PRESSCORNER.ID – HANOI. Vietnam memperkuat kewenangan otoritas bea cukai untuk menindak barang palsu dan produk yang melanggar hak kekayaan intelektual (HKI). Langkah ini dilakukan di tengah tekanan Amerika Serikat (AS) agar Vietnam memperketat perlindungan dan penegakan aturan HKI.
Mengutip laporan Reuters, Parlemen Vietnam pada Minggu (23/8) menyetujui perubahan undang-undang kepabeanan. Aturan baru tersebut memperluas kewenangan bea cukai untuk menghentikan barang impor, ekspor hingga barang yang hanya transit di Vietnam jika ditemukan indikasi pelanggaran HKI.
Perubahan aturan ini akan mulai berlaku pada Maret 2027. Sebelumnya, kewenangan penindakan lebih terbatas pada barang impor dan ekspor. Dengan aturan baru, pengiriman yang transit di Vietnam juga dapat dihentikan oleh petugas bea cukai.
Langkah tersebut tidak lepas dari penyelidikan perdagangan yang dilakukan AS. Pada Mei 2026, Perwakilan Dagang AS (USTR) membuka investigasi berdasarkan Section 301 terhadap rezim perlindungan HKI Vietnam. USTR menyoroti maraknya barang palsu, lemahnya pengawasan perbatasan serta terbatasnya kewenangan bea cukai untuk menyita barang yang diduga melanggar HKI.
Dalam aturan baru, bea cukai tetap dapat menangguhkan proses pengeluaran barang jika pemegang hak memberikan bukti dugaan pelanggaran dan jaminan keuangan. Petugas juga bisa bertindak secara proaktif jika menemukan indikasi kuat adanya barang palsu atau pelanggaran HKI.
Selain memperketat pengawasan di perbatasan, Vietnam juga memasukkan perdagangan melalui platform e-commerce dalam aturan kepabeanan. Barang yang keluar-masuk Vietnam melalui platform digital wajib menjalani prosedur kepabeanan dan berada dalam pengawasan otoritas.
Operator platform e-commerce dan perusahaan logistik juga diwajibkan memberikan informasi terkait transaksi dan pengiriman barang kepada otoritas bea cukai. Kebijakan ini menjadi penting seiring meningkatnya perdagangan online lintas negara, termasuk barang yang dipasok pedagang asal China.
