PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai situasi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia relatif stabil dalam dua tahun pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Alhamdulillah, relatif kan situasi stabil. Politik dan ekonomi, serta sosial,” ujar Airlangga kepada awak media di Istana Kepresidenan, Senin (19/10/2026).
Ke depan, Airlangga mengatakan pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat dapat terdistribusi secara lebih merata.
“Hal yang baru tentu pertumbuhan yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih merata,” katanya.
Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai, kebijakan energi perlu lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi akses listrik di wilayah terpencil, distribusi bahan bakar minyak (BBM), pengembangan energi terbarukan, hingga manfaat infrastruktur kelistrikan bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.
Peneliti Fiskal dan Kebijakan Publik CELIOS, Galau D Muhammad, mengatakan evaluasi sektor energi tidak cukup hanya mengukur keandalan sistem kelistrikan dan penambahan kapasitas pembangkit.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat di berbagai daerah memperoleh akses energi yang memadai.
“Kalau kita lihat, memang kita tidak hanya bicara soal keandalan sistem. Namun, di luar itu, kita juga harus bicara mengenai banyaknya rumah yang hari ini belum teraliri listrik secara memadai,” ujarnya kepada Kontan, Senin (19/10/2026).
Menurut Galau, sejumlah daerah pelosok masih mengandalkan generator sebagai sumber energi alternatif karena belum terjangkau jaringan listrik PT PLN (Persero). Sementara itu, pemanfaatan energi terbarukan berbasis komunitas dan rumah tangga dinilai belum berkembang secara optimal. Selain akses listrik, CELIOS menyoroti ketimpangan distribusi BBM antardaerah.
Perbedaan kondisi infrastruktur jalan antara Pulau Jawa dan wilayah luar Jawa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rantai pasok energi. Galau menilai, pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan energi setiap daerah secara proporsional dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi distribusi.
Dengan pendekatan tersebut, biaya operasional dapat ditekan dan penyaluran energi ke wilayah yang mengalami kelangkaan bisa lebih optimal.
