PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menilai Indonesia saat ini menghadapi empat disrupsi global secara bersamaan. Kondisi tersebut membuat tantangan perekonomian menjadi semakin kompleks.
Mari menyebut empat disrupsi tersebut mencakup fragmentasi perdagangan global, konflik dan gejolak energi, transisi hijau, serta perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Sebetulnya ini bukan krisis, tetapi krisis dan disruption. Kita menghadapinya pada saat yang bersamaan. Ini yang membedakan dari zaman-zaman yang lalu,” ujar Mari dalam agenda Kontan Economic and Demographic Forum, Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, fragmentasi global menjadi salah satu tantangan utama, terutama akibat perubahan hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok serta kebijakan tarif perdagangan AS.
Namun, Mari menilai persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya tarif AS terhadap Indonesia, melainkan perubahan fundamental dalam sistem perdagangan global.
“Yang penting di sini bukan apa yang terjadi dengan Amerika yang bisa mengenakan tarif ke kita, tetapi perubahan fundamental bahwa Amerika tidak lagi menjadi champion dari yang dahulu menciptakan peraturan yang jelas,” katanya.
Ia menjelaskan, AS tidak lagi sepenuhnya mendukung sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dan disiplin yang selama sekitar 30 tahun membantu negara-negara seperti Indonesia dan Tiongkok tumbuh.
Sebaliknya, AS kini lebih banyak menggunakan pendekatan unilateral. Kondisi tersebut membuat negara-negara lain memiliki ruang yang terbatas untuk merespons kebijakan AS.
Di saat yang sama, Indonesia juga menghadapi tekanan dari Tiongkok. Perlambatan ekonomi Tiongkok dan terbatasnya akses pasar AS membuat produk-produk Tiongkok mencari pasar lain, termasuk Indonesia.
“Jadi jangan lihat saja kepada tarifnya, tetapi itu salah satu second order impact daripada Amerika mengenakan tarif,” ujar Mari.
Disrupsi berikutnya berasal dari konflik di kawasan Selat Hormuz yang berpotensi memberikan tekanan besar terhadap harga minyak dunia.
Menurut Mari, meskipun Selat Hormuz merupakan wilayah yang relatif kecil, gangguan di kawasan tersebut dapat mengguncang harga minyak secara signifikan.
Ketidakpastian mengenai kelanjutan konflik juga membuat dampaknya belum dapat dipastikan.
Kenaikan harga minyak tidak hanya berdampak pada harga BBM, tetapi juga merambat ke berbagai input produksi, seperti petrokimia, plastik, dan pupuk.
Bagi Indonesia, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap fiskal melalui subsidi energi.
“Kita menghadapi kenaikan harga. Sehingga tekanan fiskal mungkin yang paling akan dirasakan immediately,” katanya.
Dalam jangka menengah, Mari menilai Indonesia perlu mendiversifikasi sumber energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.
Selain geopolitik dan energi, Indonesia juga menghadapi tekanan dari agenda transisi hijau. Mari menilai transisi menuju ekonomi rendah karbon kini semakin menjadi bagian dari persaingan ekonomi global.
Menurutnya, meskipun AS mulai meninggalkan panggung dalam agenda perubahan iklim, negara-negara lain tetap menjalankan agenda tersebut.
Bahkan, tuntutan terhadap ekonomi hijau tidak hanya berasal dari pemerintah atau komitmen internasional, tetapi juga konsumen dan pembeli.
“Kalau kita mau kompetitif hari ini, kita harus bisa sustainable,” ujarnya.
Mari mengatakan, konsumen, pembeli, hingga negara seperti di Eropa semakin memperhatikan intensitas karbon dari suatu produk. Karena itu, Indonesia perlu membangun ekonomi rendah karbon agar tetap kompetitif.
Sementara itu, perkembangan AI menjadi disrupsi lain yang berlangsung sangat cepat. Berdasarkan salah satu survei dunia usaha yang ia sebutkan, sebanyak 89% perusahaan sudah mulai memanfaatkan AI.
Namun, pemanfaatan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem perusahaan.
“Semuanya lagi struggling bagaimana kita mengintegrasikan AI di dalam sistem kita,” kata Mari.
Menurutnya, dunia usaha juga masih berproses memahami berbagai risiko dari empat disrupsi tersebut. Meski perusahaan telah memiliki fungsi manajemen risiko, belum semuanya memiliki fungsi yang secara khusus menangani risiko-risiko baru tersebut.
Perkuat Ketahanan Domestik dan Regional
Menghadapi berbagai disrupsi tersebut, Mari menilai Indonesia perlu membangun ketahanan ekonomi domestik dan regional.
Dalam jangka pendek, Indonesia harus mampu beradaptasi terhadap perubahan kebijakan perdagangan global, termasuk tarif AS.
“Kita enggak bisa terlalu mempertanyakan seperti saya sampaikan tadi. Amerika itu unilateral. Itu kita harus menghadapi saja,” ujarnya.
Ia melihat dunia usaha dan eksportir mulai beradaptasi dengan tarif yang berada di kisaran 10% hingga 15% untuk sejumlah produk. Beban tarif tersebut pada akhirnya dapat dibagi antara produsen, peritel, dan konsumen.
Namun, Indonesia juga perlu memperluas pasar. Mari mencatat AS hanya mencakup sekitar 13% perdagangan dunia, sementara 87% perdagangan lainnya berlangsung dengan negara-negara di luar AS.
“We should still continue to do business with China and with the rest of the world,” katanya.
Dalam jangka pendek hingga menengah, ketahanan domestik perlu diperkuat melalui reformasi, deregulasi, dan peningkatan investasi dalam negeri.
Sementara ketahanan regional dapat diperkuat melalui ASEAN, ASEAN Plus, serta Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Mari juga mendorong Indonesia bersama negara-negara di kawasan untuk lebih aktif membentuk aturan bersama, termasuk terkait standar karbon dan tata kelola AI. “Let’s shape the rules ourselves,” tegasnya.
