PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Indonesia membutuhkan strategi pembangunan talenta nasional yang mampu menyelaraskan pengembangan sumber daya manusia dengan kebutuhan dunia kerja yang berubah cepat akibat kemajuan kecerdasan artifisial (AI), digitalisasi, dan transformasi industri.
Kebutuhan ini mendesak di tengah besarnya potensi ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai US$360 miliar pada tahun 2030. Di sisi lain, Indonesia juga diproyeksikan menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 213 juta orang hingga 2050.
Chief Executive Officer Policy+, Raafi Seiff, mengatakan tanpa strategi yang tepat Indonesia berisiko menghadapi kesenjangan keterampilan (skill gap) yang dapat menghambat produktivitas, daya saing, dan pemanfaatan bonus demografi.
Menurut Raafi, perubahan teknologi telah mengubah jenis pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan di berbagai sektor. Karena itu, pengembangan talenta tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha.
“Strategi pengembangan talenta harus dibangun berdasarkan kebutuhan nyata industri dengan melibatkan pemerintah, institusi pendidikan, dan dunia usaha,” ujar Raafi di acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Menyongsong Masa Depan Dunia Kerja Indonesia: Penyelarasan Kesiapan Talenta dengan Kebutuhan Pembangunan yang digelar di Jakarta, Kamis (6/8).
Menurut Raafi, daya saing talenta Indonesia berada di peringkat 80 dari 135 negara berdasarkan Global Talent Competitiveness Index 2025. FGD tersebut juga menghadirkan pemerintah, yakni Kepala Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agung Gumilar Triyanto.
Dalam kesempatan yang sama, Agung bilang pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial dalam Pembelajaran. “SKB tersebut diharapkan menjadi landasan awal bagi setiap jenjang pendidikan untuk menyusun implementasi sesuai kebutuhan kurikulumnya,” kata Agung.
Sementara itu, Ketua Tim Kemitraan, Edukasi, dan Promosi Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Sigit Ary Prasetyo, menyebut pemerintah akan memperkuat kesiapan tenaga kerja melalui platform SIAPKerja yang mengintegrasikan layanan pelatihan, sertifikasi, informasi pasar kerja hingga penempatan tenaga kerja.
“Kami membangun SIAPKerja sebagai satu ekosistem layanan ketenagakerjaan agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komite Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Dasep Suryanto, menilai keberhasilan transformasi talenta sangat bergantung pada pembagian peran yang jelas di antara seluruh pemangku kepentingan.
“Pekerjaan rumah kita bukan hanya mentransformasi current workforce dan mempersiapkan future workforce, tetapi juga memastikan seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama sehingga pengembangan talenta benar-benar menjawab kebutuhan dunia kerja,” katanya.
Hal senada diutarakan oleh Direktur Eksekutif Pelita Harapan Group, Stephanie Riady. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang mampu membangun kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, adaptasi, dan pembelajaran sepanjang hayat.
“Di era AI, keberhasilan seseorang tidak lagi hanya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, beradaptasi, dan terus belajar sepanjang hayat,” ujarnya.
Raafi menambahkan, kajian strategi pembangunan talenta diharapkan mampu memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah guna meningkatkan produktivitas, inovasi, serta daya saing Indonesia di tengah percepatan transformasi teknologi global.
