kota dan DPRD. Tanpa kerja sama dan komunikasi yang baik, capaian seperti ini tentu tidak mungkin terwujud,” tutupnya.
Dengan pencapaian ini, Kota Parepare kembali membuktikan komitmennya dalam menjaga integritas tata kelola keuangan daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan. (*)