PRESSCORNER.ID – WASHINGTON. Para kroni bisnis Presiden Amerika Serikat (AS) boleh jadi bakal ketar-ketir seandainya Partai Demokrat memenangkan pemilu sela bulan November 2026 mendatang.
Para donatur korporat bagi bisnis Donald Trump serta pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan bisnis yang dimediasi oleh anggota keluarga Trump kemungkinan akan menjadi target awal penyelidikan jika Partai Demokrat berhasil menguasai DPR atau Senat dalam pemilu sela bulan November.
Hal ini disampaikan oleh sejumlah staf Capitol Hill, anggota parlemen, dan pengacara kepada Reuters dalam beberapa hari terakhir.
Penguasaan atas salah satu kamar parlemen tersebut akan memberikan Partai Demokrat wewenang pemanggilan paksa dan pendanaan untuk memperkuat staf penyelidik.
Hal ini memungkinkan mereka memulai penyelidikan paling cepat pada bulan Februari 2027 dan berpotensi memicu pertarungan hukum berkepanjangan yang akan menempatkan kerajaan bisnis keluarga Trump di bawah sorotan tajam publik.
Penyelidikan ini dapat mendominasi paruh kedua masa jabatan Trump, menyusul dua tahun aktivitas bisnis di mana keluarga Trump berekspansi ke sektor kripto, drone, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Kekayaan pribadi sang presiden diperkirakan meningkat sebesar US$ 2,2 miliar.
“Menurut saya, Demokrat tidak akan bersabar. Mereka akan menuntut penyerahan dokumen dengan segera. Taktik lama mengulur-ulur waktu tidak akan bisa dipakai lagi,” ujar Ashley Callen, pengacara dari firma hukum Jenner & Block yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat hukum utama bagi Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson.
Pemimpin Demokrat di DPR AS, Hakeem Jeffries dari New York, mengatakan kepada wartawan pada 17 September: “Kami akan meminta pertanggungjawaban para pelaku kecurangan, dimulai sejak hari pertama.”
Pemerintahan Trump mengkritik potensi diadakannya penyelidikan tersebut. “Partai Demokrat tidak memiliki agenda untuk memperbaiki kehidupan rakyat Amerika, melainkan hanya rencana untuk menghalangi dan menargetkan tanpa dasar agenda masuk akal Presiden Trump,” kata juru bicara Gedung Putih, Olivia Wales, dalam pernyataan yang dikirim melalui surel kepada Reuters.
Perusahaan-perusahaan merupakan sasaran empuk bagi penyelidikan karena, tidak seperti Gedung Putih, mereka tidak dapat mengklaim bahwa kegiatan mereka dilindungi oleh hak istimewa eksekutif (executive privilege).
Yang menjadi perhatian khusus adalah perusahaan kripto yang terkait dengan Trump dan perusahaan modal ventura milik Donald Trump Jr., 1789 Capital, menurut anggota DPR dari Partai Demokrat Jamie Raskin (Maryland) dan Senator Demokrat Richard Blumenthal (Connecticut), meskipun keduanya mengingatkan bahwa belum ada daftar target yang pasti.
Perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan Trump dan keluarganya sedang melakukan persiapan mendesak. Termasuk menyewa pengacara untuk audit internal dan perusahaan komunikasi krisis untuk menjalin hubungan dengan publik, berdasarkan wawancara dengan penasihat hukum perusahaan, spesialis manajemen krisis, staf Kongres, dan para pembuat undang-undang.
Senator Demokrat Sheldon Whitehouse dari Rhode Island memaparkan sebuah laporan pada hari Kamis yang menyatakan bahwa perusahaan minyak dan gas mendapatkan keringanan pajak, subsidi, dan peraturan lingkungan yang lebih longgar setelah Trump meminta sumbangan sebesar $1 miliar selama kampanye presiden tahun 2024; hal ini menambah satu lagi potensi jalur penyelidikan.
Fokus ke Keluarga Trump
Adam Schiff, senator Demokrat dari California, mengirimkan peringatan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak menghapus catatan apa pun yang terkait dengan transaksi dengan Trump dan pemerintahannya.
“Kami bisa membuat situasi menjadi sangat sulit bagi pemerintah jika Anda menyalahgunakan permintaan pengawasan yang sah dari Kongres,” kata Schiff dalam sebuah wawancara, seraya merujuk pada wewenang Kongres terkait pendanaan bagi berbagai lembaga pemerintah.
Salah satu transaksi yang menjadi fokus Schiff adalah rencana penjualan sebagian wilayah Taman Nasional Yosemite kepada pengembang swasta yang memiliki hubungan dengan komite kampanye Partai Republik. “Di pemerintahan ini, segalanya bisa diperjualbelikan, termasuk aset-aset paling berharga kita seperti Yosemite,” ujarnya.
Namun, target utama Partai Demokrat tampaknya adalah keluarga Trump—terutama Donald Jr., yang telah terlibat dalam berbagai kesepakatan bisnis sejak ayahnya memenangkan jabatan pada bulan November 2024.
“Keluarga Presiden meraup keuntungan yang sangat besar,” kata Schiff.
“Menantu Trump, Jared Kushner adalah seorang eksekutif perusahaan yang mutlak perlu kita ajak bicara,” kata Raskin, yang berpotensi menjabat sebagai ketua Komite Kehakiman yang berpengaruh jika Partai Demokrat berhasil menguasai DPR.
Ia mengatakan Kushner belum menanggapi dua surat yang menanyakan perihal transaksi perusahaan ekuitas swasta miliknya, Affinity Partners, dengan “kerajaan minyak dan pemerintah” di Timur Tengah, pada saat yang sama ketika ia mewakili Amerika Serikat dalam perundingan diplomatik.
Raskin menyoroti kesepakatan yang diperoleh Kushner dengan Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab saat ia menjabat sebagai utusan presiden. “Itu adalah konflik kepentingan yang sangat mencolok,” ujarnya.
Kushner adalah utusan khusus AS untuk perdamaian, namun bukan pegawai pemerintah. Pegawai federal terikat oleh aturan yang melarang mereka terlibat dalam kegiatan yang dapat memengaruhi kondisi keuangan mereka.
Chad Mizelle, pengacara Kushner, menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tuduhan terhadap kliennya tidak benar. “Dan hingga saat ini, tidak ada seorang pun—bahkan para pengkritik Jared sekalipun—yang dapat menunjukkan satu pun aturan atau regulasi yang relevan yang telah dilanggarnya,” ujar Mizelle.
Raskin juga menyoroti pinjaman Pentagon senilai US$ 620 juta kepada perusahaan rintisan (startup) logam tanah jarang, Vulcan Elements, yang diumumkan sekitar tiga bulan setelah adanya investasi dari dana ventura milik Don Jr., 1789 Capital.
“Dia tampaknya memiliki kemampuan seolah-olah bisa meramal siapa yang akan mendapatkan kontrak pemerintah dan siapa yang akan memperoleh perlakuan regulasi pemerintah yang menguntungkan di bawah pemerintahan Trump,” kata Raskin.
Dalam pernyataan kepada Reuters, juru bicara Vulcan mengatakan bahwa perusahaan tersebut “tidak meminta atau mengajak para investornya untuk memfasilitasi pinjaman Pentagon” dan bahwa mereka akan terus berkomunikasi dengan Kongres dengan “itikad baik.”
1789 Capital telah menunjuk firma hukum terkemuka Quinn Emanuel untuk menangani penyelidikan Kongres dan telah mengisyaratkan niatnya untuk menolak permintaan keterangan dari pihak Demokrat.
“1789 Capital menyambut baik pengawasan Kongres yang sah,” demikian bunyi tanggapan mereka kepada Kongres tertanggal 9 September, “namun perusahaan tidak berniat untuk dijadikan sandera dalam manuver politik.”
Dalam pernyataan kepada Reuters, juru bicara 1789 mengatakan, “Anggota DPR Raskin tidak memberikan bukti adanya pelanggaran, melainkan hanya tuduhan yang bermotif politik,” seraya menambahkan bahwa surat Raskin tersebut menunjukkan “kurangnya pemahaman mengenai keuangan yang memprihatinkan.”
Risiko Para Eksekutif Perusahaan
Senator Republik Kevin Cramer dari Dakota Utara menepis perlunya penyelidikan semacam itu dan mengatakan kepada Reuters bahwa pihak Demokrat bisa menghadapi reaksi negatif dari para pemilih karena terlalu terpaku dan terobsesi pada Donald Trump, kehidupan pribadinya, serta urusan bisnisnya, alih-alih berfokus pada hal-hal yang penting bagi rakyat Amerika.
Namun, sejumlah anggota Partai Republik mungkin akan bergabung dengan upaya pihak Demokrat tersebut. Senator Partai Republik yang baru menjabat dari Utah, John Curtis, mendesak agar Don Jr. diselidiki karena membiarkan seorang oligarki Rusia membiayai pesta pernikahannya di Bahama.
Menurut beberapa pengacara, perusahaan-perusahaan harus memutuskan apakah akan segera mematuhi penyelidikan tersebut—langkah yang berisiko memicu kemarahan Trump. Kegagalan untuk bekerja sama dengan Kongres dapat menjerumuskan para eksekutif ke dalam masalah hukum dan memicu reaksi negatif dari konsumen.
“Selalu ada risiko reputasi dalam setiap penyelidikan Kongres,” ujar Kevin Edgar, mitra hukum di firma BakerHostetler sekaligus mantan staf Kongres.
Seorang pengacara, yang meminta namanya dirahasiakan demi melindungi klien, mengatakan bahwa hasil yang ideal justru bisa berupa gugatan hukum dari Gedung Putih untuk mencegah mereka menyerahkan informasi dengan alasan hak istimewa eksekutif. “Hal itu memberi mereka alasan untuk berkata: ‘Ayah dan ibu yang mendikte apa yang harus saya lakukan’,” kata pengacara tersebut.
Beberapa perusahaan telah mengarahkan permintaan informasi tersebut kepada pihak Gedung Putih.
Dalam sebuah surat tertanggal 1 Juli yang sebelumnya tidak dipublikasikan namun dilihat oleh Reuters, kontraktor ballroom Clark Construction menanggapi permintaan Senator Blumenthal mengenai “biaya yang membengkak” dengan menyatakan bahwa ketentuan kesepakatan mengharuskan semua informasi berasal dari Gedung Putih.
Blumenthal, yang berpeluang memimpin panel penyelidikan, mengatakan kepada Reuters: “Kami pasti akan menggunakan wewenang pemanggilan paksa (subpoena* kami, jika Partai Demokrat berhasil menguasai Senat pada bulan November mendatang,” ujarnya.
